KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                13 Agustus 1996

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 29/PJ.4/1996

                        TENTANG

        PPh TERHADAP WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI. (SERI PPh UMUM NO. 35)

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan rekaman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 
1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam 
Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut :

1.  a.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 merupakan
        pengganti dari ketetapan besarnya Norma Penghitungan Khusus penghasilan neto bagi Wajib 
        Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan 
        Nomor : 181/KMK.04/1995 tanggal 1 Mei 1995.

    b.  Berbeda dengan norma yang terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
        181/KMK.04/1995 yang menetapkan Norma Penghitungan Khusus penghasilan neto Wajib
        Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang
        berdasarkan perjanjian charter, Norma Penghitungan Khusus penghasilan neto yang diatur
        dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996 meliputi seluruh penghasilan 
        dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal.

2.  Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan
    yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang
    didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain.

3.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah
    diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, Wajib Pajak perusahaan pelayaran
    dalam negeri dikenakan Pajak Penghasilan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya 
    baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu penghasilan yang menjadi Objek 
    pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengangkutan 
    orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari :
    -   pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia;
    -   pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia;
    -   pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia; dan
    -   pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.

4.  Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996, Norma penghitungan khusus 
    penghasilan neto adalah 4% (empat persen) dari peredaran bruto. Besarnya PPh yang terutang adalah 
    1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto dan bersifat final.

5.  Peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada butir 4 adalah semua imbalan atau nilai pengganti
    berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
    butir 3 di atas.

6.  Pelunasan PPh yang terutang sebagaimana dimaksud pada butir 4 dilakukan sebagai berikut :
    a.  Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan
        pemotong pajak, maka pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib :
        a.1.    memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau 
            nilai pengganti;
        a.2.    memberikan Bukti Pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam 
            Negeri (Final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dengan 
            menggunakan bentuk sebagaimana pada Lampiran I;
        a.3.    menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-
            lambatnya 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, 
            dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP);
        a.4.    Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak 
            selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau 
            terutangnya imbalan, dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada Lampiran II, 
            dilampiri dengan Lembar ke-3 SSP dan Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh atas 
            Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final).

    b.  Dalam hal penghasilan diperoleh selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Wajib
        Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib 
        b.1.    menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-
            lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya 
            penghasilan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)Final;
        b.2.    melaporkan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-
            lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya 
            penghasilan, dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada Lampiran III, dilampiri 
            dengan lembar ke-3 SSP Final;

7.  Dalam hal Wajib Pajak membayar pajak di Luar negeri atas penghasilan yang diterima atau
    diperolehnya di luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal
    (PPh Pasal 24), pajak yang dibayar di luar negeri tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh yang
    terutang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini, untuk masing-masing negara setinggi-
    tingginya 1,2% (satu koma dua persen) dari penghasilan yang diterima atau diperolehnya diluar 
    negeri tersebut.

8.  Dalam hal Wajib Pajak juga menerima atau memperoleh penghasilan lainnya selain penghasilan
    sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas, maka atas penghasilan lainnya dikenakan PPh
    berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;

9.  Oleh karena atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan
    penyewaan kapal telah dikenakan PPh yang bersifat final, maka :
    a.  dalam pembukuan Wajib Pajak, wajib dipisahkan penghasilan dan biaya yang berkenaan
        dengan pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penghasilan penyewaan kapal Dari 
        penghasilan dan biaya lainnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 
        47 TAHUN 1994, biaya yang berkenaan dengan pengangkutan orang dan/atau barang 
        termasuk penghasilan penyewaan kapal tidak boleh dikurangkan dalam melakukan 
        penghitungan penghasilan kena pajak;

    b.  Mulai tahun pajak 1996 atas pembelian kapal dari luar negeri tidak dikenakan PPh Pasal 22 
        Impor. Untuk pelaksanaan pembebasan PPh Pasal 22 Impor Wajib Pajak dapat langsung 
        menghubungi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanpa SKB.

10. Oleh karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996 pengenaan PPh 
    yang bersifat final terhadap penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk
    penghasilan penyewaan kapal diberlakukan mulai tahun pajak 1996, maka :
    a.  Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri yang menerima atau memperoleh
        penghasilan semata-mata dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan 
        penyewaan kapal tidak lagi diwajibkan menyetor PPh Pasal 25;

    b.  PPh sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal, 
        yang bersifat sebagai kredit pajak, yang telah disetor dalam tahun pajak 1996 sampai 
        berlakunya Surat Edaran ini diperhitungkan dengan PPh berdasarkan Keputusan Menteri 
        Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996 yang terutang sejak awal tahun pajak 1996 sampai 
        berlakunya Surat Edaran ini. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bentuk
        sebagaimana Lampiran IV;

    c.  Dalam hal dari perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b menghasilkan kekurangan 
        setor, maka kekurangan tersebut harus disetor selambat-lambatnya tanggal 30 September 
        1996;

    d.  Dalam hal dari perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b menghasilkan kelebihan
        setoran, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang yang wajib 
        disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf b;

    e.  Sisa kerugian sehubungan dengan usaha pelayaran dari pengangkutan orang dan/atau barang 
        termasuk penyewaan kapal yang masih ada pada akhir tahun pajak 1995 tidak dapat lagi 
        Kompensasikan dengan penghasilan tahun pajak 1996 dan selanjutnya.

11. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka ketentuan yang berkenaan dengan Wajib Pajak perusahaan 
    pelayaran dalam negeri yang diatur dalam SE-27/PJ.4/1995 tanggal 12 Mei 1995 dinyatakan tidak 
    berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER
</code>