KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR   144/PMK.08/2006

TENTANG\\
SISTEM DEALER UTAMA

MENTERI KEUANGAN,

 

Menimbang 

:

a.   

bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan pasar Surat Utang Negara dan meningkatkan likuditas, efisiensi dan transparansi   di pasar sekunder Surat Utang Negara, perlu dibentuk Sistem Dealer   Utama sebagai bagian dari kebijakan utang Pemerintah;  

 

 

b.

 

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu   menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang   Sistem Dealer Utama; 

Mengingat 

 :

1. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110,   Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236); 

 

 

 2.   

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 76 tahun 2005 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi   Atas Pengelolaan Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik   Indonesia Tahun 2005 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia Nomor 4590); 

 

 

3.   

Keputusan Presiden Nomor 20/P tahun 2005;   

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

   :   

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM DEALER   UTAMA. 

 

 

BAB I 

 

 

KETENTUAN UMUM 

 

 

Pasal 1 

 

 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan 

 

 

1.   

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing   yang   dijamin   pembayaran bunga  dan  pokoknya  oleh  Negara  Republik    Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.  

 

 

2.

Dealer Utama adalah lembaga keuangan  (bank umum dan perusahaan efek) yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan kewajiban tertentu baik di pasar perdana maupun pasar  sekunder Surat Utang Negara dalam mata uang rupiah dengan  imbalan/hak  //(rights) //  tertentu.

 

 

3.   

Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang   Negara untuk pertama kali. 

 

 

4.   

Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara   yang telah dijual di Pasar Perdana. 

 

 

5.   

Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1998. 

 

 

6. 

Perusahaan efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud   dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,  yang   melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek. 

 

 

7.   

Surat Utang Negara seri  // benchmark // adalah seri Surat Utang Negara yang  menjadi acuan untuk pemenuhan kewajiban kuotasi dari Dealer Utama. 

 

 

8.   

Nilai Pasar adalah volume kali harga pasar per unit Surat Utang   Negara 

 

 

 9.   

Hari Kerja adalah hari kerja instansi pemerintah dan operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

 

 

BAB II

 

 

PERSYARATAN DAN PENUNJUKAN DEALER UTAMA 

 

 

Pasal   2 

 

 

(1)   

Menteri Keuangan menunjuk Dealer Utama untuk melaksanakan   kewajiban-kewajiban tertentu baik di Pasar Perdana maupun Pasar   Sekunder. 

 

 

(2)   

Penunjukan Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)   ditetapkan dengan surat Menteri Keuangan. 

 

 

(3)   

Penandatanganan surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud   dalam ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang,   untuk dan atas nama Menteri Keuangan. 

 

 

Pasal 3 

 

 

(1)  

Yang dapat ditunjuk menjadi Dealer Utama adalah 

 

 

 

a.  

Bank Umum, dan 

 

 

 

b.  

Perusahaan Efek.

 

 

(2)

Penunjukan  Dealer  Utama dalam  rangka pelaksanaan sistem     Dealer     Utama  untuk   yang   pertama   kali didasarkan pada kriteria  dan persyaratan sebagai berikut  : 

 

 

 

a.   

Telah menjadi Peserta Lelang Surat Utang Negara dalam 1 (satu)   tahun terakhir; 

 

 

 

b.   

Permodalan   : 

 

 

 

 

1) 

Bank, harus memenuhi modal inti minimal sebesar Rp   1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah),

 

 

 

 

2) 

Perusahaan Efek,  harus memenuhi Modal Kerja Bersih  Disesuaikan (MKBD) minimal rata-rata harian selama 1 (satu)  bulan terakhir sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

 

 

(3) 

Dalam hal sistem Dealer Utama telah efektif beroperasi, penunjukan   Dealer Utama didasarkan pada kriteria   dan persyaratan   sebagai   berikut   : 

 

 

 

a. 

Bank.

