KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR     19/PMK.02/2006

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI  SEMENTARA  DANA  BAGI  HASIL  PAJAK  PENGHASILAN\\
PASAL  25  DAN  PASAL  29  WAJIB  PAJAK  ORANG  PRIBADI  DALAM  NEGERI\\
DAN  PAJAK  PENGHASILAN  PASAL  21  TAHUN  ANGGARAN  2006

 MENTERI KEUANGAN,

Menimbang


:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan   Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,   perlu menetapkan Peraturan   Menteri   Keuangan   tentang   Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan   Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri  dan Pajak Penghasilan Pasal 21 'Tahun Anggaran 2006;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak    Penghasilan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1983  Nomor 50, Tambahan     Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor  3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah   terakhir dengan Undang-Undang Nomor  [[view.php?id=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c|**17 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000  Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3985);

 

 

2.

Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi   Khusus Bagi  Provinsi  Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh  Darussalam  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004   tentang   Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia Nomor 4437);

 

 

4.

Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004   tentang   Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan   Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia Nomor 4438);

 

 

5.

Undang-Undang    Nomor   13   Tahun   2005   tentang   Anggaran   Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun   Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 4571);

 

 

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana   Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 4575);

 

 

7.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005   tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran   Pendapatan dan Belanja Negara;

 

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI   SEMENTARA   DANA   BAGI    HASIL   PAJAK   PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK   ORANG   PRIBADI   DALAM   NEGERI    DAN   PAJAK   PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2006.

 

 

Pasal 1

 

 

(1)

Penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan   PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20 % (dua   puluh persen).

 

 

(2)

Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak   Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana   dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai   berikut :

 

 

 

a.

8% (delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

 

 

 

b.

12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota dalam   provinsi yang bersangkutan.

 

 

(3)

Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak   Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana   dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi dengan rincian   sebagai berikut :

 

 

 

a.

8,4%   (delapan empat   persepuluh   persen)   untuk   kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar;

 

 

 

b.

3,6% (tiga enam persepuluh persen) untuk seluruh   kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan   dengan bagian yang sama besar.

 

 

Pasal 2

 

 

(1)

Alokasi sementara Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal   29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal   21 masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2006   merupakan perkiraan.

 

 

(2)

Alokasi sementara Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal   29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal   21 masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2006   didasarkan atas rencana penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal   29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal   21 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor   13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja   Negara Tahun Anggaran 2006.

 

 

(3)

Jumlah Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak   Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 secara   keseluruhan diperkirakan sebesar Rp 6.000.980.000.000,   (enam triliun sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

 

 

(4)

Alokasi sementara Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal   21 masing-masing daerah Tahun Anggaran 2006 adalah   sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri  Keuangan ini.

 

 

Pasal 3

 

 

(1)

Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang   Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 provinsi dan   kabupaten/kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam   sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini termasuk alokasi anggaran pendidikan sebasar Rp. 48.706.965.397,- (empat puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta sembilan enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian : 

 

 

 

a.

Bagian dari PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang   Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21   sebesar   Rp. 34.094.875.778,- (tiga puluh empat miliar sembilan   puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu   tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

 

 

 

b.

Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 14.612.089.619,(empat belas miliar enam ratus dua belas juta delapan   puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

 

 

(2)

Jumlah perkiraan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana   dimaksud pada ayat (1) berasal dari pemotongan bagian   provinsi dan kabupaten/kota dalam Provinsi Nanggroe  Aceh Darussalam masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen).

 

 

(3)

Pendistribusian lebih lanjut tambahan penerimaan dan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,   kabupaten, kota atau nama lainnya diatur secara adil dengan  Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

 

 

Pasal 4

 

 

(1)

Penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasa1 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21  dilaksanakan secara triwulanan.

 

 

(2)

Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal  25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri  dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Pasal 5

 

 

Penetapan alokasi definitif Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan  Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 akan ditetapkan dalam Peraturan  Menteri Keuangan tersendiri.

 

 

Pasal 6

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal  ditetapkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman  Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam  Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

pada tanggal 13 Maret 2006

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI