KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
              KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                     NOMOR 458/KMK.05/1997

                        TENTANG 

                  TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN DAN CUKAI

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-
Undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai, dipandang perlu mengatur lebih lanjut Tata Cara Pengajuan 
Keberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau Nilai Pabean serta penutupan 
Buku Rekening Barang Kena Cukai (BKC) yang mengakibatkan kurang bayar Bea Masuk, cukai dan/atau 
Pungutan Pajak dalam rangka Impor dan pengenaan Sanksi Administrasi dalam suatu Keputusan Menteri 
Keuangan;

Mengingat :

1.  Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2.  Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
    1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/KMK.05/1996 tentang Tata Cara 
    Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak dalam rangka Impor;
4.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 324/KMK.05/1996 tentang Tata Cara 
    Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai;
5.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.05/1996 tentang Pencacahan Etil 
    Alkohol dan Minuman mengandung Etil Alkohol;

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN 
KEPABEANAN DAN CUKAI.


                        Pasal 1

(1) Importir/Pengangkut/Pengusaha TPS/Pengusaha TPB/Pengusaha Pelayanan Jasa Kepabeanan/
    Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai/Pengusaha Tempat Penyimpanan Barang Kena Cukai/
    Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai Tertentu/Importir Barang Kena Cukai Yang 
    Pelunasan Cukainya Dengan Pelekatan Pita Cukai dapat mengajukan keberatan kepada Direktur 
    Jenderal Bea dan Cukai atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai tentang :
    a.  Tarif dan Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang mengakibatkan pungutan Bea 
        Masuk dan atau pajak dalam rangka impor kurang dibayar;
    b.  Penutupan Buku Rekening Barang Kena Cukai yang mengakibatkan Cukai Kurang dibayar;
    c.  Pengenaan sanksi administrasi di bidang Kepabeanan atau Cukai.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai dengan alasan yang 
    jelas dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I Keputusan ini.


                        Pasal 2

(1) Pejabat Bea dan Cukai yang membuat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, apabila 
    diminta oleh pihak yang akan mengajukan keberatan, wajib memberikan penjelasan secara tertulis 
    hal-hal yang menjadi dasar dikeluarkannya penetapan tersebut.

(2) Permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam waktu 7 (tujuh) 
    hari setelah tanggal dikeluarkannya penetapan.


                        Pasal 3

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
    melalui Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atau cukai yang bersangkutan.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam jangka waktu 30 
    (tiga puluh) hari setelah tanggal penetapan Pejabat Bea dan Cukai dengan menyerahkan jaminan 
    sebesar Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan/atau Pajak dalam rangka impor yang harus 
    dibayar.

(3) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilewati, hak yang 
    bersangkutan untuk mengajukan keberatan menjadi gugur dan penetapan Pejabat Bea dan Cukai 
    dianggap disetujui.


                        Pasal 4

(1) Kepala Kantor Pabean yang menerima keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) wajib 
    meneliti kelengkapan dokumen pengajuan keberatan dan kebenaran besarnya jaminan yang 
    diserahkan.

(2) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedapatan lengkap dan benar, Kepala 
    Kantor Pabean meneruskan permohonan keberatan tersebut kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
    pada kesempatan pertama dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran II 
    Keputusan ini.


                        Pasal 5

(1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai harus memberikan keputusannya dalam jangka waktu selambat-
    lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat keberatan diterima secara lengkap dari Kepala 
    Kantor Pabean.

(2) Sebelum keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, pihak yang mengajukan 
    keberatan dapat menyampaikan alasan atau penjelasan tambahan secara tertulis kepada Direktur 
    Jenderal Bea dan Cukai.

(3) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau 
    menambah besarnya jumlah Bea Masuk, Cukai dan atau Sanksi Administrasi yang harus dibayar.

(4) Apabila sampai batas waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur 
    Jenderal Bea dan Cukai tidak menerbitkan keputusan, keberatan dianggap diterima secara 
    keseluruhan dan jaminan dikembalikan.


                        Pasal 6

Orang yang berkeberatan terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5, dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 
60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan, sesuai ketentuan yang berlaku.


                        Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 1997
MENTERI KEUANGAN

ttd

MAR'IE MUHAMMAD
</code>