KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
                          NOMOR KEP - 151/BC/2003

                              TENTANG

        PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

                  DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

a.  bahwa peningkatan kelancaran arus barang dan arus dokumen dalam rangka ekspor merupakan 
    tuntutan yang utama bagi peningkatan kegiatan perekonomian ;
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan tetap memperhatikan 
    hak-hak dan kepentingan Negara dalam rangka ekspor serta untuk mendukung pelaksanaan 
    elektronisasi data kepabeanan di bidang ekspor yang berlaku secara internasional, perlu menetapkan 
    Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan 
    Di Bidang Ekspor.

Mengingat : 

1.  Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3612);
2.  Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
    1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3.  Undang-undang Nomor 20 TAHUN 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    3687);
4.  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor-Impor dan Lalu Lintas Devisa 
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
    1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Nomor 3291)
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 TAHUN 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan 
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Nomor 3627)
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai 
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Nomor 3629);
7.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 TAHUN 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan 
    Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Nomor 3694);
8.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Impor Sementara 
    sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.01/1998;
9.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Pengangkutan Terus atau 
    Pengangkutan Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor;
10.     Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana 
    telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2000;
11.     Keputusan Menteri Keuangan Nomor 102/KMK.05/1997 tentang Daftar Kode untuk Pengisian 
    Pemberitahuan Pabean;
12.     Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/1998 tentang Penetapan Besarnya Tarif dan Tatacara 
    Pembayaran serta Penyetoran Pajak Ekspor atas beberapa Komoditi Tertentu sebagaimana telah 
    diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.017/1999;
13.     Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.017/1999 tentang Tatacara Pembayaran serta 
    Penyetoran Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Sawit, Minyak Kelapa dan Produk Turunannya;
14.     Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.017/2001 tentang Penetapan Besarnya Tarip Pajak 
    Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya;
15.     Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen 
    Keuangan;
16.     Keputusan Menteri Keuangan Nomor 444/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
    Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
17.     Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang 
    Ekspor;
18.     Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.04/2003 tentang Pembebasan Dan/ Atau Pengembalian 
    Bea Masuk Dan/Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
    Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan/ Atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang 
    Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor Dan Pengawasannya;

                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan :    

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA 
KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR.


