KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
                    NOMOR P - 36/BC/2007

                        TENTANG

                     TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN

                   DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang:

a.  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
    125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan, perlu diatur tentang tatalaksana audit kepabeanan;
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
    Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan; 

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana 
    telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2.  Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 1997 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 TAHUN 1996 tentang Penindakan Di Bidang Kepabeanan (Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 36);
4.  Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
5.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan; 


                           MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN.


                        BAB I
                      KETENTUAN UMUM

                        Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:
1.  Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan 
    sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2006.
2.  Audit Kepabeanan yang selanjutnya disebut audit adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, 
    catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan 
    usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, 
    dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang 
    kepabeanan.
3.  Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
4.  Auditee adalah Orang yang diaudit oleh Pejabat Bea dan Cukai .
5.  Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
6.  Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan 
    tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.
7.  Auditor adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah memperoleh sertifikat keahlian 
    sebagai auditor yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan audit.
8.  Ketua Auditor adalah auditor yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai ketua auditor Bea dan 
    Cukai.
9.  Pengendali Teknis Audit yang selanjutnya disingkat PTA adalah auditor yang telah memperoleh 
    sertifikat keahlian sebagai pengendali teknis audit Bea dan Cukai.
10.     Pengawas Mutu Audit yang selanjutnya disingkat PMA adalah auditor yang telah memperoleh sertifikat 
    keahlian sebagai pengawas mutu audit Bea dan Cukai.
11.     Tim Audit adalah tim yang diberi tugas untuk melaksanakan audit kepabeanan berdasarkan surat tugas 
    atau surat perintah dari Direktur Jenderal.
12.     Audit Umum adalah audit kepabeanan yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap dan 
    menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan.
13.     Audit Khusus adalah audit kepabeanan yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan terhadap pemenuhan 
    kewajiban kepabeanan tertentu.
14.     Audit Investigasi adalah audit kepabeanan yang dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana 
    kepabeanan.
15.     Data Audit adalah laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, 
    dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan 
    dengan kegiatan di bidang Kepabeanan.
16.     Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk 
    kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi 
    secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, 
    atau cara lain yang sejenis.
17.     Daftar Rencana Obyek Audit yang selanjutnya disingkat DROA adalah daftar yang berisi nama-nama 
    Orang yang akan diaudit beserta alasan dan rencana waktu pelaksanaan audit dalam periode tertentu.
18.     Periode DROA adalah jangka waktu dari 1 Januari s.d. 30 Juni dan dari 1 Juli s.d. 31 Desember.
19.     Nomor Penugasan Audit yang selanjutnya disingkat NPA adalah nomor yang diterbitkan oleh Direktur 
    Audit dan berfungsi sebagai sarana pengawasan pelaksanaan audit serta menjadi dasar penerbitan 
    surat tugas.
20.     Pekerjaan Kantor adalah pekerjaan dalam rangka audit yang dilakukan di Kantor Pejabat Bea dan 
    Cukai.
21.     Pekerjaan Lapangan adalah pekerjaan dalam rangka audit yang dilakukan di tempat Auditee yang 
    dapat meliputi kantor, pabrik, tempat usaha, atau tempat lain, yang diketahui ada kaitannya dengan 
    kegiatan usaha Auditee.
22.     Sediaan Barang adalah semua barang yang terkait dengan kewajiban di bidang Kepabeanan.
23.     Tindakan Pengamanan adalah tindakan penyegelan yang dilakukan untuk menjamin laporan keuangan, 
    buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat berkaitan dengan 
    kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang 
    kepabeanan, dan barang yang penting agar tidak dihilangkan, tidak berubah atau tidak berpindah 
    tempat/ruangan, sampai audit dapat dilanjutkan dan/atau dilakukan tindakan lain yang dibenarkan oleh 
    ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanan dengan tetap 
    mempertimbangkan kelangsungan kegiatan usaha.
24.     Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat KKA adalah catatan yang dibuat oleh Tim Audit mengenai 
    prosedur yang digunakan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang 
    didapatkan selama penugasan.
25.     Daftar Temuan Sementara yang selanjutnya disingkat DTS adalah daftar yang memuat temuan dan 
    kesimpulan sementara atas hasil pelaksanaan audit.
26.     Pembahasan Akhir adalah kegiatan pembahasan yang dilakukan antara Tim Audit dan Auditee atas DTS.
27.     Berita Acara Penghentian Audit yang selanjutnya disingkat BAPA adalah berita acara yang dibuat oleh 
    Tim Audit tentang penghentian pelaksanaan pekerjaan lapangan audit.
28.     Berita Acara Hasil Audit yang selanjutnya disingkat BAHA adalah berita acara yang dibuat oleh Tim 
    Audit atas hasil pembahasan akhir hasil audit.
29.     Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disingkat LHA adalah laporan pelaksanaan audit yang disusun oleh 
    Tim Audit sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan audit.
30.     Direktorat Audit adalah Direktorat Audit pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
31.     Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
32.     Kantor Pelayanan Utama adalah Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
33.     Kantor Pengawasan dan Pelayanan adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. 


