KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg}}\\
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


----

 


KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR KEP-178/PJ/2017\\
\\
TENTANG\\
PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ ATAU PASAL 26 YANG\\
DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN\\
MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ ATAU PASAL 26\\
BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR [[view.php?id=e2b26aaede09d0d92976621c95297975|**PER-04/PJ/2017**]]

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
 


Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=e2b26aaede09d0d92976621c95297975|**PER-04/PJ/2017**]] tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/ atau Pasal 26, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal pajak tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=e2b26aaede09d0d92976621c95297975|**PER-04/PJ/2017**]].

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc|**16 TAHUN 2009**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e|**36 TAHUN 2008**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893);

 

 

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=f9ab9a0f7c56435e35dc4dadf0eb6945|**243/PMK.03/2014**]] tentang Surat Pemberitahuan (SPT);

 

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/ a tau Pemungutan Pajak Penghasilan; dan

 

 

5.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=e2b26aaede09d0d92976621c95297975|**PER-04/PJ/2017**]] tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26.

\\
MEMUTUSKAN:\\
 

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR [[view.php?id=e2b26aaede09d0d92976621c95297975|**PER-04/PJ/2017**]].

 

 

 

PERTAMA

:

Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=e2b26aaede09d0d92976621c95297975|**PER-04/PJ/2017**]] mulai masa pajak September 2017.

KEDUA

:

Dalam hal Pemotong PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 sebagaimana diatur pada Diktum PERTAMA berpindah lokasi KPP, ketentuan untuk membuat Bukti Pemotongan dan kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=e2b26aaede09d0d92976621c95297975|**PER-04/PJ/2017**]] tetap berlaku.

KETIGA

:

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang terpisah dari Keputusan Direktur Jenderal ini untuk menetapkan Pemotong PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=e2b26aaede09d0d92976621c95297975|**PER-04/PJ/2017**]] selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEEMPAT

:

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA

:

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

 

 

1.\\
2.\\
3.\\
4.\\
5.\\
6.\\
7.\\
8.\\
9.\\
10.\\
11.\\
12.\\
13.\\
14.\\
15.\\
16.\\
17.\\
18.\\
19.\\
20.\\
21.\\
22.

Direktur Peraturan Perpajakan I;\\
Direktur Peraturan Perpajakan II;\\
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;\\
Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;\\
Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;\\
Direktur Transformasi Proses Bisnis;

Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar;

Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus;\\
Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat;\\
Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I;

Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur;
Kepa!a Kanwil DJP Jakarta Utara;

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu;

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua;

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga;

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat;

Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa;

Kepala KPP Badan dan Orang Asing;

Kepala KPP Madya Jakarta Pusat;

Kepala KPP Madya Jakarta Selatan I;

Kepala KPP Madya Jakarta Timur; dan

Kepala KPP Madya Jakarta Utara.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 2017

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

\\
 

ttd.

\\
 

KEN DWIJUGIASTEADI