                        BAB I
                        KETENTUAN UMUM

                        Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

1.  Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor 
    Pabean.
2.  Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya 
    kewajiban pabean.
3.  Kantor Pemuatan adalah Kantor Pabean tempat pendaftaran pemberitahuan ekspor barang dan 
    pemuatan barang ekspor.
4.  Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau 
    tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan 
    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5.  Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
6.  Petugas adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7.  Pejabat adalah pegawai pada Kantor Pabean yang diberi wewenang untuk melakukan tugas tertentu 
    berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal ini.
8.  Pemeriksa adalah pegawai yang melakukan pemeriksaan fisik barang.
9.  Petugas Pengawasan Stuffing adalah pegawai yang mengawasi pemasukan barang yang sudah 
    diperiksa ke dalam peti kemas.
10.     Petugas Dinas Luar adalah pegawai yang melakukan pengawasan pemasukan barang ekspor di 
    Kawasan Pabean atau tugas-tugas tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.
11.     Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengekspor.
12.     Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 
    pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean untuk dan atas nama pemilik barang.
13.     Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan 
    pelaksanaan ekspor yang dibuat sesuai BC 3.0 yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau pesan 
    elektronik.
14.     PEB Biasa adalah PEB yang diajukan untuk setiap transaksi ekspor.
15.     PEB Berkala adalah PEB yang diajukan untuk seluruh transaksi ekspor dalam periode waktu tertentu.
16.     Barang Ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari Daerah Pabean untuk dibawa atau dikirim ke luar 
    negeri.
17.     Barang diekspor kembali adalah barang asal impor atau asal impor sementara yang dibawa atau 
    dikirim kembali ke luar negeri.
18.     Barang diimpor kembali adalah barang asal ekspor yang akan dibawa atau dikirim untuk dimasukkan 
    kembali ke Daerah Pabean.
19.     Barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut adalah semua barang dalam keadaan baru 
    atau bekas, yang diperlukan untuk kebutuhan diri penumpang dan awak sarana pengangkut dalam 
    jumlah yang wajar serta tidak diperdagangkan.
20.     Barang ekspor umum adalah barang ekspor selain dari barang ekspor yang dimaksud pada angka 21 
    sampai dengan angka 24 Pasal ini.
21.     Barang ekspor terkena Pungutan Ekspor adalah barang ekspor yang sesuai ketentuan dikenai 
    Pungutan Ekspor (PE).
22.     Barang yang mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah barang ekspor yang seluruh 
    atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapat pembebasan dan/atau pengembalian bea 
    masuk dan/atau cukai serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak 
    dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain 
    dengan tujuan untuk diekspor.
23.     Barang ekspor tertentu adalah barang ekspor sebagaimana dimaksud pada angka 25 sampai dengan 
    angka 34 Pasal ini.
24.     Barang ekspor dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah barang yang dikeluarkan dari TPB untuk 
    tujuan diekspor.
25.     Barang kiriman adalah bukan barang dagangan yang dikirim oleh pengirim tertentu di dalam negeri 
    kepada penerima tertentu di luar negeri melalui PT. (Persero) Pos Indonesia, perusahaan jasa 
    pengangkutan, atau perusahaan jasa titipan sejenis.
26.     Barang pindahan adalah barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di dalam 
    negeri kemudian dibawa atau dikirim untuk pindah ke luar negeri.
27.     Barang diplomatik adalah barang keperluan pribadi anggota diplomatik dan konsuler termasuk anggota 
    keluarganya, barang keperluan resmi serta barang lainnya untuk keperluan kantor perwakilan 
    diplomatik dan konsuler yang dibawa atau dikirim ke luar negeri dan telah mendapat rekomendasi 
    dari instansi terkait.
28.     Barang Misi :
    a.  Keagamaan adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi 
        ibadah keagamaan dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
    b.  Kemanusiaan adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi 
        amal/sosial dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
    c.  Olahraga adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi 
        olahraga dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
    d.  Kesenian adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi
        kesenian dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
    e.  Kebudayaan adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi 
        kebudayaan dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
    f.  Pendidikan adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi 
        pendidikan dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
29.     Barang cinderamata adalah barang hadiah yang didapat dari perseorangan/ organisasi/ lembaga dan 
    tidak diperdagangkan.
30.     Barang contoh adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri dalam jumlah dan jenis yang 
    terbatas serta tidak diperdagangkan.
31.     Barang keperluan penelitian adalah barang atau peralatan yang dibawa atau dikirim ke luar negeri 
    dan digunakan untuk melakukan penelitian (riset), pengkajian, atau percobaan guna peningkatan dan 
    pengembangan suatu penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta telah mendapat 
    rekomendasi dari instansi terkait.
32.     Barang badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia adalah barang milik atau 
    untuk keperluan badan internasional atau pejabatnya yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah 
    Indonesia yang dibawa atau dikirim ke luar negeri dan telah mendapat rekomendasi dari instansi 
    Pemerintah Indonesia.
33.     Barang diangkut lanjut adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor Pabean 
    dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
34.     Barang diangkut terus adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor Pabean 
    tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
35.     Daftar Pemberitahuan Barang Ekspor (DPBE) adalah daftar muatan barang ekspor yang digunakan 
    untuk memberitahukan barang ekspor yang diangkut lanjut dan atau barang ekspor yang diangkut 
    terus pada saat kedatangan sarana pengangkut.
36.     Outward manifest adalah daftar muatan barang ekspor yang diangkut oleh sarana pengangkut dari 
    pelabuhan asal/transit ke luar Daerah Pabean.
37.     Konsolidator barang ekspor adalah badan usaha yang telah terdaftar untuk melaksanakan 
    pengumpulan (konsolidasi) barang ekspor yang diberitahukan dalam dua atau lebih PEB dengan 
    menggunakan peti kemas Less Container Load (LCL) yang dilakukan sebelum barang-barang ekspor 
    tersebut dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut.
38.     Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) adalah pemberitahuan barang ekspor konsolidasi 
    yang dibuat oleh konsolidator yang berisi rincian seluruh dokumen pemberitahuan pabean dan atau 
    cukai serta Persetujuan Ekspor barang ekspor yang ada dalam kontainer.
39.     Perusahaan Jasa Titipan (PJT) adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha jasa titipan dari 
    Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan 
    kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor Pabean.
40.     Surat Tanda Bukti Setor (STBS) adalah tanda bukti pembayaran/ penyetoran PE yang dikeluarkan oleh 
    Kantor Pabean atau Bank Devisa.
41.     Persetujuan Ekspor adalah lembar persetujuan yang diberikan oleh pegawai untuk melindungi 
    pengangkutan barang ekspor dari gudang eksportir atau tempat penyimpanan yang ditunjuk oleh 
    eksportir ke Kawasan Pabean di pelabuhan pemuatan dan   pemuatannya ke atas sarana pengangkut.
42.     Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB) adalah pemberitahuan kepada eksportir dari Kantor Pabean 
    bahwa akan dilakukan pemeriksaan fisik barang ekspor.
43.     Nota Hasil Intelijen (NHI ) adalah hasil analisis informasi terdapat indikasi yang kuat akan terjadi 
    pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
44.     Segel Ekspor adalah tanda pengaman yang dilekatkan/ditempatkan oleh pegawai pada peti kemas/
    kemasan barang ekspor yang sudah diperiksa.
45.     Penyerahan Pemberitahuan melalui media elektronik adalah penyerahan Pemberitahuan Pabean 
    dengan mempergunakan media disket atau melalui pertukaran data elektronik secara langsung 
    berdasar standar United Nation/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and 
    Transport (UN/EDIFACT).
46.     UN/ EDIFACT adalah standar penulisan dokumen elektronik yang disusun oleh suatu kelompok kerja 
    di bawah naungan PBB dan direkomendasikan penggunaannya untuk berbagai bidang bisnis meliputi 
    administrasi, perdagangan, dan transportasi di seluruh dunia.
47.     Pertukaran Data Elektronik (PDE) adalah alir informasi bisnis secara elektronik antar aplikasi, antar 
    organisasi secara langsung yang terintegrasi dengan menggunakan standar UN/ EDIFACT melalui 
    jaringan komputer yang dikelola Provider.
48.     Customs declaration (Cusdec) adalah pemberitahuan pabean yang berisi data PEB dan PKBE serta 
    dokumen pelengkap pabean dengan standar UN/EDIFACT yang dikirim oleh eksportir/ kuasanya, 
    konsolidator atau PJT ke Kantor.
49.     Customs respons (Cusres) adalah respon dengan standar UN/EDIFACT yang dikirim oleh Kantor atas 
    Cusdec yang telah diterima sebelumnya.
50.     Credit advice adalah pemberitahuan penerimaan pembayaran PE dengan standar UN/ EDIFACT yang 
    diterima dari Bank devisa penerima pembayaran PE.
51.     Hi-Co Scan X-Ray Container Inspection System yang selanjutnya disebut Hi-Co Scan adalah sistem 
    pemeriksaan fisik barang ekspor dengan menggunakan perangkat X-Ray Container.
52.     Pembatalan ekspor adalah membatalkan atau tidak jadi mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.


                        BAB II
                    PEMBERITAHUAN PABEAN

                          Bagian Pertama
                    Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

                        Pasal 2

(1)     Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan oleh eksportir/kuasanya dengan menggunakan PEB.
(2)     Eksportir/ kuasanya wajib mengisi PEB dengan lengkap dan benar dan bertanggung jawab atas 
    kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam PEB.