 

 

 

 

1) 

Memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank; 

 

 

 

 

2) 

Memenuhi   persyaratan   Kewajiban   Penyediaan   Modal   Minimum (KPMM) berdasarkan Ketentuan Bank Indonesia; 

 

 

 

 

3) 

Harus   memenuhi   modal   inti   minimal   sebesar   Rp   1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

 

 

 

 

4) 

Melaksanakan perdagangan minimum 2,00% (dua persen) dari   total volume perdagangan Surat Utang Negara dalam mata   uang rupiah, selama 3 (tiga) bulan terakhir terhitung pada saat   penyampaian permohonan; dan

 

 

 

 

5) 

Wajib menjadi peserta  //Bank  Indonesia  Scripless  Securities Settlement System // ** (BI-SSSS).** 

 

 

 

b

Perusahaan Efek. 

 

 

 

 

1) 

Memiliki izin usaha yang masih berlaku dari otoritas di bidang   Pasar Modal sebagai   Perusahaan Efek  yang melakukan  kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek;

 

 

 

 

2) 

Memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) minimal rata-rata harian selama 1(satu) bulan terakhir sebesar Rp  200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);  

 

 

 

 

3) 

Melaksanakan perdagangan minimum 2,00% (dua persen) dari  total volume perdagangan Surat Utang Negara dalam mata  uang rupiah, selama 3 (tiga) bulan terakhir terhitung pada saat   penyampaian perrnohonan; dan

 

 

 

 

4) 

Wajib menjadi peserta  //Bank  Indonesia  Scripless  Securities  Settlement System // **//(BI-SSSS) //**

 

 

 

Pasal 4

 

 

 

Untuk dapat ditunjuk sebagai Dealer Utama, calon Dealer Utama harus  :

 

 

 

a. 

memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana   dimaksud dalam Pasa13 ayat (2) atau ayat  (3);

 

 

 

b. 

menyampaikan surat permohonan menjadi Dealer Utama dan menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan Sistem Dealer Utama, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, kepada Menteri  Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

 

 

 

Pasal 5

 

 

 

Menteri Keuangan berwenang menerima atau menolak permohonan   untuk menjadi Dealer Utama dengan mempertimbangkan kebutuhan   jumlah Dealer Utama yang ada.

 

 

 

BAB III

 

 

 

KEWAJIBAN DAN HAK DEALER UTAMA

 

 

 

Pasal   6

 

 

 

(1) 

Kewajiban Dealer Utama adalah sebagai berikut  :

 

 

 

 

a. 

Menyampaikan penawaran pembelian pada setiap Lelang Surat   Utang Negara;

 

 

 

 

b. 

Melaksanakan perdagangan minimum 3,00% (tiga persen) dari total volume perdagangan Surat Utang Negara seri  //benchmark //  dalam mata uang rupiah, selama 3 (tiga) bulan terakhir; 

 

 

 

 

c. 

Melakukan kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah  //(two-way  prices) //  seri  //benchmark //  yang siap dieksekusi dengan jumlah total   minimum Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per hari per   seri, dengan rentang harga maksimum  :

 

 

 

 

 

1)

Surat Utang Negara yang berjangka waktu jatuh tempo  sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar 35 (tiga puluh lima)  basis point.

 

 

 

 

 

2) 

Surat Utang Negara yang berjangka waktu jatuh tempo di  atas 5(lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sebesar   50 (lima puluh) basis point.

 

 

 

 

 

3) 

Surat Utang Negara yang berjangka waktu jatuh tempo di  atas 10 (sepuluh) tahun sebesar 60 (enam puluh) basis point.

 

 

 

 

d.

 

Menyampaikan setiap hari laporan mengenai kuotasi harga Surat   Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c   kepada   Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, selama 1 (satu) tahunterhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 15 Desember,   dengan ketentuan dilakukan dalam 3 kali laporan yaitu puku19.00   WIB, 12.00 WIB, dan 16.00 WIB melalui faksimili, e-mail, dan atau   cara lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan   Utang; dan

 

 

 

 

e.

Menyampaikan laporan bulanan secara tertulis paling lambat 5   (lima) Hari Kerja setelah akhir bulan kepada Direktorat Jenderal   Pengelolaan Utang mengenai posisi kepemilikan dan kegiatan   perdagangan Surat Utang Negara di pasar sekunder.

