KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 335/KMK.01/2002

                        TENTANG 

     TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA DEPARTEMEN/
    KANTOR MENTERI NEGARA/KANTOR MENTERI MUDA/KANTOR MENTERI NEGARA KOORDINATOR YANG DI 
                   BENTUK/DIHAPUS/DIGABUNG/DIUBAH STATUSNYA

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001, terdapat Departemen/
    Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dibentuk/dihapus/
    digabung/diubah statusnya;
b.  bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 belum secara utuh mengatur tentang 
    Tata Cara Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara pada Departemen/Kantor 
    Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dibentuk/dihapus/
    digabung/diubah statusnya;
c.  bahwa untuk tertib administrasi penghapusan dan pengalihan barang milik/kekayaan negara pada 
    Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator yang 
    dibentuk/dihapus/digabung/diubah statusnya dipandang perlu diatur tata cara penghapusan dan 
    pengalihan barang milik/kekayaan negara pada instansi-instansi yang bersangkutan untuk kemudian 
    dihibahkan kepada instansi penerima;
d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan 
    Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan 
    Negara pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara 
    Koordinator yang dibentuk/dihapus/digabung/diubah statusnya;

Mengingat :

1.  Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet Staatsblad 1925 Nomor 448) 
    sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 
    tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
    1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860);
2.  Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
3.  Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara 
    Koordinator;
4.  Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri 
    Negara;
5.  Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Departemen;
6.  Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 
    Pemerintah Non Departemen;
7.  Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan, 
    Kepegawaian, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan serta Dokumen dan Arsip pada 
    Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator yang 
    dibentuk/dihapus/digabung/diubah statusnya;
8.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan 
    Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
9.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang 
    Inventaris Milik/Kekayaan  Negara;


                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/
KEKAYAAN NEGARA PADA DEPARTEMEN/KANTOR MENTERI NEGARA/KANTOR MENTERI MUDA/KANTOR 
MENTERI NEGARA KOORDINATOR YANG DIBENTUK/DIHAPUS/DIGABUNG/DIUBAH STATUSNYA.


                         BAB I
                        KETENTUAN UMUM

                        Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.  Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator adalah 
    Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator yang 
    dibentuk/dihapus/digabung/diubah statusnya dalam pembentukan Kabinet Gotong Royong.

2.  Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) adalah barang tidak bergerak, barang bergerak, hewan, ikan, 
    tanaman dan barang persediaan yang dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah yang sebagian atau 
    seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta perolehan lain yang sah. 
    Dalam hubungan ini tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (yang dikelola oleh Badan 
    Usaha Milik Negara) dan Barang Milik/kekayaan Pemerintah Daerah.

3.  Barang tidak bergerak adalah BM/KN yang menurut sifat dan penggunaannya tidak dapat dipindahkan, 
    antara lain tanah dan bangunan atau barang bergerak yang menurut peraturan perundang-undangan 
    yang berlaku ditetapkan sebagai barang tidak bergerak, antara lain kapal/sarana angkutan di laut 
    yang berbobot mati di atas 150 ton.

4.  Barang bergerak adalah BM/KN yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindahkan, seperti 
    alat pengangkutan, alat kesehatan dan peralatan lainnya.

5.  Hewan, ikan, dan tanaman adalah BM/KN yang terdiri dari hewan piaraan seperti anjing dan kuda, 
    ternak seperti ternak potong, ternak perah dan ternak unggas, ikan dan udang, serta tanaman 
    perkebunan dan hortikultura dan tanaman lainnya.

6.  Barang Persediaan BM/KN adalah barang habis pakai seperti bahan bangunan dan konstruksi, bahan 
    kimia, bahan peledak, bahan bakar dan pelumas, bahan baku, bahan kimia nuklir, suku cadang alat 
    angkutan, suku cadang alat besar, suku cadang alat kedokteran, suku cadang alat laboratorium, suku 
    cadang alat pemancar, suku cadang alat studio dan komunikasi, suku cadang alat pertanian, suku 
    cadang alat bengkel, alat/bahan untuk kegiatan kantor dan barang tak habis pakai, seperti komponen 
    peralatan dan jembatan, serta barang bekas dipakai seperti komponen bekas dan pipa bekas.

7.  Pengamanan BM/KN adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mengawasi/
    menatausahakan BM/KN sehingga secara administrasi dan fisik berada dalam keadaan tetap utuh, 
    tidak rusak dan tidak hilang.