                        Pasal 3

PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperlukan terhadap ekspor:
a.  barang pribadi penumpang dan barang awak sarana pengangkut;
b.  barang untuk bekal kapal;
c.  barang pelintas batas yang menggunakan Pemberitahuan Pabean sesuai ketentuan perjanjian 
    perdagangan lintas batas;
d.  barang dan atau kendaraan bermotor yang diekspor kembali dengan menggunakan dokumen yang 
    diatur dalam ketentuan kepabeanan internasional (ATA CARNET, TRIPTEK, atau CPD CARNET) ;
e.  barang kiriman melalui PT. (Persero) Pos Indonesia dengan menggunakan dokumen Declaration En 
    Douane (CN.23).


                        Pasal 4

(1)     Ekspor barang melalui PJT, dapat menggunakan satu PEB untuk beberapa pengirim barang, dengan 
    ketentuan bahwa PJT:
    a.  harus berstatus sebagai PPJK;
    b.  bertindak sebagai eksportir atau pemberitahu;
    c.  mengirim/mengajukan PEB dan Lembar lanjutan BC 3.0 dengan atau tanpa nomor 
        Harmonized System (HS);
    d.  harus mengirimkan/menyerahkan Lembar Lanjutan BC 3.0 yang telah dilengkapi dengan 
        nomor HS paling lama 7 (tujuh) hari setelah PEB mendapat Nomor Pendaftaran, dalam hal 
        Lembar Lanjutan BC 3.0 yang diajukan tanpa nomor HS.
(2)     PJT yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, pengajuan PEB 
    berikutnya tidak dilayani sampai dipenuhinya kewajiban dimaksud. 


                           Bagian Kedua
                            PEB Berkala

                        Pasal 5

(1)     Eksportir/kuasanya dapat memberitahukan ekspor barang yang dilaksanakan dalam periode waktu 
    yang ditetapkan dengan menggunakan PEB Berkala.
(2)     Ekspor barang dengan menggunakan PEB Berkala dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
    a.  barang tidak mendapat KITE;
    b.  barang tidak terkena ketentuan kuota ekspor;
    c.  barang tidak terkena PE.
(3)     Eksportir yang telah mendapat persetujuan menggunakan PEB Berkala mempunyai kewajiban sebagai 
    berikut :
    a.  menyerahkan invoice dan packing list untuk setiap pelaksanaan ekspor;
    b.  menyampaikan PEB Berkala untuk pengeksporan selama satu bulan paling lambat pada 
        tanggal 5 bulan berikutnya;
    c.  menyerahkan laporan nihil dalam hal tidak melakukan kegiatan ekspor selama bulan yang 
        bersangkutan.
(4)     Persetujuan penggunaan PEB Berkala diberikan oleh Kepala Kantor Pemuatan berdasarkan 
    permohonan eksportir/kuasanya.
(5)     Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan 
    selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan 
    benar.
(6)     Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan dalam hal eksportir mempunyai reputasi 
    yang baik dan:
    a.  frekuensi ekspornya tinggi;
    b.  jadwal sarana pengangkut barang ekspor tersebut tidak menentu;
    c.  lokasi pemuatan barang ekspor tersebut jauh dari Kantor Pemuatan dan atau Bank Devisa;
    d.  ekspor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi; atau
    e.  berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pemuatan.
(7)     Reputasi yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah:
    a.  tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan yang dikenai sanksi administrasi dalam kurun 
        waktu 1 (satu) tahun;
    b.  sebagai wajib pajak yang patuh berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
    c.  sudah menyelenggarakan pembukuan sehingga dapat dibuat laporan sesuai Standar 
        Akuntansi Keuangan Indonesia.
(8)     Persetujuan penggunaan PEB Berkala dicabut apabila:
    a.  dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan ekspor;
    b.  tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7).
(9)     Persetujuan penggunaan PEB Berkala yang telah dicabut, dapat diberikan kembali persetujuan setelah 
    1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan persetujuan.
(10)    Kepala Kantor Pemuatan menyampaikan laporan bulanan realisasi PEB Berkala kepada Kepala Kantor 
    Wilayah sesuai BCL 3.1 Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal ini.
(11)    Tatacara pemberian persetujuan dan ekspor barang dengan menggunaan PEB Berkala diatur dalam 
    Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ini.
(12)    Permohonan persetujuan penggunaan PEB Berkala sesuai Contoh 3.11 Lampiran VII Keputusan 
    Direktur Jenderal ini.
(13)    Persetujuan penggunaan PEB Berkala sesuai Contoh 3.21 Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal 
    ini.


                           Bagian Ketiga
                         Pendaftaran PEB

                        Pasal 6

(1)     PEB didaftarkan oleh eksportir/kuasanya ke Kantor Pemuatan.
(2)     Pada Kantor Pemuatan yang telah menggunakan sistem PDE, pendaftaran PEB wajib dilakukan dengan 
    menggunakan sistem PDE.
(3)     Pada Kantor Pemuatan yang tidak menggunakan sistem PDE, pendaftaran PEB dilakukan dengan 
    menggunakan disket atau formulir.
(4)     Kepala Kantor Wilayah menetapkan Kantor Pemuatan yang dapat melayani pendaftaran PEB dengan 
    menggunakan formulir berdasarkan usul Kepala Kantor Pemuatan bersangkutan.
(5)     Barang ekspor yang diekspor melalui PT. Pos Indonesia didaftarkan ke Kantor Pabean di Kantor Pos 
    Lalu Bea tempat pengiriman barang ekspor yang bersangkutan.
(6)     Data PEB yang diserahkan melalui media elektronik dan hasil cetak PEB yang telah mendapat nomor 
    dan tanggal pendaftaran diperlakukan sebagai PEB yang sah.


                          Bagian Keempat
                        Pembayaran Pungutan Ekspor

                        Pasal 7

(1)     Pembayaran PE dilakukan secara tunai melalui Bank Devisa atau Kantor Pemuatan sebelum atau pada 
    saat PEB didaftarkan.
(2)     Pembayaran PE melalui Bank Devisa yang tidak sekota dengan Kantor Pemuatan, STBS harus 
    ditandasahkan oleh Bank Devisa yang sama yang sekota dengan Kantor Pemuatan.
(3)     Dalam hal tidak ada Bank Devisa yang sama dan sekota dengan Kantor Pemuatan, STBS harus 
    ditandasahkan oleh Bank Devisa yang sama yang kotanya terdekat dari Kantor Pemuatan.
(4)     Pembayaran PE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan :
    a.  kurs yang berlaku pada saat pembayaran; dan
    b.  tarif PE dan harga patokan ekspor yang berlaku pada tanggal pendaftaran PEB.
(5)     Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran PE yang disebabkan karena kesalahan tarif PE, harga 
    patokan ekspor, dan kesalahan perhitungan atau sebab lain, perhitungan kekurangan PE didasarkan 
    pada :
    a.  kurs yang berlaku pada saat pembayaran sesuai yang tercantum dalam STBS bersangkutan; 
        dan
    b.  tarif PE dan harga patokan ekspor yang berlaku pada tanggal pendaftaran PEB.


                        BAB III
                     PEMERIKSAAN PABEAN

                          Bagian Pertama
                       Penelitian Dokumen

                        Pasal 8

(1)     Terhadap PEB dilakukan penelitian dokumen, meliputi:
    a.  kelengkapan dan kebenaran pengisian data PEB;
    b.  kebenaran perhitungan dan pelunasan PE dalam hal barang ekspor terkena PE;
    c.  kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan;dan
    d.  kelengkapan dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan dalam rangka pemenuhan 
        ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
(2)     Dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, berupa 
    invoice dan packing list.
(3)     Dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, 
    antara lain: STBS, Surat Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar, Surat Persetujuan Ekspor dari 
    Depperindag, Sertifikat Mutu, Surat Pernyataan Mutu, Surat Izin Ekspor (SIE), Surat Keterangan 
    Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan atau Izin Khusus lainnya dari instansi terkait.


                        Pasal 9

(1)     Dalam hal hasil penelitian dokumen kedapatan pengisian PEB lengkap dan benar PEB diberi nomor dan 
    tanggal pendaftaran.
(2)     Apabila hasil penelitian dokumen kedapatan pengisian PEB lengkap dan benar, tetapi diperlukan 
    dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3):
    a.  dalam hal sistem PDE, PEB diberikan nomor dan tanggal pendaftaran dengan ketentuan 
        eksportir wajib menyerahkan dokumen pelengkap pabean lainnya yang dipersyaratkan 
        kepada Pejabat baik sebelum atau pada saat pemasukan barang ke Kawasan Pabean;
    b.  dalam hal menggunakan disket dan formulir, PEB diberikan nomor dan tanggal pendaftaran 
        setelah eksportir/kuasanya melengkapi persyaratan yang diwajibkan.
(3)     Dalam hal hasil penelitian dokumen kedapatan pengisian PEB tidak lengkap dan atau tidak benar, PEB 
    dikembalikan kepada eksportir/kuasanya dengan disertai Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP) sesuai 
    Contoh BCF 3.04 dalam Lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal ini.
(4)     Setelah PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran, diterbitkan :
    a.  Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani Pejabat atau berisi data nama dan NIP Pejabat 
        dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang;
    b.  PPB dalam hal barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang tetapi wajib 
        menyerahkan dokumen pelengkap pabean lainnya yang dipersyaratkan.
    c.  PPB dalam hal barang ekspor bersangkutan harus dilakukan pemeriksaan fisik barang.
(5)     Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang 
    peruntukannya sebagai berikut:
    a.  lembar kesatu untuk eksportir;
    b.  lembar kedua untuk pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS);
    c.  lembar ketiga untuk pengangkut.
(6)     Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sesuai BCF 3.01 Lampiran VII Keputusan 
    Direktur Jenderal ini.
(7)     PPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sesuai BCF 3.02 Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal 
    ini.
(8)     Tatakerja pendaftaran PEB diatur dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.


                            Bagian Kedua
                    Pemeriksaan Fisik Barang

                        Pasal 10

(1)     Pemeriksaan fisik barang dilakukan terhadap :
    a.  barang ekspor yang akan diimpor kembali;
    b.  barang diekspor kembali;
    c.  barang ekspor yang telah mendapat Persetujuan Ekspor yang terkena NHI.
(2)     Pemeriksaan fisik barang juga dapat dilakukan dalam hal barang yang diekspor adalah barang ekspor 
    yang :
    a.  terkena PE dan STBS yang nomor dan tanggalnya tercantum dalam PEB belum diserahkan  
        eksportir kepada Pejabat;
    b.  diatur, diawasi dan dilarang ekspornya dan izin dari instansi terkait yang tercantum dalam PEB 
        belum diserahkan eksportir kepada Pejabat;
(3)     Pelaksanaan pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak perlu dilaksanakan 
    dalam hal :
    a.  eksportir telah menyerahkan STBS atau izin dari instansi terkait kepada Pejabat dan 
        berdasarkan hasil penelitian dokumen kedapatan sesuai; dan
    b.  barang ekspor bersangkutan tidak terkena NHI .
(4)     Terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan Persetujuan Ekspor oleh 
    Pejabat setelah eksportir menyerahkan STBS atau izin instansi terkait.
(5)     Tatakerja pemeriksaan fisik barang diekspor kembali dilaksanakan sesuai ketentuan tentang 
    penyelesaian barang impor sementara.
(6)     Pemeriksaan fisik barang didasarkan pada PEB dan atau dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan.
(7)     Pemeriksaan fisik barang meliputi :
    a.  jenis barang;
    b.  jumlah barang;
    c.  identitas barang;
    d.  spesifikasi teknis barang;
    e.  kondisi barang;
    f.  klasifikasi barang berdasarkan HS;
    g.  nomor, merek, jenis dan jumlah kemasan; dan
    h.  pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.