 

 

 

(2) 

Hak Dealer Utama adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

a. 

Memperoleh hak eksklusif untuk mengikuti lelang Surat Utang   Negara di pasar perdana dan lelang pembelian kembali Obligasi   Negara  //(buyback //  dan  //debt switch);//

 

 

 

 

b. 

Memperoleh   hak   eksklusif   untuk  mendapatkan fasilitas   peminjaman Surat Utang Negara dari Menteri Keuangan;

 

 

 

 

c. 

Nilai tambah dalam seleksi menjadi Agen Penjual ORI; dan

 

 

 

 

d. 

Memperoleh  informasi tertentu  dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang terkait dengan kebijakan dan operasional pengelolaan utang.

 

 

 

Pasal   7

 

 

 

Contoh perhitungan kewajiban perdagangan Dealer Utama sebagaimana   dimaksud dalam Pasa16 ayat (1) huruf b adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini. 

 

 

 

Pasal   8 

 

 

 

(1) 

Dalam hal terjadi penurunan harga Surat Utang Negara seri  // benchmark //  di pasar sekunder yaitu  :

 

 

 

 

a.

mencapai 300 (tiga ratus) basis point dalam 1 (satu) hari   perdagangan; atau

 

 

 

 

b. 

mencapai 600 (enam ratus) basis point dalam 3 (tiga) hari perdagangan,Direktur   Jenderal   Pengelolaan   Utang   dapat   membebaskan   Dealer   Utama   dari kewajiban untuk memberikan kuotasi harga dua arah  dengan  // spread //  tertentu terhadap seri  //benchmark  yang //  mengalami   penurunan harga, sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

 

 

 

(2) 

Pembebasan kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud ayat (1)  didasarkan atas laporan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)  anggota Dealer Utama.

 

 

 

(3) 

Contoh perhitungan penurunan harga Surat Utang Negara seri //benchmark// di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

 

 

BAB IV

 

 

 

 FASILITAS UNTUK DEALER UTAMA

 

 

 

Pasal   9 

 

 

 

Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dapat memberikan fasilitas peminjaman Surat Utang Negara kepada Dealer Utama.

 

 

 

Pasal 10

 

 

 

(1) 

Dealer   Utama   yang   akan   meminjam   Surat   Utang   Negara  menyampaikan surat permohonan peminjaman Surat Utang Negara kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sesuai dengan contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV  Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

 

 

(2) 

Setiap permohonan peminjaman Surat Utang Negara yang telah   mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal   Pengelolaan Utang tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.

 

 

 

(3) 

Tata cara pemberian fasilitas peminjaman Surat Utang Negara adalah  sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri  Keuangan ini.

 

 

 

Pasal   11

 

 

 

(1) 

Surat Utang Negara yang dipinjamkan kepada Dealer Utama  sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 adalah Surat Utang Negara seri // benchmark.//

 

 

 

(2)

Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan Surat Utang   Negara seri  // benchmark //  pada setiap bulan Januari dan sewaktu-waktu   dapat menetapkan perubahan Surat Utang Negara seri  // benchmark.//

 

 

 

Pasal 12

 

 

 

(1) 

Biaya peminjaman Surat Utang Negara per-hari (dengan basis  //actual/actual)// adalah sebesar rata-rata tertimbang suku bunga pasar  uang antar bank jangka waktu 1 (satu) hari sesi pagi ditambah 2,00%  (dua persen) dari Nilai Pasar Surat Utang Negara yang dipinjam,  pada saat permohonan.

 

 

 

(2) 

Biaya peminjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan  oleh Dealer Utama ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia Nomor  502.000001 Bendahara Umum Negara untuk Pengelolaan Obligasi  dalam Rangka Rekapitalisasi Perbankan, pada saat setelmen.

 

 

 

Pasal 13

 

 

 

(1) 

Fasilitas peminjaman Surat Utang Negara dilakukan dengan cara  Menteri  Keuangan cq Direktur Jenderal  Pengelolaan Utang meminjamkan Surat Utang Negara seri //benchmark// kepada Dealer Utama dan Dealer Utama menyerahkan Surat Utang Negara seri yang berbeda sebagai jaminan kepada Menteri Keuangan cq Direktur  Jenderal Pengelolaan Utang.

