KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    17 April 1998

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 944/PJ.51/1998

                            TENTANG

      PPN DAN PPn BM ATAS PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DANA BANTUAN LUAR NEGERI

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 12 Maret 1998, perihal tersebut pada pokok surat, 
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa sehubungan dengan adanya pengadaan 1 (satu) unit 
    kendaraan bermotor Toyota Kijang yang dananya bersumber dari Bantuan Luar Negeri ADB Loan 
    Nomor ADB 1469-INO tanggal 6 Nopember 1996 yang tertuang dalam DIP Nomor 178/XVIII/3/--/1997 
    tanggal 31 Maret 1997 yang telah direvisi sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat 
    Jenderal Anggaran Nomor S-397/WA.07/BD.03/1998 tanggal 24 Maret 1998, Saudara mohon agar PPN 
    dan PPn BM atas pengadaan kendaraan bermotor tersebut tidak dipungut.

2.  Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk 
    Tambahan, PPN dan PPn BM, dan PPh dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai 
    oleh hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, PPN dan PPn BM yang terutang sejak 1 April 1995 atas 
    impor dan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dalam rangka pelaksanaan proyek 
    Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.

3.  Selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996, 
    yang dimaksud Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) 
    atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk proyek yang dibiayai dengan Perjanjian 
    Penerusan Pinjaman (PPP)/Subsidiary Loan Agreement (SLA).

4.  Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terhadap pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor 
    Toyota Kijang oleh Bagian Proyek Penelitian PHT Tanaman Perkebunan dari PT XYZ Jl. Pajajaran 
    Bogor, yang seluruh dananya dibebankan pada Bantuan Luar Negeri yang tertuang dalam DIP Proyek 
    Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan T.A 1997/1998 Nomor 178/XVIII/3/--/1997 
    tanggal 31 Maret 1997 Kode Proyek 16.1.02.380200.18.11.002 dan telah direvisi sesuai dengan surat 
    Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-397/WA.07/BD.03/1998 tanggal 
    24 Maret 1998, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 11/SPK/PHTBUN/III/1998 tanggal 11 Maret 
    1998, tidak dipungut PPN dan PPn BM.

    Walaupun demikian, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 
    239/KMK.01/1996 jo angka 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.53/1996 tanggal 
    4 Juni 1996, PT XYZ tetap harus Membuat Faktur Pajak dengan diberi cap "PPN dan PPn BM tidak 
    dipungut sesuai dengan PP Nomor 42 TAHUN 1995".

Demikian agar Saudara maklum.




A.N. DIREKTUR JENDERAL 
DIREKTUR PPN DAN PTLL

ttd

A. SJARIFUDDIN ALSAH
</code>