8.  Penghapusan BM/KN adalah tindakan dari pejabat yang berwenang dengan suatu Keputusan 
    menghapus barang dari daftar inventaris dengan tujuan membebaskan Unit Pengurus Barang (UPB), 
    Pembantu Penguasa Barang Inventaris (PPBI), Penguasa Barang Investasi (PBI), dan atau Pembina 
    Barang Inventaris (PEBIN) dari kewajiban pertanggungjawaban baik administrasi maupun fisik atas 
    BM/KN yang berada di bawah penguasaan dan pengurusannya pada Departemen/Kantor Menteri 
    Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dibentuk/dihapus/digabung/
    diubah statusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.  Pengalihan BM/KN adalah tindakan penyerahan BM/KN dari Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor 
    Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator kepada Instansi Penerima berdasarkan persetujuan 
    Menteri Keuangan.

10. Pembina Umum BM/KN adalah Presiden Republik Indonesia yang secara fungsional dilaksanakan oleh 
    Menteri Keuangan.

11. PEBIN adalah pimpinan departemen yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pembinaan 
    barang inventaris menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. PBI adalah pejabat struktural satuan organisasi eselon I (satu) yang bertugas dan bertanggung jawab 
    atas pelaksanaan kebijaksanaan umum pengelolaan BM/KN di lingkungan unit kerjanya, meliputi 
    pelaksanaan pengurusan/pengendalian dan penghapusan BM/KN.

13. PPBI adalah pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari PBI yang bertanggung jawab secara 
    operasional dalam pengelolaan BM/KN yang secara fungsional dijabat oleh pejabat struktural eselon II 
    (dua) yang ditetapkan untuk tugas tersebut.

14. UPB adalah satuan Kerja/Proyek, Pejabat/Pegawai yang diberi wewenang oleh PPBI untuk mengurus, 
    menggunakan dan mempertanggungjawabkan BM/KN sesuai petunjuk yang ditetapkan.

15. Instansi Penerima adalah instansi-instansi yang menerima pengalihan BM/KN.

16. Sub Tim III Bidang Kekayaan Negara dan Peralatan adalah Sub Tim yang dibentuk berdasarkan 
    Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2001 yang bertugas menyelesaikan penataan dibidang 
    kekayaan negara dan peralatan pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor 
    Menteri Negara Koodinator yang dibentuk/dihapus/digabung/diubah statusnya.

17. Tim Penghapusan/Pengalihan BM/KN yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Penghapusan/
    Pengalihan BM/KN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2001.


                        BAB II
                      OBYEK PENGHAPUSAN  DAN PENGALIHAN

                        Pasal 2

Obyek penghapusan dan peralihan BM/KN adalah BM/KN pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor 
Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dibentuk/dihapus/digabung/diubah statusnya dalam 
rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2001.


                        BAB III
                         PERSIAPAN PENGHAPUSAN

                        Pasal 3

Pejabat yang bertanggung jawab atas BM/KN pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/
Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya, wajib:

a.  menyiapkan dan menyediakan data/dokumen administrasi BM/KN berupa:
    1.  Kartu Inventaris Barang (KIB);
    2.  Daftar Inventaris Ruangan (DIR);
    3.  Daftar Inventaris Lainnya (DIL);
    4.  Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT);
    5.  Laporan Tahunan Inventaris (LTI);
    6.  Buku Inventaris (BI);
    7.  Sertifikat tanah (bukti kepemilikan tanah);
    8.  Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    9.  BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor; dan
    10. Data pendukung lain yang diperlukan;

b.  melaksanakan pengamanan atas semua BM/KN yang berada di bawah tanggung jawabnya sampai 
    dengan pelaksanaan serah terima BM/KN kepada instansi penerima sehingga semua BM/KN tetap 
    dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan data administrasi yang ada.


                        Pasal 4

(1) Tim melaksanakan pendataan/inventarisasi atas BM/KN baik secara administrasi maupun fisik pada 
    Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator yang 
    dihapus/digabung/diubah statusnya.

(2) Dalam hal terdapat selisih antara BM/KM yang seharusnya dengan fisik BM/KN yang akan dihapus/
    dialihkan setelah pendataan/inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sepenuhnya 
    menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas BM/KN pada instansi 
    yang bersangkutan.

(3) Hasil pendataan/inventarisasi tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) yang 
    ditandatangani oleh Tim dan pejabat yang bertanggung jawab atas BM/KN pada Departemen/Kantor 
    Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/
    diubah statusnya.

(4) LHI sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibuat dan disampaikan kepada:
    a.  dalam hal instansi tersebut dihapus secara keseluruhan, maka LHI dibuat rangkap 1 (satu) 
        dan disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran serta disket 
        rekamannya kepada Kepala BAKUN;
    b.  dalam hal instansi tersebut tidak dihapus secara keseluruhan, maka LHI dibuat rangkap 2 
        (dua) dan aslinya disampaikan kepada Menteri yang bersangkutan serta lembar lainnya 
        kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dan disket rekamannya kepada 
        Kepala BAKUN;
    c.  tembusan LHI disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanpa lampiran.