                        BAB II
                WEWENANG, TUJUAN DAN JENIS AUDIT

                        Pasal 2

Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang yang bertindak sebagai importir, 
eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha 
pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan.


                        Pasal 3

Audit bertujuan untuk menguji kepatuhan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas pelaksanaan 
pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan ketentuan perundang-undangan lainnya 
yang berkaitan dengan kepabeanan.


                        Pasal 4

(1)     Audit terdiri dari audit umum, audit khusus dan audit investigasi.
(2)     Audit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana atau sewaktu-waktu.
(3)     Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sewaktu-waktu.
(4)     Audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sewaktu-waktu dalam hal 
    terdapat indikasi tindak pidana di bidang kepabeanan.
(5)     Indikasi tindak pidana di bidang kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada 
    rekomendasi Direktur Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan.
(6)     Pelaksanaan audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus didahulukan dari audit umum 
    dan audit khusus guna penyelesaian secepatnya.


                        Pasal 5

(1)     Audit secara terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan DROA.
(2)     DROA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara selektif untuk periode 6 (enam) bulan 
    berdasarkan manajemen resiko.
(3)     DROA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau 
    Kepala Kantor Pelayanan Utama sesuai Periode DROA, dengan menggunakan contoh formulir 
    sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
(4)     Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
    harus mengusulkan DROA dan menyampaikannya kepada Direktur Audit selambat-lambatnya 30 (tiga 
    puluh) hari sebelum Periode DROA dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan 
    dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
(5)     Direktur Audit melakukan penelitian terhadap usulan DROA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
    melakukan koreksi bila diperlukan, memberikan persetujuan, dan mencantumkan NPA.
(6)     Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari 
    sejak diterimanya usulan DROA dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam 
    Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.
(7)     Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan DROA, Direktur Audit belum memberikan 
    persetujuan, Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama dapat melaksanakan audit sesuai usulan 
    DROA.


                        Pasal 6

(1)     Audit secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan 
    berdasarkan:
    a.  perintah Direktur Jenderal;
    b.  permintaan dari Direktur, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama 
        di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
    c.  permintaan instansi diluar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Orang sebagaimana dimaksud 
        dalam Pasal 2; atau
    d.  informasi masyarakat. 
(2)     Audit sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.


                        BAB III
                             TIM AUDIT

                        Pasal 7

Audit dilaksanakan oleh Tim Audit Direktorat Audit, Kantor Wilayah, atau Kantor Pelayanan Utama.


                        Pasal 8

(1)     Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari seorang PMA, seorang PTA, seorang Ketua 
    Auditor, dan seorang atau lebih Auditor.
(2)     Dalam hal Audit Investigasi, Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan satu atau 
    lebih Pejabat Bea dan Cukai dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan atau Bidang Penindakan dan 
    Penyidikan.
(3)     Dalam hal dipandang perlu, susunan Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat 
    ditambah:
    a.  seorang atau lebih pejabat bea dan cukai selain auditor; dan/atau
    b.  seorang atau lebih pejabat instansi lain di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 


                        Pasal 9

(1)     PMA, PTA, Ketua Auditor, Auditor, dan/atau pejabat Bea dan Cukai dalam Tim Audit dapat diganti 
    apabila dialihtugaskan, dianggap tidak mampu, atau atas permintaan yang bersangkutan.
(2)     Jumlah Auditor dapat ditambah dalam hal volume pekerjaan dan/atau tingkat kesulitan tinggi.


                        BAB IV
                SURAT TUGAS DAN SURAT PERINTAH

                        Pasal 10

(1)     Audit Umum dan Audit Khusus dilaksanakan berdasarkan surat tugas yang diterbitkan dan 
    ditandatangani oleh Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama 
    dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur 
    Jenderal ini.
(2)     Audit Investigasi dilaksanakan berdasarkan surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh 
    Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dengan menggunakan 
    contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.


                        Pasal 11

(1)     Pelaksanaan audit di lapangan sesuai surat tugas atau surat perintah Audit sebagaimana dimaksud 
    dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
    hari kerja.
(2)     Apabila pelaksanaan audit di lapangan diperkirakan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum jangka 
    waktu berakhir PMA harus mengajukan permohonan perpanjangan surat tugas atau surat perintah 
    kepada Direktur Jenderal, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama 
    dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur 
    Jenderal ini.
(3)     Direktur Jenderal, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat 
    menyetujui permohonan perpanjangan surat tugas atau surat perintah untuk pelaksanaan audit 
    di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana 
    ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini.
(4)     Apabila permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan audit di lapangan diajukan setelah 
    berakhirnya jangka waktu pelaksanaan audit di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka 
    PMA harus memberikan penjelasan tertulis tentang alasan atas keterlambatan tersebut kepada Direktur 
    Jenderal, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.


                        Pasal 12

(1)     Apabila terdapat penggantian atau penambahan dalam Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
    ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor 
    Pelayanan Utama harus menerbitkan surat tugas atau surat perintah dengan menggunakan contoh 
    formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2)     Dalam hal terdapat penggantian PMA, PTA, Ketua Auditor, Auditor, dan/atau pejabat Bea dan Cukai, 
    surat tugas atau surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pembuatan 
    Berita Acara Serah Terima Penugasan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam 
    Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal ini.


                        Pasal 13

Pelaksanaan audit terhadap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada periode audit berikutnya harus 
dilakukan oleh Tim Audit yang berbeda.


                        Pasal 14

(1)     Surat tugas didasarkan pada NPA.
(2)     Dalam hal terjadi keterlambatan pemberian persetujuan DROA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 
    ayat (7), surat tugas dapat diterbitkan sebelum ada NPA.
(3)     Dalam hal audit dilaksanakan sewaktu-waktu, permintaan NPA diajukan kepada Direktur Audit dengan 
    menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal 
    ini.
(4)     Direktur Audit memberikan keputusan atas permintaan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
    paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya permintaan NPA dengan menggunakan contoh formulir 
    sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.
(5)     Apabila dalam 5 (hari) hari sejak diterimanya permintaan NPA, Direktur Audit belum memberikan 
    persetujuan, Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama dapat melaksanakan audit sewaktu-waktu.
(6)     NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal audit khusus yang dilakukan 
    dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai atau audit investigasi.


                        Pasal 15

(1)     Surat tugas harus diterbitkan pada Periode DROA berjalan.
(2)     Dalam hal Audit dilaksanakan sewaktu-waktu, surat tugas harus diterbitkan paling lama 7 tujuh) hari 
    sejak diterimanya NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
(3)     Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2) terlewati, maka NPA tidak 
    berlaku.


