KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      14 Mei 1990

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 16/PJ.41/1990

                               TENTANG

              EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG ASING

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berhubung masih ada beberapa pertanyaan mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 
SE-38/PJ.4/1989 tanggal 9 Nopember 1989 tentang ekstensifikasi dan intensifikasi, SE-43/PJ.41/1989 tanggal 
13 Desember 1989 tentang penjelasan lebih lanjut serta SE-103/PJ.11/1989 tanggal 18 Desember 1989 
tentang penegasan lebih lanjut SE-38/PJ.41/89, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Laporan ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak Orang Asing supaya disampaikan berdasarkan 
    keadaan per 1 April 1990 meliputi masa Januari s/d Maret 1990. Selanjutnya pengawasannya 
    dilakukan oleh Kakanwil dan tidak perlu dilaporkan langsung kepada Kantor Pusat.

2.  Bentuk laporan disesuaikan dengan lampiran SE No.43/PJ.41/1989 tanggal 13 Desember 1989.

3.  Terhadap Orang Asing selaku Wajib Pajak Dalam Negeri yang menerima atau memperoleh 
    penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, perlu diminta untuk mengisi Daftar isian (Questionaire) 
    terlampir, agar dapat diketahui apakah yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan 
    lain baik dari Indonesia maupun dari luar negeri terutama yang berasal dari negara asalnya.

4.  Perlu kiranya kami ingatkan, sesuai dengan lampiran SE No.43/PJ.41/1989 tanggal 13 Desember 1989 
    hal-hal yang perlu dilaporkan adalah :
    -   Orang Asing selaku Wajib Pajak Dalam Negeri yang sudah mempunyai NPWP.
    -   Orang Asing selaku Wajib Pajak Dalam Negeri yang atas penghasilannya telah dipotong PPh 
        Pasal 21 nya.

5.  Adapun "Sumber Data" untuk "Triwulan lalu" (kolom 4) tidak perlu dilaporkan.

Demikian untuk dilaksanakan.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

Drs. MAR'IE MUHAMMAD
</code>