KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                30 Januari 2006

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                          NOMOR S - 23/PJ.43/2006

                             TENTANG

             PENJELASAN DAN PENEGASAN KETENTUAN PASAL 8 KEP-192/PJ./2002

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan Surat Saudara No. xxx tanggal 9 September 2005, maka dengan ini disampaikan hal-hal 
sebagai berikut :

1.  Dalam Surat Saudara disebutkan hal-hal sebagai berikut :
    a.  PT ABC yang masih mengalami akumulasi kerugian fiskal mengajukan permohonan Surat
        Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Keputusan 
        Direktur Jenderal Pajak No. KEP-192/PJ./2002;
    b.  Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 
        KEP-192/PJ./2002 mengatur mengenai jangka waktu pemberian keputusan atas permohonan 
        SKB dan persyaratan kelengkapan data, dan apabila jangka waktu dimaksud terlampaui 
        maka permohonan dianggap diterima dan wajib diterbitkan SKB;
    c.  PT ABC telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKB dengan surat No. xxx 
        tanggal 8 Juli 2005 yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Menteng Satu
        dengan Bukti Penerimaan Surat No. S-26/WPJ.06/1503/2005 tanggal 12 Juli 2005, dan baru 
        mendapat tanggapan dari KPP Menteng Satu melalui Surat No. S-03/WPJ.06/KP.0709/2005 
        tanggal 25 Agustus 2005 perihal permintaan kelengkapan data, yang diterima oleh PT ABC 
        tanggal 31 Agustus 2005;
    d.  Menurut PT ABC, surat tanggapan dan KPP Menteng Satu tersebut melampaui jangka waktu 1, 
        (satu) bulan pemberian keputusan SKB, dan karenanya permohonan SKB seharusnya 
        dianggap diterima dan wajib diterbitkan SKB PPh Pasal 23;
    e.  KPP Menteng Satu berpendapat bahwa jangka waktu 1 (satu) bulan tidak di hitung dari tanggal 
        diterimanya surat permohonan, namun dari tanggal saat semua data-data yang di minta oleh 
        KPP Menteng Satu telah dilengkapi oleh PT ABC;
    f.  Atas pendapat KPP Menteng Satu tersebut PT ABC mempertanyakan apakah sepanjang masih 
        memerlukan data-data tambahan, jangka waktu 1 (satu) bulan dimaksud tidak wajib 
        dilaksanakan;

2.  Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-192/PJ./2002 tentang Tata Cara Penerbitan 
    SKB Pemotongan/Pemungutan PPh diatur hal-hal sebagai berikut :
    a.  Pasal 1 ayat (1) huruf b:
        Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau
        pemungutan PPh oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak karena Wajib Pajak berhak 
        melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugian tersebut jumlahnya lebih besar 
        daripada perkiraan penghasilan neto tahun pajak yang bersangkutan;
    b.  Pasal 2
        (1) Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) dan
            pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada Wajib Pajak yang 
            dalam tahun berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang Pajak Penghasilan 
            karena mengalami kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
            huruf a dalam hal :
            a.  Wajib Pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi, atau
            b.  Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial, atau
            c.  Untuk perusahaan yang sudah berjalan, yang karena suatu peristiwa yang 
                berada di luar kemampuan (force majeur) sehingga akan mengakibatkan 
                menderita kerugian dan tidak akan terutang Pajak Penghasilan;
        (2) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) 
            sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan perkiraan penghasilan 
            neto tahun berjalan;
    c.  Pasal 3 :
        (1) Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan SKB dan pemotongan/pemungutan PPh 
            oleh pihak lain kepada Wajib Pajak yang berhak melakukan kompensasi kerugian 
            fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b;
        (2) Dalam mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak harus diperhatikan :
            a.  Besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat
                dikompensasikan, dan
            b.  Besarnya perkiraan penghasilan neto dalam Tahun berjalan;
        (3) Yang dimaksud dengan kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat 
            dikompensasikan adalah :
            a.  Kerugian yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, atau
            b.  Kerugian yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh apabila belum ditetapkan 
                atau tidak ada surat ketetapan pajak;
        (4) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB sebagaimana dimaksud pada ayat 
            (1) wajib menyampaikan perkiraan penghasilan neto tahun berjalan;
    d.  Pasal 4 :
        (1) Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) dan
            pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada Wajib Pajak dalam 
            hal Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dan Pajak Penghasilan yang 
            akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c;
        (2) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
            sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan perkiraan penghasilan 
            neto tahun berjalan;
    e.  Pasal 6 ayat (1) :
        Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB dan pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak 
        lain, disamping menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, 
        dan Pasal 4 wajib menyampaikan daftar pihak-pihak pemberi penghasilan beserta nilai 
        transaksi yang diperkirakan akan diterima/diperoleh;
    f.  Pasal 8 :
        (1) Atas permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) dari pemotongan/pemungutan Pajak 
            Penghasilan (PPh) oleh pihak lain, wajib diberikan keputusan dalam jangka waktu 1 
            (satu) bulan sesudah permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap;
        (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah permohonan Wajib Pajak diterima 
            belum diberikan keputusan maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima;
        (3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib menerbitkan SKB dalam hal permohonan 
            Wajib Pajak dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

3.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dengan ini kami tegaskan hal-hal sebagai berikut :
    a.  PT ABC sebagai Wajib Pajak yang berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal dapat
        mengajukan permohonan SKB PPh Pasal 23 kepada Kepala KPP Menteng Satu dengan mengisi 
        formulir yang tersedia;
    b.  Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan data-data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
        3, yaitu dapat berupa perkiraan penghasilan neto tahun berjalan, SPT Tahunan PPh Badan dan 
        atau surat ketetapan pajak tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui besarnya 
        kerugian yang masih dapat dikompensasikan;
    c.  Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah formulir permohonan beserta kelengkapan datanya 
        diterima, KPP Menteng Satu harus memberikan keputusan apakah permohonan SKB tersebut 
        diterima atau ditolak;
    d.  Dalam hal permohonan tidak atau kurang dilengkapi dengan data, maka jangka waktu 1 
        (satu) bulan dihitung sejak kelengkapan data tersebut diterima oleh KPP Menteng Satu.

Demikian agar Saudara maklum



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur,

ttd.

Sumihar Petrus Tambunan
NIP. 060055232


Tembusan :
1.  Direktur Jenderal Pajak;
2.  Direktur Jenderal Perpajakan.
</code>