                        Pasal 11

(1)     Pemeriksaan fisik barang dilaksanakan di Kawasan Pabean.
(2)     Atas permintaan eksportir, pemeriksaan fisik barang dapat dilakukan di gudang
    eksportir, atau tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor.
(3)     Pemeriksaan fisik barang di Kawasan Pabean harus diselesaikan paling lama 24 (dua
    puluh empat) jam sejak dimulainya pemeriksaan fisik barang, kecuali dalam hal diperlukan 
    pemeriksaan laboratorium dan atau pemeriksaaan oleh instansi teknis terkait.
(4)     Dalam hal pemeriksaan fisik barang dilakukan di luar Kawasan Pabean, PEB didaftarkan paling lama 
    2 (dua) hari sebelum pemeriksaan fisik barang.
(5)     Pemeriksaan fisik atas barang ekspor yang pemuatannya ke sarana pengangkut melalui saluran pipa/
    transmisi, dilaksanakan pada saat pemuatan berdasarkan alat ukur yang disegel oleh Direktorat 
    Jenderal Bea dan Cukai.
(6)     Terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan pengawasan stuffing 
    dan penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang.


                        Pasal 12

(1)     Terhadap barang ekspor yang telah mendapat Persetujuan Ekspor, dilakukan pemeriksaan fisik barang 
    dalam hal barang ekspor bersangkutan terkena NHI.
(2)     Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib diberitahukan oleh Pejabat 
    secara tertulis kepada eksportir paling lama 4 (empat) jam sebelum pemeriksaan dimulai.


                        Pasal 13

(1)     Tingkat pemeriksaan fisik barang sebanyak-banyaknya 10 %, sekurang-kurangnya 2 (dua) kemasan.
(2)     Pemeriksaan fisik barang dilakukan atas seluruh partai barang (100 %) dalam hal :
    a.  barang ekspor yang akan diimpor kembali;
    b.  barang diekspor kembali;
    c.  hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedapatan tidak sesuai mengenai 
        jenis dan atau jumlah barang dan atau barang ekspor merupakan barang yang diatur, 
        diawasi dan dilarang ekspornya;
    d.  barang ekspor yang terkena NHI
(3)     Terhadap barang ekspor tertentu dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium.
(4)     Hasil pemeriksaan fisik barang dicantumkan pada halaman belakang PEB.
(5)     Tatakerja pemeriksaan pabean barang ekspor diatur dalam Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal 
    ini.


                        Pasal 14

(1)     Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang berdasarkan NHI kedapatan kesalahan pemberitahuan 
    mengenai jumlah dan jenis barang dalam PEB, eksportir dikenai sanksi administrasi berupa denda 
    berdasarkan pasal 82 ayat (6) Undang-undang nomor 10 TAHUN 1995.
(2)     Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang berdasarkan NHI kedapatan jenis dan atau jumlah barang 
    tidak sesuai dengan pemberitahuan dalam PEB dan barang ekspor yang bersangkutan termasuk 
    barang terkena PE, dan atau diatur, diawasi dan dilarang ekspornya dilakukan penyelidikan.


                        Pasal 15

(1)     Pemeriksaan dengan menggunakan Hi-Co Scan dilakukan hanya untuk pemeriksaan jenis barang.
(2)     Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan NHI.


                        BAB IV
                      KONSOLIDASI BARANG EKSPOR

                        Pasal 16

(1)     Konsolidasi barang ekspor dari beberapa eksportir dilakukan oleh konsolidator yang telah mendapat 
    persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor dari Kantor Pabean yang mengawasi.
(2)     Konsolidator dapat berstatus sebagai PPJK atau bukan sebagai PPJK.
(3)     Konsolidator wajib memberitahukan barang ekspor yang dikonsolidasikan dalam PKBE.
(4)     Dalam hal PEB telah didaftarkan di Kantor Pabean, pengangkutan barang ekspor dari gudang eksportir 
    ke tempat konsolidasi menggunakan Persetujuan Ekspor.
(5)     Eksportir atau eksportir dalam satu kelompok perusahaan dapat melakukan sendiri konsolidasi barang 
    ekspornya dengan ketentuan:
    a.  Eksportir yang melakukan sendiri konsolidasi barang ekspornya wajib memberitahukan 
        pelaksanaan konsolidasi tersebut dalam PKBE;
    b.  Eksportir wajib memberitahukan perusahaan-perusahaan yang merupakan kelompok 
        perusahaannya pada Kantor Pabean yang mengawasi.


                        Pasal 17

(1)     Stuffing barang ekspor konsolidasi wajib diawasi dalam hal:
    a.  barang ekspor yang mendapat KITE, digabung dengan barang lain yang tidak mendapat KITE;
    b.  barang ekspor yang dilakukan pemeriksaan fisik barang, digabung atau tidak dengan barang 
        lain yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang;
    c.  barang ekspor yang berasal dari TPB, digabung atau tidak dengan barang yang bukan berasal 
        dari TPB.
(2)     Dalam hal barang ekspor konsolidasi wajib dilakukan pengawasan stuffing sebagaimana dimaksud 
    dalam ayat (1), konsolidator atau eksportir mengajukan permohonan pengawasan stuffing kepada 
    Pejabat Kantor Pabean paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum stuffing dilakukan.
(3)     Barang ekspor yang akan di-stuffing harus sudah dilengkapi dengan PEB yang telah mendapat Nomor 
    Pendaftaran dan Persetujuan Ekspor.


                        Pasal 18

(1)     Konsolidator diwajibkan :
    a.  menyelenggarakan pembukuan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan bersedia 
        diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
    b.  menyediakan transportasi dan ruang kerja untuk Pemeriksa dan Petugas Dinas Luar;
    c.  mempunyai pegawai yang bersertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan Badan Pendidikan 
        dan Pelatihan Keuangan (BPPK);
    d.  mempunyai peralatan kerja yang memadai seperti: komputer, pesawat telepon/ fax, 
        timbangan barang, fork lift;
    e.  meminta persetujuan Kepala Kantor Pabean bila akan mengadakan perubahan tata letak 
        bangunan/ ruangan; dan
    f.  memberitahukan 2 (dua) bulan sebelumnya ke Kantor Pabean yang mengawasi bila akan 
        menutup usahanya.
(2)     Tatakerja pendaftaran konsolidator dan ekspor konsolidasi diatur dalam Lampiran IV Keputusan 
    Direktur Jenderal ini.
(3)     Permohonan pendaftaran konsolidator sesuai Contoh 3.12 Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal 
    ini.
(4)     Persetujuan sebagai Konsolidator Barang Ekspor sesuai Contoh 3.22 Lampiran VII Keputusan Direktur 
    Jenderal ini.
(5)     PKBE sesuai BCF 3.03 Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal ini.
(6)     Pemberitahuan eksportir yang merupakan 1 (satu) kelompok perusahaan sesuai Contoh 3.13 
    Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal ini.


