KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg}}

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

 

Yth.

1.\\
2.\\
3.\\
4.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak\\
Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak\\
Para Kepala Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus\\
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing

\\
SURAT EDARAN

NOMOR SE-39/PJ/2014

\\
TENTANG\\
 

PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS DAN SURAT DISPENSASI

SERTA PROSEDUR PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA

PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA\\
 

A.

Umum

 

Sehubungan telah diterbitkannya:

 

1.

PMK-[[view.php?id=6b4017c4c626882acb363d25dbb6f3c0|**160/PMK.03/2014**]] tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang Seharusnya Tidak Diberikan Pembebasan Oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan lnternasional Serta Pejabatnya;

 

2.

PMK-[[view.php?id=f08c64512c2ce6b9642b58563e9c029b|**161/PMK.03/2014**]] tentang Tata Cara Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Telah Dipungut Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan lnternasional Serta Pejabatnya;

 

3.

PMK-[[view.php?id=ff15242553d87dd31723dcd88a087382|**162/PMK.03/2014**]] tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan lnternasional Serta Pejabatnya;

 

maka perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan dimaksud.

 

 

B.

Maksud dan Tujuan

 

1.

Maksud

 

 

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan prosedur standar dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-[[view.php?id=6b4017c4c626882acb363d25dbb6f3c0|**160/PMK.03/2014**]], Nomor PMK-[[view.php?id=f08c64512c2ce6b9642b58563e9c029b|**161/PMK.03/2014**]], dan Nomor PMK-[[view.php?id=ff15242553d87dd31723dcd88a087382|**162/PMK.03/2014**]].

 

2.

Tujuan

 

 

Memberikan penjelasan prosedur standar dalam penyelesaian:

 

 

a.

penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan lnternasional serta Pejabatnya;

 

 

b.

penerbitan Surat Dispensasi kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan lnternasional serta Pejabatnya;

 

 

c.

pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dipungut kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya.

 

 

C.

Materi

 

1.

Umum

 

 

a.

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN atau PPN dan PPnBM) yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak (BKP dan/atau JKP) kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan lnternasional serta Pejabatnya dapat dibebaskan dengan Surat Keterangan Bebas PPN atau PPN dan PPnBM yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing atas nama Direktur Jenderal Pajak.

 

 

b.

Surat Keterangan Bebas PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan untuk setiap kali penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

 

 

c.

PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas impor BKP atau penyerahan BKP dan/atau JKP yang telah dipungut dari Perwakilan Negara Asing dan Badan lnternasional serta Pejabatnya dapat dimintakan pengembalian.

 

 

d.

Pengajuan permintaan pengembalian PPN atau PPN dan PPnBM dapat dilakukan:

 

 

 

1)

oleh perwakilan negara asing dan Badan lnternasional serta pejabatnya, paling lama satu tahun sejak impor BKP atau penyerahan BKP dan/atau JKP; atau

 

 

 

2)

oleh perwakilan negara asing serta pejabat perwakilan negara asing, lebih dari satu tahun namun tidak lebih dari empat tahun sejak impor BKP atau penyerahan BKP dan/atau JKP dengan dilengkapi pertimbangan dari Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk.

 

 

e.

PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dibebaskan wajib dibayar kembali apabila terjadi pemindahtanganan BKP yang atas perolehannya telah dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM dalam jangka waktu empat tahun sejak diperoleh.

 

 

f.

PPN yang telah dibebaskan wajib dibayar kembali apabila terjadi pengalihmanfaatan JKP yang atas perolehannya telah dibebaskan dari pengenaan PPN.

 

 

g.

Kewajiban pembayaran kembali PPN atau PPN dan PPnBM tidak berlaku apabila pemindahtanganan BKP atau pengalihmanfaatan JKP dilakukan kepada sesama Perwakilan Negara Asing dan Badan lnternasional serta Pejabatnya sepanjang telah mendapatkan Surat Dispensasi.

 

 

h.

Permohonan Dispensasi dilampiri dengan:

 

 

 

1)

Surat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara atau pejabat yang ditunjuk;

 

 

 

2)

Surat Keterangan Bebas PPN atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Sayar (SKPLB) atas BKP yang dipindahtangankan atau JKP yang dialihmanfaatkan;

 

 

 

3)

//Invoice// pada saat perolehan atau dokumen yang dapat dipersamakan;

 

 

 

4)

Bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan oleh Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara.

 

2.

Prosedur

 

 

a.

Prosedur penerbitan Surat Keterangan Bebas PPN atau PPN dan PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan lnternasional serta Pejabatnya mengacu kepada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

 

 

b.

Prosedur penerbitan Surat Dispensasi kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan lnternasional serta Pejabatnya mengacu kepada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

 

 

c.

Prosedur pengembalian PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan lnternasional serta Pejabatnya mengacu kepada Lampiran Ill yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

 

 

D.

Penutup

 

1.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka:

 

 

a)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=f14bc21be7eaeed046fed206a492e652|**SE-10/PJ.52/1998**]] tentang Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing/Badan lnternasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya,

 

 

b)

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=d2b15c75c0c389b49c2efbea79cdc946|**S-2678/PJ.55/1993**]] tanggal 13 Oktober 1993 tentang Tata cara pemberian restitusi/pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan-badan lnternasional serta Pejabat/Tenaga Ahlinya,

 

 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

2.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

 

 

 

 

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
Pada tanggal 21 November 2014\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
\\
ttd\\
\\
A. FUAD RAHMANY\\
NIP 195411111981121001