KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
 

\\

{{/tkb/admin/user_images/images/LOGO-djp.png}}











**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Jalan Jenderal A. Yani

Jakarta

Kotak Pos 108 Jakarta 10002

 

Telepon      : (021) 4890308\\
Faksimili    : (021) 4890871\\
Website      : www.beacukai.go.id


----

Yth.

1. Para Kepala Kantor Wilayah                                                                                                       19 Februari 2008

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

3. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

 

SURAT EDARAN

Nomor : SE-12/BC/2008

 

TENTANG

 

PENANGANAN TERHADAP PERUSAHAAN PENGGUNA FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN

BERIKAT YANG DIINDIKASIKAN AKAN TUTUP ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANA

KEPABEANAN DAN / ATAU CUKAI









 


       Berdasarkan Undang-Undang nomor [[view.php?id=887c5a2b0d1bcf5b169ac8d63806bd13|**17 TAHUN 2006**]] tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=a159b2e2c6b3cb7bf0e92eb43fe27bdd|**10 TAHUN 1995**]] Tentang Kepabeanan dan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengamanan hak-hak keuangan negara terhadap Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.

Terhadap TPB yang tidak melakukan kegiatan kepabeanan (impor, ekspor, sub kontrak, dan lain-lain) dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, agar dilakukan tindakan pengamanan sebagai berikut :



 

a.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai :

 

 

1.)

Melakukan stock opname terhadap semua barang yang berada di dalam TPB (bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, mesin, peralatan dan barang modal) baik yang mendapat fasilitas ataupun tidak;

 

 

2.)

Menginventarisir, mengumpulkan dan mengarsip semua dokumen kepabeanan termasuk laporan 3 (tiga) bulanan atau laporan bulanan dalam satu tempat khusus untuk kepentingan audit;

 

 

3.)

Merekomendasikan ke Kantor Wilayah DJBC untuk dilakukan audit;

 

 

4.)

Melaporkan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan KP DJBC disertai dengan resume kegiatan/tindakan yang telah dilakukan terhadap TPB tersebut;

 

 

5.)

Menindaklanjuti hasil audit yang dilaksanakan oleh kanwil DJBC atau Direktorat Audit KP DJBC.

 

b.

Kantor Wilayah DJBC :

 

 

1.)

Melakukan audit terhadap TPB yang bersangkutan pada kesempatan pertama;

 

 

2.)

Berdasarkan hasil audit yang telah dilaksanakan, merekomendasikan pembekuan dan tindakan pengamanan keuangan negara lainnya kepada KPPBC.

2.

Terhadap TPB yang sedang menjalani gugatan pailit di pengadilan, agar dilakukan tindakan sebagai berikut :



 

a.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai :

 

 

1.)

Melaksanakan tindakan-tindakan pengamanan sebagaimana butir 1. huruf a.;

 

 

2.)

Segera mendata kewajiban kepada negara berupa utang Bea Masuk dan/atau Cukai serta Pajak Dalam Rangka Impor yang belum diselesaikan oleh TPB yang bersangkutan;

 

b.

Kantor Wilayah DJBC segera melakukan hal-hal sebagaimana butir 1. huruf b.

3.

Terhadap TPB yang berdasarkan Putusan Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap dinyatakan pailit, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai agar :

 

a.

Segera mengusulkan pencabutan izin TPB ke Direktorat Fasilitas Kepabeanan KP DJBC;

 

b.

Segera menetapkan utang Bea Masuk dan/atau Cukai serta Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana hasil pendataan atau audit tersebut pada butir 2. dan mengajukan kepada Kurator yang ditunjuk oleh pengadilan, sebelum batas akhir pengajuan tagihan yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

4.

Terhadap TPB yang sedang dalam proses persidangan di Pengadilan karena diduga melakukan tindak pidana kepabeanan dan cukai, KPPBC agar melakukan tindakan sebagai berikut :

 

a.

Memantau jalannya persidangan;

 

b.

Mengusulkan pencabutan fasilitas TPB kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan KP DJBC, dalam hal yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana kepabeanan dan atau cukai, karena dianggap bertindak tidak jujur dalam menjalankan usahanya.

 

       Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 

 

 

 

Direktur Jenderal,

 

 

 

 

 

 

 

ttd,-

 

 

 

 

 

 

 

Anwar Suprijadi

 

 

 

NIP 120050332

 

 

Tembusan Yth. :

1. Menteri Keuangan;

2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

5. Para Direktur, Staf Pengkaji dan Kepala Pusat di Lingkungan Kantor Pusat DJBC.