                        BAB V
                PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN

                        Pasal 19

(1)     Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dilakukan dengan menggunakan Persetujuan Ekspor 
    yang telah ditandatangani Pejabat.
(2)     Pemasukan barang ekspor yang akan dilakukan pemeriksaan fisik barang di Kawasan Pabean dengan 
    menggunakan PEB dan PPB.
(3)     Dalam hal Pendaftaran PEB di Kantor Pemuatan dengan menggunakan formulir, pemasukan barang 
    ekspor ke Kawasan Pabean dilakukan dengan menggunakan copy PEB.
(4)     Persetujuan Ekspor, PPB, PEB dan PKBE digunakan oleh Petugas Dinas Luar untuk mengawasi 
    pemasukan barang ekspor di pintu masuk Kawasan Pabean.
(5)     Persetujuan Ekspor lembar kedua atau PKBE lembar kedua disampaikan kepada Pengusaha TPS 
    sebagai pemberitahuan bahwa pemasukan dan penimbunan barang ekspor di Kawasan Pabean telah 
    mendapat persetujuan Pejabat Kantor Pemuatan.
(6)     Pengusaha TPS memberitahukan realisasi pemasukan dan penimbunan barang ekspor sebagaimana 
    dimaksud dalam ayat (3) kepada Kantor Pemuatan.
(7)     Tatakerja pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean diatur dalam Lampiran V Keputusan Direktur 
    Jenderal ini.


                        BAB VI
                        PEMUATAN BARANG EKSPOR

                        Pasal 20

(1)     Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut dilaksanakan sebagai berikut :
    a.  terhadap barang ekspor tanpa pemeriksaan fisik barang, dimuat ke sarana pengangkut setelah 
        Persetujuan Ekspor ditandatangani oleh Pejabat dan Petugas Dinas Luar yang mengawasi 
        pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean;
    b.  terhadap barang ekspor yang dilakukan pemeriksaan fisik barang di luar Kawasan Pabean, 
        dimuat ke sarana pengangkut setelah Persetujuan Ekspor ditandatangani oleh Pemeriksa, 
        Petugas Pengawasan Stuffing dan Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang 
        ekspor ke Kawasan Pabean;
    c.  terhadap barang ekspor konsolidasi, dimuat ke sarana pengangkut setelah PKBE 
        ditandatangani Petugas Dinas Luar di pintu masuk Kawasan Pabean.
(2)     Persetujuan Ekspor lembar ketiga atau PKBE lembar ketiga disampaikan kepada Pengangkut sebagai 
    pemberitahuan bahwa pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut telah mendapat 
    persetujuan Pejabat Kantor Pemuatan.
(3)     Dalam hal pendaftaran PEB di Kantor Pemuatan dengan menggunakan formulir atau disket, pemuatan 
    barang ekspor ke sarana pengangkut berdasarkan Persetujuan Ekspor.
(4)     Terhadap barang ekspor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi dianggap telah diekspor setelah 
    ada persetujuan dari Pejabat yang ditunjuk.
(5)     Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) ditangguhkan pelaksanaannya dalam 
    hal barang ekspor terkena NHI.


                        Pasal 21

(1)     Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut dan ekspor melalui saluran pipa atau jaringan 
    transmisi dilaksanakan di :
    a.  Kawasan Pabean; atau
    b.  Tempat lain yang disamakan dengan Kawasan Pabean berdasarkan izin dari Kepala Kantor 
        Pabean yang mengawasi tempat yang bersangkutan.
(2)     Dalam hal pendaftaran PEB di Kantor Pemuatan dengan menggunakan formulir atau disket, pemuatan 
    barang ekspor ke sarana pengangkut berdasarkan Persetujuan Ekspor pada PEB.


                        BAB VII
                      PENGANGKUTAN BARANG EKSPOR

                        Pasal 22

(1)     Pengangkut yang sarana pengangkutnya meninggalkan Kawasan Pabean, wajib memberitahukan 
    barang ekspor yang diangkutnya dengan menggunakan pemberitahuan berupa Outward Manifest 
    kepada Pejabat yang memberikan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut paling lama 3 
    (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut.
(2)     Barang ekspor yang diangkut lanjut dan atau diangkut terus ke luar Daerah Pabean wajib 
    diberitahukan oleh pengangkutnya kepada Pejabat yang memberikan pelayanan kepabeanan atas 
    sarana pengangkut di Kantor Pabean tempat transit dengan menggunakan DPBE sesuai ketentuan 
    mengenai tatakerja penyerahan manifest.
(3)     Pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui suatu tempat di 
    luar Daerah Pabean wajib diberitahukan oleh pengangkut dengan menggunakan BC 1.3 kepada 
    Pejabat yang memberikan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut sebelum sarana 
    pengangkut meninggalkan tempat pemuatan.
(4)     Pejabat di Kantor Pemuatan yang menerima outward manifest melakukan rekonsiliasi antara data PEB 
    dengan outward manifest yang diterimanya dari pengangkut dan menyampaikan data PEB yang tidak 
    terekonsiliasi kepada Kepala Kantor Pabean dan Pejabat yang menangani penyelidikan.
(5)     Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
    dikenai sanksi administrasi berupa denda berdasarkan pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 
    Tahun 1995.


                        Pasal 23

(1)     Dalam hal barang ekspor tidak seluruhnya dimasukkan ke Kawasan Pabean atau tidak seluruhnya 
    termuat, eksportir/kuasanya wajib melaporkan kepada Pejabat dan melakukan pembetulan PEB.
(2)     Dalam hal tidak keseluruhan barang ekspor terangkut (short shipment) di pelabuhan transit, 
    pengangkut yang mengangkut lanjut barang ekspor wajib memberitahukan kepada Pejabat yang 
    memberikan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut untuk dicatat pada DPBE yang 
    bersangkutan.