 

 

 

(2) 

Jumlah   Nilai  Pasar   Surat   Utang  Negara  //yang // dijaminkan oleh Dealer  Utama  sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  adalah  sekurangkurangnya 1,2  (satu koma  dua )   kali   dari   Nilai  Pasar   Surat  Utang  Negara yang  dipinjamkan  oleh Menteri Keuangan cq Direktur  Jenderal Pengelolaan Utang.

 

 

 

(3) 

Dealer  Utama     yang      menggunakan   fasilitas peminjaman      Surat      Utang      Negara      wajib mengembalikan Surat Utang Negara yang dipinjam  sesuai dengan batas waktu peminjaman.

 

 

 

Pasal   14

 

 

 

(1) 

Dealer Utama dapat menjaminkan Surat Utang Negara maksimal 5 (lima) seri yang berbeda, untuk setiap peminjaman.

 

 

 

(2) 

Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang hanya   dapat memberikan 1 (satu) seri Surat Utang Negara yang dipinjam,   untuk setiap peminjaman.

 

 

 

Pasal   15

 

 

 

(1) 

Tenor Surat Utang Negara yang dijaminkan lebih pendek dari tenor   Surat Utang Negara yang dipinjam.

 

 

 

(2) 

Jumlah Surat Utang Negara yang dijaminkan lebih besar atau sama   dengan jumlah Surat Utang Negara yang dipinjam.

 

 

 

(3) 

Minimum   jumlah Surat  Utang Negara yang dijaminkan sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (2)   untuk   setiap peminjaman,   dilakukan       berdasarkan     formula sebagaimana     ditetapkan   dalam   Lampiran   VI  Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

 

 

Pasal 16

 

 

 

Surat Utang Negara yang dipinjam oleh Dealer Utama pada saat dikembalikan kepada Menteri  Keuangan  cq Direktur Jenderal  Pengelolaan Utang, dinyatakan lunas dan tidak berlaku.

 

 

 

Pasal 17

 

 

 

Dalam   hal   Dealer   Utama   yang   menggunakan    fasilitas peminjaman      Surat         Utang     Negara     tidak     dapat mengembalikan Surat   Utang   Negara  yang   dipinjam,   maka     Menteri    Keuangan    cq   Direktur     Jenderal Pengelolaan   Utang dapat menjual Surat  Utang Negara   yang   dijaminkan   berdasarkan   Surat   Kuasa menjual   dari      Dealer     Utama       sesuai    dengan      contoh  sebagaimana     ditetapkan   dalam     Lampiran     VII   Peraturan   Menteri   Keuangan ini. 

 

 

 

Pasal 18

 

 

 

(1) 

Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dapat menjual Surat Utang Negara //yang // dijaminkan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 17 sesuai dengan Nilai Pasar dari Surat Utang Negara yang dijaminkan tersebut.

 

 

 

(2) 

Hasil    penjualan     Surat    Utang    Negara   yang ////  dijaminkan  sebagaimana    dimaksud  dalam  ayat (1) setelah   memperhitungkan  bunga  berjalan //(accrued  interest), // digunakan  untuk  membeli kembali Surat Utang   Negara pengganti.

 

 

 

(3) 

Surat     Utang     Negara     yan g    dibeli   kembali sebagaimana  dimaksud    dalam  ayat  (2)   dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi. 

 

 

 

(4) 

Dalam  hal terdapat  selisih  lebih  antara  hasil penjualan Surat   Utang    Negara   dengan   pembelian  kembali Surat  Utang  Negara sebagaimana dimaksud  pada ayat    (2),   Menteri     Keuangan   cq    Direktur    Jenderal Pengelolaan   Utang   membayar   kepada  Dealer   Utama.