                        Pasal 16

(1)     Dalam hal audit dilaksanakan oleh Direktorat Audit maka Direktur Audit harus menyampaikan 
    tembusan surat tugas kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama terkait.
(2)     Dalam hal audit dilaksanakan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama maka Kepala Kantor 
    Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama harus menyampaikan tembusan surat tugas kepada 
    Direktur Audit.


                        Pasal 17

(1)     Setiap penerbitan surat tugas harus diikuti dengan penerbitan daftar kuesioner untuk Auditee yang 
    diterbitkan oleh Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dengan 
    menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV Peraturan Direktur 
    Jenderal ini.
(2)     Daftar kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Auditee dan dikirim kepada Direktur 
    Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dalam amplop tertutup.
(3)     Daftar kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Direktur Audit, Kepala Kantor 
    Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk menilai kinerja Tim Audit dan sistem audit.


                        Pasal 18

(1)     Dalam hal audit investigasi berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal, tembusan surat perintah 
    disampaikan kepada Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama 
    terkait.
(2)     Dalam hal audit investigasi berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor 
    Pelayanan Utama, tembusan surat perintah disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Direktur Audit.


                        BAB V
                         PERIODE AUDIT

                        Pasal 19

(1)     Periode Audit dimulai sejak akhir periode audit sebelum sampai dengan akhir bulan penerbitan surat 
    tugas.
(2)     Dalam hal Auditee belum pernah diaudit, maka periode audit dimulai sejak Auditee melakukan kegiatan 
    kepabeanan sampai dengan akhir bulan penerbitan surat tugas.
(3)     PMA dapat mengajukan perubahan periode audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada 
    Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dengan menggunakan 
    contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII Peraturan Direktur Jenderal ini.
(4)     Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat menyetujui 
    perubahan periode audit yang diajukan oleh PMA dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana 
    ditetapkan dalam Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal ini.


                        BAB VI
                         KEGIATAN AUDIT

                         Bagian Pertama
                        Perencanaan Audit

                        Pasal 20

Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat memanggil Auditee untuk 
diberikan penjelasan perihal pelaksanaan audit yang akan dilaksanakan dengan menggunakan contoh formulir 
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV Peraturan Direktur Jenderal ini.


                        Pasal 21

Sebelum melaksanakan audit, Tim Audit membuat perencanaan kerja audit yang dituangkan dalam Rencana 
Kerja Audit, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI Peraturan 
Direktur Jenderal ini.


                            Bagian Kedua
                         Pelaksanaan Audit

                        Pasal 22

Dalam melaksanakan audit, Tim Audit berwenang:
a.  meminta data audit;
b.  meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan pihak lain yang terkait;
c.  memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan data audit, termasuk sarana/
    media penyimpan data elektronik, sediaan barang, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang 
    keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan
d.  melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan 
    dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan. 


                        Pasal 23

(1)     Pelaksanaan audit harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
    surat tugas atau surat perintah.
(2)     Apabila pelaksanaan audit diperkirakan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana 
    dimaksud pada ayat (1), maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jangka waktu penyelesaian 
    pemeriksaan berakhir PMA harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian 
    audit kepada Direktur Jenderal, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan 
    Utama dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVII Peraturan 
    Direktur Jenderal ini.
(3)     Direktur Jenderal, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat 
    menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan dengan menggunakan 
    contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVIII Peraturan Direktur Jenderal ini.
(4)     Apabila permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian audit diajukan setelah berakhirnya 
    jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PMA harus memberikan 
    penjelasan tertulis tentang alasan atas keterlambatan tersebut kepada Direktur Jenderal, Direktur Audit, 
    Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.