                        BAB VIII
                PEMBATALAN DAN PEMBETULAN/PERUBAHAN
                               DATA PEB

                           Bagian pertama
                           Pembatalan PEB

                        Pasal 24

(1)     Dalam hal terjadi pembatalan ekspor, eksportir/kuasanya wajib mengajukan permohonan pembatalan 
    PEB dan melaporkan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana 
    pengangkut.
(2)     Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor barang yang telah diberitahukan dalam PEB atau 
    melaporkan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
    dikenai sanksi administrasi berupa denda berdasarkan pasal 10 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 
    Tahun 1995.


                        Pasal 25

(1)     Barang ekspor yang diberitahukan dalam PEB yang dibatalkan tidak dilakukan pemeriksaan fisik 
    barang kecuali terkena NHI .
(2)     Dalam hal barang ekspor yang akan dibatalkan ekspornya terkena NHI, pembatalan PEB baru dapat 
    disetujui setelah :
    a.  dilakukan pemeriksaan fisik barang;
    b.  eksportir melunasi denda administrasi dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan 
        salah memberitahukan jenis dan atau jumlah barang dalam PEB.
(3)     Dalam hal barang ekspor yang PEB-nya dibatalkan telah dimasukkan ke dalam Kawasan Pabean, 
    pengeluaran barang ekspor yang dibatalkan ekspornya dari Kawasan Pabean dilakukan setelah 
    mendapat persetujuan Pejabat.
(4)     Dalam hal barang ekspor terdiri satu kontainer atau satu kemasan dan telah dimasukan ke Kawasan 
    Pabean, terjadi kerusakan pada peti kemas atau kemasan barang sehingga perlu dilakukan 
    penggantian peti kemas atau kemasan barang:
    a.  PEB-nya dibatalkan dan harus diberitahukan kepada Pejabat di Kantor Pemuatan;
    b.  terhadap barang ekspor yang bersangkutan harus dilakukan pemeriksaan fisik barang terlebih 
        dahulu sebelum barang Ekspor dikeluarkan dari Kawasan Pabean.
(5)     Pengeluaran barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan menggunakan 
    Surat Persetujuan Keluar Barang Ekspor (SPKBE) sesuai BCF. 3.06. Lampiran VII Keputusan Direktur 
    Jenderal ini.


                            Bagian kedua
                      Pembetulan/Perubahan Data PEB

                        Pasal 26

(1)     Pembetulan/perubahan data PEB wajib diberitahukan oleh eksportir ke Kantor Pabean dengan 
    menggunakan Pemberitahuan Pembetulan PEB (PP-PEB).
(2)     Terhadap barang ekspor yang data PEB-nya dibetulkan/diubah tidak dilakukan pemeriksaan fisik 
    barang.
(3)     Dalam hal Pejabat telah menerima NHI sebelum eksportir menyerahkan pemberitahuan perubahan 
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap barang ekspor bersangkutan harus dilakukan 
    pemeriksaan fisik barang terlebih dahulu.
(4)     Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dikenakan terhadap pembetulan/ 
    perubahan PEB mengenai jumlah barang , dalam hal :
    a.  jumlah menjadi lebih besar atau lebih kecil yang tidak melebihi 1 % (satu persen) atas ekspor 
        barang curah dan atau barang cair yang pemuatannya melalui saluran pipa; dan atau
    b.  jumlah menjadi lebih kecil karena short shipment dan atau tidak keseluruhan barang ekspor 
        masuk Kawasan Pabean yang dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi diluar kehendak/ 
        kemampuan eksportir.
(5)     Dalam hal barang ekspor lebih dari satu kontainer telah dimasukan ke Kawasan Pabean terjadi 
    kerusakan pada sebagian peti kemas atau kemasan barang sehingga perlu dilakukan penggantian 
    peti kemas atau kemasan barang:
    a.  PEB-nya dibetulkan/diubah dan harus diberitahukan kepada Pejabat di Kantor Pemuatan;
    b.  terhadap barang ekspor yang peti kemas atau kemasan barangnya yang akan diganti harus 
        dilakukan pemeriksaan fisik barang terlebih dahulu sebelum barang Ekspor dikeluarkan dari 
        Kawasan Pabean.
(6)     PP-PEB sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai BCF 3.05 Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal 
    ini.
(7)     Pengeluaran barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan dengan menggunakan 
    SPKBE.


                        Pasal 27

(1)     Pembetulan/perubahan data PEB mengenai jenis dan atau jumlah dan atau harga barang dapat 
    dilayani sepanjang barang ekspor belum dimuat ke sarana pengangkut kecuali dalam hal :
    a.  ekspor barang cair yang pemuatannya melalui saluran pipa paling lama 3 (tiga) hari setelah 
        dinyatakan ekspor;
    b.  short shipment paling lama 3 (tiga) hari setelah dinyatakan ekspor.
(2)     Pembetulan/perubahan data PEB mengenai penggantian nama sarana pengangkut, nomor voyage/
    flight, tanggal keberangkatan sarana pengangkut, yang disebabkan oleh tidak terangkutnya barang 
    ekspor secara keseluruhan, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan 
    sarana pengangkut semula.
(3)     Pembetulan/perubahan data PEB selain pembetulan/perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
    dan (2), dapat dilayani sebelum maupun sesudah barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut dan 
    diajukan paling lama satu bulan terhitung sejak PEB mendapat Nomor Pendaftaran.
(4)     Dalam hal pembetulan/perubahan data PEB mengenai jumlah barang ekspor yang terkena PE, 
    eksportir :
    a.  harus melunasi kekurangan pembayaran PE dalam hal perubahan tersebut disebabkan karena 
        kelebihan muat;
    b.  dapat meminta pengembalian PE dalam hal perubahan tersebut adalah karena kekurangan 
        muat.
(5)     Terhadap kelebihan atau kekurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang lebih dari satu 
    persen :
    a.  harus dilakukan penyelidikan/penyidikan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap 
        eksportir/ kuasanya; dan
    b.  harus dibuktikan dengan pernyataan pengangkut.
(6)     Sebelum memberikan persetujuan atas pemberitahuan pembetulan/perubahan data PEB, Pejabat wajib 
    melakukan penelitian mengenai alasan permohonan pembetulan/ perubahan data PEB dan pemenuhan 
    persyaratan yang ditetapkan.
(7)     Tatakerja penyelesaian PEB yang dibatalkan dan dibetulkan/diubah, diatur dalam Lampiran VI 
    Keputusan Direktur Jenderal ini.


