KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN\\
REPUBLIK  INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

 NOMOR 20/PMK.02/2006

\\
TENTANG

\\
PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN\\
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH\\
SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH\\
DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA\\
SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2006\\
\\
MENTERI KEUANGAN,\\
 

Menimbang


:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Serta Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2006; 

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39|**12 TAHUN 1985**]] tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23|**12 TAHUN 1994**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=1ff1de774005f8da13f42943881c655f|**21 TAHUN 1997**]] tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5|**20 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

 

 

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

 

 

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 

 

6.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);

 

 

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

 

 

8.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2006.

 

BAB I\\
KETENTUAN UMUM\\
Pasal 1

 

 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

 

 

1.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

 

 

2.

Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.

 

 

3.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

 

Pasal 2

 

 

(1)

Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. 

 

 

(2)

Penerimaan negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

 

BAB II\\
DANA BAGI HASIL PBB DAN BPHTB BAGIAN DAERAH\\
Pasal 3

 

 

(1)

Dana Bagi Hasil PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian:

 

 

 

a.

16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

 

 

 

b.

64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan;

 

 

 

c.

9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

 

 

(2)

Dana Bagi Hasil BPHTB sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian:

 

 

 

a.

16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

 

 

 

b.

64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

 

Pasal 4

 

 

(1)

Alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2006 merupakan perkiraan.

 

 

(2)

Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

 

 

(3)

Jumlah perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB bagian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

 

 

 

a.

Dana Bagi Hasil PBB bagian daerah secara keseluruhan sebesar Rp 12.740.461.688.070,- (dua belas triliun tujuh ratus empat puluh miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah);

 

 

 

b.

Dana Bagi Hasil BPHTB bagian daerah secara keseluruhan sebesar Rp 4.224.080.000.000,- (empat triliun dua ratus dua puluh empat miliar delapan puluh juta rupiah).

 

 

(4)

Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2006 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

Pasal 5

 

 

(1)

Untuk Dana Bagi Hasil PBB provinsi dan kabupaten/kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini termasuk alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 478.302.719.850,- (empat ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian:

 

 

 

a.

Bagian dari PBB sebesar Rp 334.811.903.895,- (tiga ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

 

 

 

b.

Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp143.490.815.955 (seratus empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

 

 

(2)

Untuk Dana Bagi Hasil BPHTB provinsi dan kabupaten/kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini termasuk alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp5.581.459.200,- (lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian:

 

 

 

a.

Bagian dari BPHTB sebesar Rp3.907.021.440,- (tiga miliar sembilan ratus tujuh juta dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

 

 

 

b.

Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 1.674.437.760,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

 

 

(3)

Jumlah perkiraan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b berasal dari pemotongan bagian provinsi dan kabupaten/kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen).

 

 

(4)

Pendistribusian lebih lanjut tambahan penerimaan dan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kabupaten, kota atau nama lainnya diatur secara adil dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

 

Pasal 6

 

 

(1)

Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan.

 

 

(2)

Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB dilaksanakan secara mingguan.

 

 

(3)

Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB III\\
PBB DAN BPHTB BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG\\
DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA\\
Pasal 7

 

 

(1)

Penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota.

 

 

(2)

Alokasi untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

a.

6,5% (enam lima persepuluh persen) dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota; dan

 

 

 

b.

3,5% (tiga lima persepuluh persen) dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

 

 

(3)

Penerimaan BPHTB bagian Pemerintah Pusat sebesar 20% (dua puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

 

Pasal 8

 

 

(1)

Alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan BPHTB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk Tahun Anggaran 2006 merupakan perkiraan.

 

 

(2)

Perkiraan alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat dan BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana penerimaan PBB dan BPHTB dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

 

 

(3)

Jumlah alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat dan BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

 

 

 

a.

PBB bagian Pemerintah Pusat secara keseluruhan sebesar Rp 1.022.382.728.055,- (satu triliun dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah).

 

 

 

b.

BPHTB bagian Pemerintah Pusat secara keseluruhan sebesar Rp 1.056.020.000.000,- (satu triliun lima puluh enam miliar dua puluh juta rupiah).

 

Pasal 9

 

 

(1)

Perkiraan alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan BPHTB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk Tahun Anggaran 2006 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

 

(2)

Alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b didasarkan pada prognosa realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

 

Pasal 10

 

 

(1)

Penyaluran alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat dan BPHTB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I pada bulan April, tahap II pada bulan Agustus, dan tahap III pada bulan November tahun anggaran berjalan.

 

 

(2)

Penyaluran alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dibagikan sebagai insentif sebesar 35% (tiga lima persepuluh persen) dialokasikan berdasarkan prognosa realisasi peneri_maan pada tahap III bulan November tahun anggaran berjalan.

 

 

(3)

Ketentuan mengenai penyaluran alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat dan BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 11

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 13 Maret 2006\\
MENTERI KEUANGAN 

\\
\\
SRI MULYANI INDRAWATI