                        Pasal 24

(1)     Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi Pekerjaan Lapangan dan 
    Pekerjaan Kantor.
(2)     Pekerjaan Lapangan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja yang terbagi dalam 2 (dua) 
    kegiatan yaitu:
    a.  penyampaian surat tugas/surat perintah dan observasi; dan
    b.  pengumpulan data dan informasi. 
(3)     Dalam tahap penyampaian surat tugas/surat perintah dan observasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
    (2) huruf a, Tim Audit harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
    a.  menyerahkan surat tugas/surat perintah, memperlihatkan tanda pengenal, dan menjelaskan 
        tujuan pelaksanaan audit kepada Auditee atau yang mewakili.
    b.  meminta Auditee atau yang mewakili untuk memberikan penjelasan tentang Struktur 
        Pengendalian Intern (SPI) Auditee.
    c.  melakukan pengujian terhadap pelaksanaan SPI guna penyempurnaan rencana kerja audit. 
(4)     Dalam tahap pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tim Audit 
    meminta Auditee atau yang mewakili untuk menyerahkan data sesuai ruang lingkup audit dengan 
    menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIX Peraturan Direktur 
    Jenderal ini.


                        Pasal 25

(1)     Dalam tahap pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, 
    tim audit dapat melakukan pencacahan fisik Sediaan Barang.
(2)     Sebelum pelaksanaan pencacahan fisik Sediaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim 
    audit harus memberitahukan rencana pelaksanaannya dengan menggunakan contoh formulir 
    sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXIV Peraturan Direktur Jenderal ini.
(3)     Hasil pelaksanaan pencacahan fisik Sediaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 
    dalam Berita Acara dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 
    XXV Peraturan Direktur Jenderal ini.


                        Pasal 26

(1)     Untuk kepentingan pelaksanaan audit, Auditee wajib:
    a.  menyerahkan data audit dan menunjukkan sediaan barangnya untuk diperiksa;
    b.  memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
    c.  menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Auditee apabila penggunaan data elektronik 
        memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; 
(2)     Penyerahan dan pengembalian Data Audit dilakukan berdasarkan surat dengan menggunakan contoh 
    formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XX Peraturan Direktur Jenderal ini.
(3)     Data Audit dapat berupa salinan, foto copy, dan/atau data elektronik dengan ketentuan Auditee 
    membuat Surat Pernyataan bahwa yang diserahkan kepada Tim Audit adalah benar dan dapat 
    dipertanggungjawabkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 
    XXI Peraturan Direktur Jenderal ini.


                        Pasal 27

(1)     Batas waktu penyerahan Data Audit secara lengkap paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 
    diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
(2)     Sebelum jangka waktu penyerahan Data Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati, Auditee 
    dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu penyerahan data audit secara tertulis 
    kepada Pengawas Mutu Audit.
(3)     Perpanjangan batas waktu penyerahan Data Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
    diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan 
    dalam Lampiran XXII Peraturan Direktur Jenderal ini.
(4)     Apabila setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau (3), Auditee belum dapat/
    tidak bersedia menyerahkan Data Audit secara lengkap, maka kepada Auditee yang bersangkutan 
    diberikan Surat Peringatan I.
(5)     Apabila jangka waktu Surat Peringatan I terlewati dan Auditee masih belum menyerahkan Data Audit 
    secara lengkap, maka kepada Auditee yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan II.
(6)     Apabila jangka waktu Surat Peringatan II terlewati dan Auditee masih belum menyerahkan Data Audit 
    secara lengkap, maka Auditee dianggap menolak membantu kelancaran audit serta dibuatkan Berita 
    Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d.
(7)     Batas waktu yang diberikan untuk menyerahkan Data Audit dalam Surat Peringatan adalah 3 (tiga) hari 
    kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan I dan/atau Surat Peringatan II.
(8)     Surat Peringatan I dan II diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengawas Mutu Audit dengan 
    menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXIII Peraturan Direktur Jenderal ini.


                        Pasal 28

(1)     Dalam hal audit khusus yang dilakukan dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai, 
    batas waktu penyerahan Data Audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) paling lama 3 
    (tiga) hari kerja.
(2)     Dalam hal batas waktu penyerahan Data Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilewati, maka 
    berdasarkan pertimbangan Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama, 
    tim audit membuat BAPA dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam 
    Lampiran XXVIII Peraturan Direktur Jenderal ini.

    
                        Pasal 29

(1)     Dalam hal audit investigasi, penyerahan data audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) 
    dilakukan pada saat kedatangan tim audit.
(2)     Dalam hal Auditee tidak menyerahkan data audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim audit dapat 
    melakukan tindakan pengamanan.
(3)     Dalam hal dipandang perlu, Tim Audit dapat melakukan penindakan di bidang kepabeanan berupa 
    penegahan alat angkut, penyegelan barang dan/atau alat angkut yang diduga terkait dengan tindak 
    pidana.
(4)     Tindakan pengamanan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengikuti 
    ketentuan tentang penindakan di bidang kepabeanan yang berlaku.


                        Pasal 30

Berkaitan dengan Pekerjaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2):
a.  dalam hal Auditee atau wakilnya menolak untuk diaudit, maka Auditee atau wakilnya harus 
    menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Diaudit dengan menggunakan contoh formulir 
    sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXVI Peraturan Direktur Jenderal ini;
b.  dalam hal Auditee atau wakilnya menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Diaudit, 
    Tim Audit harus membuat Berita Acara Penolakan Diaudit dengan menggunakan contoh formulir 
    sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXVII Peraturan Direktur Jenderal ini;
c.  dalam hal Auditee atau wakilnya tidak berada di tempat, Audit tetap dilaksanakan dengan terlebih 
    dahulu meminta pegawai yang ada untuk mewakili Auditee dan mendampingi Tim Audit guna membantu 
    kelancaran audit;
d.  dalam hal menolak membantu kelancaran audit, pegawai Auditee sebagaimana dimaksud pada huruf c 
    harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Audit dengan menggunakan 
    contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXVI Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
e.  dalam hal pegawai Auditee menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu 
    Kelancaran Audit sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tim Audit harus membuat Berita Acara 
    Penolakan Membantu Kelancaran Audit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan 
    dalam Lampiran XXVII Peraturan Direktur Jenderal ini. 


                        Pasal 31

Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dapat dilakukan dalam hal:
a.  Auditee atau wakilnya tidak memberi kesempatan kepada Tim Audit untuk memasuki bangunan untuk 
    kegiatan usaha atau ruangan tempat untuk menyimpan data audit, termasuk sarana/media penyimpan 
    data elektronik dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang 
    berkaitan dengan kegiatan kepabeanan;
b.  Auditee atau wakilnya menolak untuk diaudit sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a dan b;
c.  Auditee atau wakilnya tidak berada ditempat pada saat dilakukan audit dan pegawai Auditee yang 
    diminta untuk mewakili Auditee menolak membantu kelancaran audit sebagaimana dimaksud dalam 
    pasal 30 huruf d dan e; dan/atau
d.  Tim Audit memerlukan upaya pengamanan Data Audit. 


                        Pasal 32

(1)     Dalam hal pelaksanaan pekerjaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a 
    tidak dapat dilaksanakan atau pelaksanaan audit tidak dapat dilanjutkan setelah pelaksanaan tindakan 
    pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, maka berdasarkan pertimbangan Direktur Audit, 
    Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama, Tim Audit membuat BAPA dengan 
    menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXVIII Peraturan Direktur 
    Jenderal ini.
(2)     Berdasarkan BAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun Laporan Hasil Audit.
(3)     Terhadap Auditee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direkomendasikan kepada direktorat dan/
    atau bidang terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4)     Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal, terhadap Auditee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
    dapat direkomendasikan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang 
    berlaku.


                        Pasal 33

(1)     Berdasarkan data dan informasi yang diterima dari Auditee, Tim Audit harus membuat KKA.
(2)     KKA sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar Tim Audit untuk menyusun DTS sesuai dengan 
    contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXX Peraturan Direktur Jenderal ini.
(3)     DTS tidak diperlukan untuk audit khusus yang dilakukan dalam rangka keberatan atas penetapan 
    pejabat Bea dan Cukai dan audit investigasi.