 

 

 

Pasal 19

 

 

 

(1) 

Dalam  hal  hasil  penjualan  Surat  Utang  Negara // //yang //// dijaminkan   sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 18 ayat  (1)  lebih  kecil  dari  Nilai  Pasar  Surat  Utang Negara  yang   dipinjam   oleh   Dealer  Utama,   Menteri Keuangan  cq   Direktur    Jenderal    Pengelolaan  Utang dapat   menggunakan seluruh hasil penjualan dimaksud untuk membeli   Surat   Utang   Negara   pengganti,   setelah   memperhitungkan    bunga      berjalan      // (accrued interest).//

 

 

 

(2) 

Surat Utang Negara pengganti yang dibeli oleh Menteri Keuangan cq   Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sebagaimana dimaksud dalam   ayat (1) dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

 

 

 

(3) 

Dealer Utama menyetor dana tunai sebesar selisih antara Nilai Pasar   Surat Utang Negara yang dipinjam oleh Dealer Utama dengan hasil   penjualan Surat Utang Negara yang dijaminkan sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) setelah memperhitungkan bunga   berjalan // (accrued interest), //  ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia   Nomor 500.000003 Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal   Anggaran Untuk Pengelolaan Surat Utang Negara, selambatlambatnya pada 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya batas waktu   peminjaman.

 

 

 

(4) 

Hasil setoran dana tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) digunakan Menteri Keuangan cq  Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk membeli kembali Surat Utang Negara.

 

 

 

BAB V

 

 

 SETELMEN FASIL ITAS PEMINJAMAN SURAT UTANG NEGARA 

 

 

 

Pasal   20

 

 

 

(1) 

Setelmen Surat Utang Negara yang dipinjamkan dan yang   dijaminkan dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan  disetujui oleh Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (T+2). 

 

 

 

(2) 

Setelmen pengembalian Surat Utang Negara yang dipinjamkan dan   yang dijaminkan dilakukan pada saat berakhirnya batas waktu peminjaman.

 

 

 

(3) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan setelmen   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bank  Indonesia.

 

 

 

BAB VI

 

 

 

EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN

 

 

 

Pasal   21

 

 

 

(1)   

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang melaksanakan evaluasi  terhadap Dealer Utama yang mencakup: 

 

 

 

 

a.   

Kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 6;   dan

 

 

 

 

b.   

Aktivitas   Dealer  Utama  dalam  lelang  Surat Utang      Negara      di    pasar     perdana,      yang sekurang-kurangnya memenangkan 2,00%   (dua persen) dari total target indikatif penerbitan Surat Utang    Negara dalam 3 (tiga) bulan terakhir. 

 

 

 

(2)   

Evaluasi   pelaksanaan  kewajiban Dealer  Utama  dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala. 

 

 

 

BAB VII 

 

 

 

 SANKSI 

 

 

 

Pasal   22 

 

 

 

(1) 

Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dapat memberikan surat peringatan kepada Dealer Utama, dalam hal Dealer Utama tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana  dimaksud dalam Pasa121 ayat (1). 

 

 

 

(2) 

Menteri Keuangan berwenang mencabut penunjukan Dealer Utama   dalam hal :  

 

 

 

 

a. 

Dealer Utama menerima surat peringatan sebagaimana dimaksud   dalam ayat (1)  sebanyak 3 (tiga) kali selama 1 (satu) tahun terakhir; atau 

 

 

 

 

b.   

Dealer Utama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana   dimaksud dalam Pasa119 ayat  (3). 

 

 

 

(3)   

Pencabutan penunjukan Dealer Utama ditetapkan dengan surat   Menteri Keuangan. 

 

 

 

(4)   

Penandatanganan surat pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (3)   dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan. 

 

 

 

(5)   

Dealer Utama yang telah dicabut penunjukannya sebagai Dealer Utama karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat  (2), dapat mengajukan permohonan menjadi Dealer Utama setelah 12 bulan sejak pencabutan Dealer Utama.

 

 

 

BAB   VIII

 

 

 

KETENTUAN PENUTUP

 

 

 

Pasal 23

 

 

 

Peraturan Menteri Keuangan   ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita   Negara Republik Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

 

pada tanggal, 29 Desember 2006    

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI