KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                     NOMOR 98/KMK.05/2000

                        TENTANG 

    KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN 
                      KOMPONEN ELEKTRONIKA

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri komponen elektronika dan industri 
    pendukungnya di dalam negeri, dipandang perlu memberikan keringanan bea masuk atas impor 
    bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika;
b.  bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian fasilitas bea masuk dengan tetap 
    memperhatikan kepentingan penerimaan negara, dipandang perlu untuk mengganti Keputusan Menteri 
    Keuangan Nomor : 659/KMK.01/1997 dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, 
    Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
2.  Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;
3.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 440/KMK.05/1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang 
    dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir 
    dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 569/KMK.01/1999;

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/
BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA.


                        Pasal 1

Atas impor bahan baku//sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika oleh 
produsen komponen elektronika yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan diberikan 
keringanan bea masuk dengan ketentuan sebagai berikut   :

1.  Atas impor bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika 
    diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5% (lima persen).

2.  Dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% (lima 
    persen) atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI.


                        Pasal 2

Jenis dan spesifikasi serta jumlah bahan baku/sub komponen/bahan penolong yang mendapat fasilitas 
keringanan bea masuk didasarkan pada daftar bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk kebutuhan 
barang produksi tahunan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.


                        Pasal 3

Permohonan untuk memperoleh keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilampiri 
dokumen sebagai berikut :
1.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2.  Surat Izin Usaha dari Departemen/Instansi terkait.
3.  Hasil verifikasi dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan terhadap kebutuhan bahan baku/sub 
    komponen/bahan penolong selama 1 (satu) tahun produksi.
4.  Daftar jumlah, jenis, spesifikasi dan harga barang.


                        Pasal 4

(1) Permohonan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan oleh 
    produsen kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memenuhi persyaratan, Direktur 
    Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya, atas nama Menteri Keuangan memberikan 
    Keputusan Keringanan Bea Masuk, dengan dilampiri daftar barang yang diberikan keringanan bea 
    masuk serta penunjukan pelabuhan bongkar.

(3) Industri komponen elektronika yang mendapatkan keringanan bea masuk wajib :
    a.  Menyelenggarakan pembukuan pengimporan bahan baku/sub komponen/bahan penolong 
        untuk keperluan audit di bidang Kepabeanan.
    b.  Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 
        realisasi impor pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan 
        sehubungan dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk
    c.  Menyampaikan laporan tentang realisasi impor


                        Pasal 5

Atas barang yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2), apabila pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi 
barang yang tercantum dalam daftar barang dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya.


                        Pasal 6

(1) Atas barang yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk hanya dapat digunakan untuk 
    kepentingan industri yang bersangkutan.

(2) Penyalahgunaan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan batalnya fasilitas 
    bea masuk yang diberikan atas barang tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar 
    dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan 
    bea masuk.


                        Pasal 7

(1) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan 
    kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas 
    pembukuan, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan pemasukan, penggunaan, pengeluaran 
    dan sediaan barang.

(2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengusaha Industri bertanggung jawab 
    atas pelunasan bea masuk dan cukai yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.


                        Pasal 8

Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku/sub komponen/
bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika berdasarkan ketentuan lama dan belum merealisir 
seluruh impornya dapat tetap menggunakan keputusan pemberian fasilitas pabean berdasarkan ketentuan 
lama hingga berakhirnya masa berlaku keputusan yang bersangkutan, dengan ketentuan tidak dapat 
diperpanjang dan atau diubah.


                        Pasal 9

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 659/KMK.01/1997 dinyatakan 
tidak berlaku.


                        Pasal 10

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal 
Bea dan Cukai.


                        Pasal 11

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2000

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2000
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUDIBYO
</code>