                        Pasal 34

(1)     Tim Audit menyampaikan DTS kepada Auditee dengan menggunakan Surat Pengantar yang 
    ditandatangani oleh Kepala Sub Direktorat Pelaksanaan Audit atau Kepala Bidang Audit sesuai contoh 
    formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XXIX Peraturan Direktur Jenderal ini dengan disertai 
    Lembar Pernyataan Persetujuan DTS sesuai contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 
    XXXI Peraturan Direktur Jenderal ini .
(2)     Auditee harus menanggapi DTS secara tertulis dengan cara mengisi dan menandatangani pada kolom 
    yang telah disediakan serta mengirimkan kembali kepada Tim Audit selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
    kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)     Apabila diperlukan, sebelum memberikan tanggapan Auditee dapat meminta penjelasan secara tertulis 
    atas DTS.
(4)     Sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlewati, Auditee dapat mengajukan 
    permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan secara tertulis kepada Kepala Sub 
    Direktorat Pelaksanaan Audit atau Kepala Bidang Audit.
(5)     Berdasarkan permohonan Auditee sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Sub Direktorat 
    Pelaksanaan Audit atau Kepala Bidang Audit dapat memberikan perpanjangan waktu penyampaian 
    tanggapan.
(6)     Perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya 
    diberikan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya jangka 
    waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana 
    ditetapkan dalam Lampiran XXXII Peraturan Direktur Jenderal ini.
(7)     Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (6) terlewati, Auditee tetap tidak 
    menyampaikan tanggapan, maka Auditee dianggap menyetujui seluruh DTS.


                        Pasal 35

(1)     Berdasarkan tanggapan DTS sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) dan ayat (6), Tim Audit 
    melakukan pembahasan akhir yang dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah 
    tanggal diterimanya tanggapan Auditee.
(2)     Kepala Sub Direktorat Pelaksanaan Audit atau Kepala Bidang Audit mengundang Auditee untuk 
    mengadakan Pembahasan Akhir dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam 
    Lampiran XXXIII Peraturan Direktur Jenderal ini.
(3)     Berdasarkan permohonan Auditee, Kepala Sub Direktorat Pelaksanaan Audit atau Kepala Bidang Audit 
    dapat memberikan persetujuan perubahan waktu pelaksanaan Pembahasan Akhir dengan 
    menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXXIV Peraturan Direktur 
    Jenderal ini.
(4)     Perubahan waktu pelaksanaan Pembahasan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya 
    diberikan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya jangka 
    waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)     Proses Pembahasan Akhir dituangkan dalam risalah Pembahasan Akhir dengan menggunakan contoh 
    formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXXV Peraturan Direktur Jenderal ini.
(6)     Pembahasan Akhir ditutup dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam 
    lampiran XXXVIII Peraturan Direktur Jenderal ini.
(7)     Dalam hal Auditee menyetujui seluruh DTS, Lembar Pernyataan Persetujuan DTS dijadikan dasar 
    pembuatan BAHA.
(8)     Dalam hal Auditee tidak menanggapi DTS sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (7), tidak 
    menghadiri, atau tidak melaksanakan Pembahasan Akhir maka Auditee dianggap menyetujui seluruh 
    DTS dan dijadikan dasar pembuatan BAHA.


                        Pasal 36

(1)     BAHA dilampiri dengan :
    a.  Hasil pembahasan akhir dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam 
        Lampiran XXXVI Peraturan Direktur Jenderal ini;
    b.  Risalah Pembahasan Akhir; dan
    c.  Daftar Kehadiran dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam 
        Lampiran XXXVII Peraturan Direktur Jenderal ini. 
(2)     Tim Audit dan Auditee harus menandatangani BAHA beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada 
    ayat (1).
(3)     Risalah Pembahasan Akhir dan Daftar Kehadiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAHA.
(4)     Dalam hal Auditee menolak untuk menandatangani BAHA, maka Auditee dianggap menyetujui hasil 
    Pembahasan Akhir dan selanjutnya BAHA hanya ditandatangani oleh Tim Audit.