                        BAB IX
                     PENATAUSAHAAN PEB

                        Pasal 28

(1)     Dalam hal pendaftaran PEB dilakukan dengan menggunakan formulir, Pejabat yang mengelola data 
    ekspor melakukan perekaman dan penatausahaan PEB.
(2)     Data PEB disimpan secara elektronik pada Kantor Wilayah dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan 
    Cukai.
(3)     Pengiriman data PEB dari Kantor Pabean ke Kantor Wilayah dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan 
    Cukai diatur lebih lanjut oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
(4)     Pengambilan data PEB oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik secara elektronik diatur lebih 
    lanjut oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.


                        Pasal 29

(1)     Eksportir wajib mencetak data PEB yang telah mendapat Nomor Pendaftaran dan Cusres-nya.
(2)     Eksportir wajib menyimpan data PEB yang telah mendapat Nomor Pendaftaran dan hasil cetak Cusres 
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta lembar asli dokumen pelengkap pabean selama jangka 
    waktu 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.


                        BAB X
                      EKSPOR BARANG KENA CUKAI

                        Pasal 30

(1)     Ekspor Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya oleh pengusaha Pabrik atau Tempat 
    Penyimpanan Barang Kena Cukai wajib dilindungi Dokumen Cukai (CK-8).
(2)     Pada PEB harus dicantumkan nomor dan tanggal Dokumen Cukai (CK-8) serta Kantor yang 
    menerbitkan.
(3)     Ekspor Barang Kena Cukai oleh selain pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus telah 
    dilunasi cukainya.
(4)     Ekspor Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberikan pengembalian 
    cukai.


                        BAB XI
               SURAT PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI (SPSA)
                           DAN NOTA PEMBETULAN

                          Bagian Pertama
                                  SPSA

                        Pasal 31

(1)     Dalam hal eksportir dikenai sanksi administrasi, harus dibuat SPSA dan disampaikan kepada eksportir/
    kuasanya atau pengangkut.
(2)     SPSA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
    Nomor 689/KMK.05/1996 tanggal 18 Desember 1996.


                            Bagian Kedua
                          Nota Pembetulan

                        Pasal 32

(1)     Terhadap hasil pemeriksan fisik barang yang kedapatan tidak sesuai mengenai jenis dan atau jumlah 
    barang harus dibuat Nota Pembetulan (NP) sebagai dasar penerbitan SPSA.
(2)     NP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai BCF 3.07 Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal 
    ini.


                        BAB XII
                     JAM KERJA PELAYANAN

                        Pasal 33

(1)     Kantor Pabean memberikan pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari terhadap 
    kegiatan :
    a.  penerimaan pengajuan PEB oleh eksportir/kuasanya;
    b.  pemeriksaan fisik barang sesuai permintaan eksportir;
    c.  pemasukan barang ekspor yang telah mendapat Persetujuan Ekspor ke Kawasan Pabean;
    d.  pelayanan pabean lainnya di bidang ekspor.
(2)     Kepala Kantor Pabean wajib mengatur penempatan petugas yang melayani kegiatan sebagaimana 
    dimaksud dalam ayat (1).


                                BAB XIII
                               LAIN-LAIN

                        Pasal 34

(1)     Dalam hal komputer di Kantor Pabean yang menggunakan sistem PDE atau disket tidak dapat 
    dioperasikan atau Kantor Pabean belum memiliki sarana komputer, pendaftaran PEB dilakukan dengan 
    menggunakan formulir.
(2)     Dalam hal pendaftaran PEB menggunakan formulir perekaman data dilakukan oleh Pejabat setelah 
    pemberian Nomor Pendaftaran.
(3)     Tata kerja pengajuan PEB dengan menggunakan formulir, sesuai ketentuan tatakerja pengajuan PEB 
    disket.


                        Pasal 35

Pengajuan PEB melalui sistem PDE dilayani berdasarkan kesepakatan antara eksportir/ kuasanya dengan 
Kepala Kantor Wilayah yang dituangkan dalam Nota Perjanjian Penggunaan Sistem PDE.


                        Pasal 36

Dalam hal pengajuan PEB melalui sistem PDE, tandatangan Pejabat Kantor Pemuatan pada Persetujuan 
Ekspor, dan stempel dinas pada kolom H PEB, diganti dengan hasil cetak nama dan NIP Pejabat pada dokumen 
tersebut.


                        Pasal 37

(1)     Pelaksanaan ekspor barang yang mendapat KITE diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur 
    Jenderal tentang Petunjuk Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor Yang Mendapat KITE.
(2)     Pelaksanaan ekspor barang dari Tempat Penimbunan Berikat mengacu pada ketentuan tentang 
    Tempat Penimbunan Berikat.


                        BAB XIV
                        PENUTUP

                        Pasal 38

(1)     Kepala Kantor Wilayah dapat menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan lebih lanjut yang tidak 
    bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal ini.
(2)     Petunjuk teknis pelaksanaan yang telah ada dan bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal ini 
    dinyatakan tidak berlaku.


                        Pasal 39

Dengan berlakunya keputusan ini :
a.  Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-28/BC/1999 tentang Tatacara Pemeriksaan 
    Pabean Atas Barang Ekspor. 
b.  Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-44/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
    Kepabeanan Di Bidang Ekspor .
dinyatakan tidak berlaku.


                        Pasal 40

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2003
DIREKTUR JENDERAL

ttd.

EDDY ABDURRACHMAN
NIP 060044459
</code>