KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
\\
{{/tkb/admin/user_images/images/National_emblem_of_Indonesia_Gar%0A%0Auda_Pancasila123.png}}\\
MENTERI KEUANGAN\\
REPUBLIK INDONESIA

----


PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92/PMK.010/2019

\\
TENTANG

\\
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN\\
NOMOR [[view.php?id=a4c07618e910823c1d3d95a2e696e75f|**253/PMK.03/2008**]] TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU\\
SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS\\
PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH

\\
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA\\
\\
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,\\
 

Menimbang

:

a.

bahwa ketentuan mengenai Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=a4c07618e910823c1d3d95a2e696e75f|**253/PMK.03/2008**]] tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=2e6d941e3bc2dbd3f122040f056b6718|**90/PMK.03/2015**]];

 

 

b.

bahwa untuk semakin mendorong pertumbuhan sektor properti, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah, serta mengubah ketentuan mengenai Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e|**36 TAHUN 2008**]] tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=a4c07618e910823c1d3d95a2e696e75f|**253/PMK.03/2008**]] tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah;

Mengingat

:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=a4c07618e910823c1d3d95a2e696e75f|**253/PMK.03/2008**]] tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=2e6d941e3bc2dbd3f122040f056b6718|**90/PMK.03/2015**]] tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=a4c07618e910823c1d3d95a2e696e75f|**253/PMK.03/2008**]] tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 667);

\\
MEMUTUSKAN:\\
 

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=a4c07618e910823c1d3d95a2e696e75f|**253/PMK.03/2008**]] TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH.

 

 

 

 

 

Pasal 1

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=a4c07618e910823c1d3d95a2e696e75f|**253/PMK.03/2008**]] tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=2e6d941e3bc2dbd3f122040f056b6718|**90/PMK.03/2015**]] diubah sebagai berikut:

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Pasal 1

 

 

 

(1)

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e|**36 TAHUN 2008**]] adalah Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

 

 

 

(2)

Barang yang tergolong sangat mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

 

 

 

a.

pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi;

 

 

 

 

b.

kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya;

 

 

 

 

c.

rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 400m2 (empat ratus meter persegi);

 

 

 

 

d.

apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 150m2 (seratus lima puluh meter persegi);

 

 

 

 

e.

kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus, dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc; dan/ atau

 

 

 

 

f.

kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc.

 

 

 

(3)

Harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batasan harga jual sehubungan dengan pembelian barang yang tergolong sangat mewah, yaitu jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual.

 

 

2.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 2

 

 

 

(1)

Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib memungut Pajak Penghasilan pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

 

 

 

(2)

Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebesar:

 

 

 

 

a.

1% (satu persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) atas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c dan huruf d; dan

 

 

 

 

b.

5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) atas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f.

 

 

 

(3)

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembelian barang yang tergolong sangat mewah.

 

 

Pasal II

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 19 Juni 2019\\
\\
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
ttd.\\
\\
SRI MULYANI  INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta\\
pada tanggal 19 Juni 2019\\
\\
DIREKTUR JENDERAL\\
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN\\
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\\
REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
ttd.\\
\\
WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 665