                        BAB IV
                TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN

                        Pasal 5

(1) Terhadap Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator 
    yang dihapus secara keseluruhan, Menteri Keuangan melaksanakan penghapusan secara ex officio 
    berdasarkan LHI dengan suatu surat keputusan, dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan 
    Aparatur Negara dan Kepala BAKUN.

(2) Terhadap Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator 
    yang tidak dihapus secara keseluruhan dilaksanakan sebagai berikut:
    a.  Menteri yang bersangkutan mengajukan permohonan penghapusan BM/KN kepada Menteri 
        Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan LHI tersebut dan dokumen 
        pendukung lainnya bila diperlukan;
    b.  Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran meneliti permohonan penghapusan BM/KN 
        yang diajukan oleh Menteri yang bersangkutan;
    c.  berdasarkan hasil penelitian tersebut, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri 
        Keuangan menerbitkan surat persetujuan penghapusan BM/KN dengan tindak lanjut untuk 
        dialihkan kepada instansi penerima;
    d.  surat persetujuan penghapusan BM/KN tersebut disampaikan kepada Menteri yang 
        bersangkutan;
    e.  berdasarkan surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, menteri 
        yang bersangkutan menerbitkan Keputusan Penghapusan BM/KN yang berada dalam 
        penguasaan dan tanggung jawabnya dan selanjutnya instansi yang bersangkutan 
        melaksanakan penghapusan atas BM/KN yang berada dalam penguasaan dan tanggung 
        jawabnya dengan menghapusnya dari Buku Inventaris;
    f.  tembusan Surat Keputusan Penghapusan BM/KN oleh menteri yang bersangkutan dan laporan 
        pelaksanaan penghapusan BM/KN dari Buku Inventaris oleh UPB disampaikan kepada Menteri 
        Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dan Kepala BAKUN serta Menteri Pendayagunaan 
        Aparatur Negara.


                        BAB V
                           TATA CARA PENGALIHAN

                        Pasal 6

(1) Tata cara pengalihan BM/KN terhadap Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/
    Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus secara keseluruhan dilaksanakan sebagai berikut:
    a.  Direktur Jenderal Anggaran melakukan koordinasi dengan Ketua Sub Tim III untuk 
        menyiapkan Berita Acara Serah Terima BM/KN kepada instansi yang menerima pengalihan;
    b.  pengalihan BM/KN dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri 
        Keuangan dan diterima oleh Menteri yang departemen/Kantornya dibentuk/digabung/diubah 
        statusnya dengan Berita Acara Serah Terima yang telah disiapkan dengan disaksikan oleh 
        Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepala BPKP, dan Kepala BAKUN;
    c.  berdasarkan Berita Acara Serah Terima BM/KN tersebut, menteri yang bersangkutan atau 
        pejabat lain yang ditunjuk mencatat dan menatausahakan BM/KN yang telah diterima sebagai 
        pengalihan dan selanjutnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pejabat pada instansi 
        yang bersangkutan.

(2) Tata cara pengalihan BM/KN terhadap Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/
    Kantor Menteri Negara Koordinator yang dibentuk/digabung/diubah statusnya dilaksanakan sebagai 
    berikut:
    a.  berdasarkan keputusan penghapusan dengan tindak lanjut pengalihan, Menteri yang 
        bersangkutan melakukan koordinasi dengan Ketua Sub Tim untuk menyiapkan Berita acara 
        Serah Terima BM/KN kepada instansi yang menerima pengalihan;
    b.  pengalihan dilaksanakan oleh menteri yang bersangkutan dan diterima oleh menteri yang 
        departemen/kantornya dibentuk/digabung/diubah statusnya dengan Berita Acara Serah 
        Terima yang telah disiapkan dengan disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur 
        Negara, Direktur Jenderal Anggaran, Kepala BPKP, dan Kepala BAKUN;
    c.  berdasarkan Berita Acara Serah Terima BM/KN tersebut, menteri atau pejabat lain yang 
        ditunjuk mencatat dan menatausahakan BM/KN yang telah diterima sebagai pengalihan dan 
        selanjutnya menjadi wewenang serta tanggung jawab pejabat pada instansi yang 
        bersangkutan.


                        BAB VI
                      KETENTUAN PENUTUP

                        Pasal 7

(1) Dalam hal terdapat BM/KN yang masih dalam proses/status pelaksanaan tukar-menukar, penjualan, 
    penyertaan modal negara, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, hibah, bangun guna serah (BOT), atau 
    proyek yang belum selesai pada saat serah terima BM/KN, wajib dilanjutkan pelaksanaannya oleh 
    instansi penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Dalam hal terdapat BM/KN yang hilang, tidak diketemukan, tidak didukung dengan bukti-bukti 
    kepemilikan atau masih dalam sengketa hukum pada saat serah terima BM/KN, wajib ditindaklanjuti 
    oleh instansi penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


                        Pasal 8

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut 
terhitung sejak tanggal 2 Januari 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BOEDIONO
</code>