                        Pasal 37

Hasil pembahasan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a memuat:
a.  temuan audit yang disetujui oleh Auditee;
b.  temuan audit yang dibatalkan oleh Tim Audit; dan/atau
c.  temuan audit yang dipertahankan oleh Tim Audit. 


                             Bagian Ketiga
                       Pelaporan Hasil Audit

                        Pasal 38

(1)     LHA disusun berdasarkan BAPA atau BAHA.
(2)     Dalam hal audit khusus yang dilakukan dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai 
    dan audit investigasi, LHA disusun berdasarkan BAPA atau KKA.
(3)     LHA yang disusun berdasarkan BAHA dibuat dalam bentuk panjang dari bentuk pendek.
(4)     LHA bentuk panjang disusun dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam 
    Lampiran XXXIX Peraturan Direktur Jenderal ini.
(5)     LHA bentuk pendek adalah Bab I dari LHA bentuk panjang.
(6)     LHA yang disusun berdasarkan BAPA atau KKA dibuat dengan menggunakan contoh formulir 
    sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XL Peraturan Direktur Jenderal ini.
(7)     LHA disampaikan kepada :
    a.  Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama; dan/atau
    b.  Auditee. 
(8)     LHA yang disampaikan kepada Auditee sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah LHA 
    bentuk pendek.
(9)     Dalam hal audit khusus yang dilakukan dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai 
    atau audit investigasi, LHA tidak perlu disampaikan kepada Auditee.


                        Pasal 39

(1)     LHA ditindaklanjuti oleh Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama 
    dengan menerbitkan surat penetapan atas nama Direktur Jenderal yang ditujukan kepada Auditee 
    dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XLI Peraturan Direktur 
    Jenderal ini.
(2)     Dalam hal audit dilakukan oleh Direktorat Audit, tembusan surat penetapan sebagaimana dimaksud 
    pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Utama 
    dengan dilampiri LHA bentuk pendek.
(3)     Dalam hal audit dilakukan oleh Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama, tembusan surat 
    penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Audit dengan dilampiri 
    LHA bentuk panjang.


                        Pasal 40

(1)     Dalam hal audit khusus yang dilakukan dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai, 
    LHA ditindaklanjuti dengan surat tindak lanjut yang berisi pendapat terkait dengan keberatan.
(2)     Dalam hal audit investigasi, LHA ditindaklanjuti dengan surat tindak lanjut yang berisi temuan hasil audit.


                        Pasal 41

(1)     Apabila dalam surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdapat kekurangan 
    pembayaran pungutan negara, Direktur Audit atau Kepala Kantor Wilayah menerbitkan surat 
    pemberitahuan hasil audit yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama dan/atau Kepala 
    Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang mengawasi dengan menggunakan contoh formulir 
    sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XLII Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2)     Dalam hal audit dilaksanakan oleh Direktorat Audit, surat pemberitahuan hasil audit sebagaimana 
    dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor 
    Pengawasan dan Pelayanan.
(3)     Dalam hal surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Kantor 
    Pelayanan Utama, surat pemberitahuan hasil audit ditujukan kepada Kepala Bidang yang melakukan 
    penagihan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XLII 
    Peraturan Direktur Jenderal ini.
(4)     Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan tindak 
    lanjut hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Audit dan kepala Kantor 
    Wilayah.
(5)     Kepala Bidang yang melakukan penagihan harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan tindak 
    lanjut hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama.


                        Pasal 42

(1)     Direktorat Audit, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan Utama harus menatausahakan hasil audit dan 
    memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.
(2)     Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Utama membuat Laporan Semester Pelaksanaan 
    Audit dan mengirimkannya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Audit dengan 
    menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XLIII Peraturan Direktur 
    Jenderal ini.


                        BAB VII
                        PENUTUP

                        Pasal 43

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 
KEP-12/BC/2000 tentang Tata Laksana Audit di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang berkaitan dengan Audit 
di bidang Kepabeanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


                        Pasal 44

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2007
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332
</code>