KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                        3 Mei 2001

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 572/PJ.53/2001

                             TENTANG

                     PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh DAN PPN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 19 Desember 2000 hal sebagaimana tersebut di 
atas, dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

1.      Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa :    
        a.      Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pati nomor S-456/WPJ.08/
        KP.0805/2000 tanggal 6 Desember 2000 dan surat Kepala KPP Kudus nomor S-134/WPJ.08/
        KP.07/2000 tanggal 6 Desember 2000 hal permohonan pembebasan atau keberatan Lembaga 
        Swadaya Masyarakat (LSM) atas pengenaan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak 
        Pertambahan Nilai (PPN) oleh Bulog/Dolog, dimana :    
                a.1.        LSM adalah pihak yang melakukan penyerahan pekerjaan penyaluran beras bantuan 
            Italia, yakni berupa Jasa Repacking dan Distribusi Beras atas dasar kontrak/
            perjanjian dengan Bulog/Dolog;    
                a.2.        Bulog/Dolog adalah pihak yang membayarkan imbalan atas penyerahan jasa tersebut, 
            dimana di dalam kontrak/perjanjian dimaksud dinyatakan bahwa pembayaran yang 
            dilakukan sudah termasuk PPh dan PPN; dan    
                a.3.        Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 tentang PPh, LSM bukan 
            merupakan Subjek Pajak.    
        b.      Saudara berpendapat bahwa seharusnya Bulog/Dolog memungut PPh dan PPN dari 
        pembayaran yang diterima LSM atas kegiatan repacking dan distribusi yang dilakukannya. 
        Namun demikian, menimbang bahwa beras tersebut didistribusikan untuk keluarga miskin, 
        tidak untuk mendapatkan keuntungan, membantu Pemerintah dalam menyalurkannya, dan 
        dilaksanakan tidak dalam lingkungan usaha atau pekerjaannya, maka Saudara mohon 
        penegasan apakah penyerahan Jasa Repacking dan Distribusi Beras oleh LSM tersebut dapat 
        diberikan pembebasan PPh dan PPN/PPh dan PPN tidak dipungut.    

2.      Berdasarkan surat Kepala Sub Depot Logistik Wilayah II Pati kepada Bupati Jepara dan Bupati 
    Rembang nomor 529/N/Wil.II/XI/2000 tanggal 8 November 2000 hal Rencana Penyaluran Beras 
    Bantuan dari Itali, dalam butir 3 dinyatakan bahwa biaya operasional penyaluran beras mulai dari 
    gudang Sub Dolog Wilayah II Pati sampai Kepala Keluarga sasaran oleh LSM sebesar Rp 120,00/kg 
    inklusif pajak (PPN, PPh) 15%, ditanggung oleh Dolog Jawa Tengah yang akan dibayarkan melalui 
    Sub Dolog Wilayah II Pati.    

3.      Berdasarkan fotokopi dokumen Berita Acara Penyaluran Beras Bantuan Italia yang terlampir ada surat 
    Saudara diketahui bahwa pekerjaan Jasa Repacking dan Distribusi Beras oleh LSM tersebut telah 
    terjadi/dilakukan pada tahun 2000, sehingga ketentuan yang menjadi rujukannya adalah ketentuan-
    ketentuan tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat jasa 
    tersebut dilakukan.    

4.      Pajak Pertambahan Nilai    
        a.      Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa 
        dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
        undang Nomor 11 Tahun 1994, antara lain mengatur :    
                a.1.        Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak 
            (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;    
                a.2.        Pasal 4A menyatakan bahwa dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan jenis barang 
            dan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.    
        b.      Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
        Pemerintah Nomor 59 TAHUN 1999 antara lain mengatur :    
                b.1.        Pasal 9 butir 2 menetapkan bahwa jasa di bidang pelayanan sosial termasuk di antara 
            jenis jasa yang tidak dikenakan PPN;    
                b.2.        Pasal 11 menyatakan bahwa jasa di bidang pelayanan sosial antara lain meliputi jasa 
            pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat komersial.    
        c.      Pasal 1 butir 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1289/KMK.04/1988 tanggal 23 Desember 
        1988 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN dan PPn BM Oleh Badan-
        Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak jo. butir (2) huruf B Surat Edaran Direktur Jenderal 
        Pajak Nomor SE-46/PJ.3/1988 tanggal 23 Desember 1988 hal Petunjuk Pelaksanaan 
        Pemungutan PPN/PPn BM Oleh Bendaharawan, KPN Badan-Badan Tertentu Sebagai Pemungut 
        Pajak, menyatakan bahwa PPN dan atau PPn BM tidak dipungut antara lain terhadap 
        pembayaran atas penyerahan barang atau jasa yang menurut Undang-undang PPN tidak 
        terutang PPN, yakni antara lain adalah penyerahan jasa pelayanan sosial.    

5.      Pajak Penghasilan    
        a.      Pasal 3  Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana 
        telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, menyatakan bahwa tidak 
        termasuk Subjek Pajak adalah :    
                butir 5 huruf c di atas, maka atas pembayaran jasa yang dibebankan pada APBN atau APBD 
        tersebut dipotong PPh Pasal 23 sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari penghasilan bruto 
        tidak termasuk PPN.    
 
Demikian untuk dapat dimaklumi.



Direktur Jenderal Pajak

ttd. 
 
Hadi Poernomo
NIP. 060027375
 
 
Tembusan:
1.      Direktur PPN dan PTLL.
2.      Direktur Pajak Penghasilan.
3.      Direktur Peraturan Perpajakan.
4.      Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kudus.
5.      Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pati.
</code>