KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                       3 Juni 1998

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 09/PJ.31/1998

                        TENTANG

         PENGERTIAN KATA "TERKAIT DENGAN GAJI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 1 AYAT (1) HURUF b 
                    PP NOMOR 45 TAHUN 1994"

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai tunjangan-tunjangan lainnya yang sifatnya tetap dan 
terikat pada gaji dalam perhitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b PP 
Nomor 45 TAHUN 1994 Tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang dibebankan Kepada 
Keuangan Negara Dan Daerah, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1.  Berdasarkan huruf A angka 5 huruf d Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor : 
    SE-38/A/521/0395 tanggal 15 Maret 1995 Perihal PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi 
    Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas penghasilan yang 
    dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, disebutkan bahwa :

    Yang dimaksud dengan penghasilan Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan Pensiunan yang PPh 
    Pasal 21 nya ditanggung pemerintah adalah penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota 
    ABRI dan Pensiunan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, berupa :
    a.  Gaji kehormatan;
    b.  Gaji (PP 15/1993 dan PP 33/1994);
    c.  Uang Pensiunan;
    d.  Tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terikat pada gaji dan uang pensiun, yaitu :
        1)  tunjangan keluarga;
        2)  tunjangan jabatan struktural/fungsional;
        3)  tunjangan pangan;
        4)  tunjangan khusus, termasuk tunjangan khusus Irian Jaya, tunjangan khusus 
            Timor-Timur dan TKPKN.

2.  Yang dimaksud dengan :
    a.  Tunjangan keluarga adalah :
        1.  Tunjangan suami/isteri yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, 
            Anggota ABRI dan Pensiunan yang beristri/bersuami yang sah sesuai dengan 
            ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 
            besarnya tunjangan isteri adalah 10% dari gaji pokok dengan ketentuan apabila 
            kedua-duanya berkedudukan sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota 
            ABRI dan Pensiunan maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai 
            gaji pokok yang lebih tinggi.

        2.  Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994, 
            tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada CPNS/PNS, Pejabat Negara, 
            Anggota ABRI dan Pensiunan yang mempunyai anak (anak kandung, anak tiri dan 
            anak angkat) yang belum berumur 21 tahun atau telah berumur 21 tahun sampai 25 
            tahun bagi anak yang masih melanjutkan pendidikan formal, dan tidak atau belum 
            pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri serta menjadi tanggungan 
            CPNS/PNS, Pejabat Negara, Anggota ABRI dan Pensiunan yang bersangkutan.

            Kepadanya tetap diberikan tunjangan untuk jumlah menurut keadaan tanggal 
            tersebut :
            1)  Tunjangan anak diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak, 
                kecuali bagi mereka yang pada 1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan 
                anak lebih dari 2 (dua) orang anak;
            2)  Yang dimaksud dengan anak kandung adalah anak yang dilahirkan oleh ibu 
                yang terikat pernikahan antar suami istri;
            3)  Yang dimaksud dengan anak tiri adalah anak yang dibawa oleh suami atau 
                istri dari pernikahan terdahulu;
            4)  Yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak orang lain yang telah 
                diangkat oleh CPNS/PNS, Pejabat Negara, Anggota ABRI dan Pensiunan 
                dengan surat keputusan pengadilan negeri dan ketentuan-ketentuan lain.
                Anak angkat yang mendapat tunjangan anak hanya 1 (satu) anak angkat.

    b.  Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Pegawai 
        Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menjabat jabatan tertentu menurut ketentuan 
        yang berlaku dan perhitungannya didasarkan pada besarnya gaji atau uang yang diterima 
        secara tetap oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan terdiri 
        dari :
        1.  Tunjangan Jabatan Pejabat Negara, yaitu tunjangan yang diberikan kepada Pejabat 
            Negara sebesar prosentase tertentu dikalikan gaji pokok;
        2.  Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari :
            a.  Tunjangan Jabatan Struktural, yaitu tunjangan jabatan yang diberikan kepada 
                Pegawai Negeri Sipil yang menjabat pada jabatan struktural pada Dinas/
                Lembaga/Satuan Kerja Daerah.
            b.  Tunjangan Jabatan Fungsional, yaitu tunjangan jabatan yang diberikan kepada 
                Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan fungsional, sebagaimana diatur 
                dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN).
            c.  Tunjangan Beras, yaitu tunjangan pangan yang diberikan kepada Pejabat 
                Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan dalam bentuk 
                natura (beras).
            d.  Tunjangan Khusus Irian Jaya, yaitu tunjangan khusus yang diberikan kepada 
                Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang 
                bekerja di Irian Jaya yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
            e.  Tunjangan Timor-Timur, yaitu tunjangan khusus yang diberikan kepada 
                Pejabat Negara, Pejabat Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang 
                bekerja di Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur yang besarnya sesuai 
                dengan ketentuan yang berlaku.

3.  Contoh penghitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri 
    Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara 
    atau Keuangan Daerah, dijelaskan dalam lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor : 
    SE-38/A/521/0395, Perihal PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi Pejabat Negara, Pegawai 
    Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan 
    Negara atau Keuangan Daerah (copy terlampir).

Demikian untuk dilaksanakan dan disebarluaskan.




DIREKTUR JENDERAL

ttd

A. ANSHARI RITONGA
</code>