KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 450/KMK.01/2002

                        TENTANG 

              PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 304/KMK.01/2002 
                TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan lelang, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan 
    beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk 
    Pelaksanaan Lelang;
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan 
    Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 
    Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Mengingat :

1.  Peraturan Lelang (Vendu Reglement Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan 
    Staatsblad 1940:56);
2.  Instruksi Lelang (Vendu Instructie Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 
    1930:85);
3.  Peraturan Pemungutan Bea Lelang Untuk Pelelangan dan Penjualan Umum (Vendu Salaris Staatsblad 
    1949:390);
4.  Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 
    Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan;
5.  Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6.  Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
7.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 374/KMK.01/1994 tentang Pelimpahan wewenang kepada Pejabat 
    Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan 
    menandatangani surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;
8.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
    Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan 
    Nomor 316/KMK.01/2002;
9.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
304/KMK.01/2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG.


                        Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Lelang diubah sebagai berikut:

1.  Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

                        "Pasal 5

    Lelang dapat dilaksanakan di luar wilayah kerja Kantor Lelang, setelah mendapat persetujuan:
    a.  Direktur Jenderal untuk barang-barang yang berada dalam wilayah antar Kantor Wilayah 
        DJPLN; atau
    b.  Kepala Kantor Wilayah DJPLN setempat untuk barang-barang yang berada dalam wilayah 
        Kantor Wilayah DJPLN setempat."


2.  Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

                        "Pasal 21

    (1) Pengumuman lelang yang pelaksanaan lelangnya dilakukan oleh Kantor Lelang di luar wilayah 
        barang berada dilakukan di surat kabar harian di tempat pelaksanaan lelang dan di tempat 
        barang berada.
    (2) Dalam hal ditempat pelaksanaan lelang atau ditempat barang berada tidak terdapat surat 
        kabar harian, pengumuman lelang dilakukan disatu surat kabar harian yang mempunyai 
        peredaran nasional.
    (3) Terhadap pelaksanaan lelang yang tersebar di 3 (tiga) kota atau lebih, pengumuman lelang 
        dapat dilakukan disatu surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional.


                        Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO
</code>