KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

Menteri Perdagangan Republik Indonesia


 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
NOMOR : 10/M‐DAG/PER/4/2008

 

TENTANG

KETENTUAN KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS INDONESIA (SIR)\\
YANG DIPERDAGANGKAN KE LUAR NEGERI

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka menjaga mutu dan meningkatkan daya saing, citra produk Indonesia serta kepastian usaha bagi Produsen Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR), perlu dilakukan penataan kembali peraturan yang ada;

 

 

b.

bahwa peraturan-peraturan tentang Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang ada saat ini dalam perkembangannya tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diatur kembali;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);

 

 

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210);

 

 

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

 

 

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor [[view.php?id=a159b2e2c6b3cb7bf0e92eb43fe27bdd|**10 TAHUN 1995**]] tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=887c5a2b0d1bcf5b169ac8d63806bd13|**17 TAHUN 2006**]] tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

 

 

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

 

 

6.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

 

 

7.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;

 

 

8.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

 

 

9.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

 

 

10.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

 

 

11.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

 

 

12.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;

 

 

13.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;

 

 

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS INDONESIA (SIR) YANG DIPERDAGANGKAN KE LUAR NEGERI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1

 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

 

 

1.

Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

 

 

2.

Karet Alam Spesifikasi Teknis (Technically Specified Rubber/TSR) Indonesia atau Standard Indonesian Rubber yang selanjutnya disebut SIR adalah karet alam yang diperoleh dari pengolahan getah/lateks dan bahan olah karet yang berasal dari pohon Hevea brasiliensis secara mekanis dengan atau tanpa bahan kimia, serta memenuhi persyaratan mutu SNI.

 

 

3.

Tanda Pengenal Produsen yang selanjutnya disebut TPP adalah identitas yang diberikan oleh Departemen Perdagangan kepada Produsen SIR.

 

 

4.

Produsen SIR adalah setiap orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melakukan kegiatan produksi SIR baik yang telah memiliki sertifikat produk penggunaan tanda SNI yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian maupun yang belum memiliki sertifikat produk penggunaan tanda SNI.

 

 

5.

Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disebut LPK adalah Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI atau Laboratorium Penguji yang menerbitkan Sertifikat Hasil Uji dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup Karet Alam Spesifikasi Teknis / SIR.

 

 

6.

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang menyatakan bahwa pelaku usaha mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang sesuai persyaratan SNI (melalui sertifikasi tipe 5).

 

 

7.

Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden yang bertanggung jawab mengakreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.

 

 

8.

Sertifikat Hasil Uji adalah dokumen yang diterbitkan oleh laboratorium penguji yang mencantumkan hasil pengujian atas contoh barang yang telah diuji berdasarkan spesifikasi, metode uji dan memenuhi persyaratan SNI.

 

 

9.

Laboratorium Penguji SIR adalah laboratorium terakreditasi KAN yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh SIR.

 

 

10.

Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disebut PEB adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik.

 

 

 

 

 

 

Pasal  2

 

 

(1)

SIR yang diperdagangkan ke luar negeri wajib memenuhi SNI 06-1903-2000 atau revisinya.

 

 

(2)

Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya SPPT SNI atau Sertifikat Hasil Uji.

 

 

 

 

 

 

Pasal  3

 

 

Setiap Produsen SIR, wajib memiliki Tanda Pengenal Produsen (TPP).

 

 

 

 

 

Pasal 4

 

 

TPP diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang.

 

 

 

 

 

Pasal 5

 

 

Untuk dapat memiliki TPP :

 

 

a.

Produsen SIR yang sudah memiliki SPPT SNI untuk SIR, wajib mengajukan permohonan TPP kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dengan melampirkan :

 

 

 

1.

Fotokopi Akte pendirian perusahaan dan atau perubahannya;

 

 

 

2.

Fotokopi Surat Ijin Usaha Industri atau Ijin Usaha Tetap;

 

 

 

3.

Surat/dokumen yang menunjukkan bahwa Produsen SIR mempunyai Laboratorium SIR yang dibuktikan dengan daftar peralatan dan jumlah personil laboratorium yang harus dimiliki sesuai dengan kapasitas produksi pabrik; sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-a dan Lampiran I-b Peraturan ini;

 

 

 

4.

Surat keterangan sebagai anggota Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO); dan

 

 

 

5.

Fotokopi SPPT SNI dari LPK yang terakreditasi KAN untuk lingkup SIR dan terdaftar di Departemen Perdagangan.

 

 

b.

Produsen SIR yang belum memiliki SPPT SNI untuk SIR, wajib mengajukan permohonan TPP kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dengan melampirkan :

 

 

 

1.

Fotokopi Akte pendirian perusahaan dan atau perubahannya;

 

 

 

2.

Fotokopi Surat Ijin Usaha Industri atau Ijin Usaha Tetap;

 

 

 

3.

Rekomendasi teknis dari LPK dalam hal ini Laboratorium penguji SIR yang sudah diakreditasi KAN dengan lingkup SIR dan terdaftar di Departemen Perdagangan serta mempunyai tenaga ahli/teknis di bidang SIR, meliputi :

 

 

 

 

3a.

Surat/dokumen yang menunjukkan bahwa Produsen SIR mempunyai Laboratorium SIR yang dibuktikan dengan daftar peralatan dan jumlah personil laboratorium yang harus dimiliki sesuai dengan kapasitas produksi pabrik; sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-a dan Lampiran I-b Peraturan ini;

 

 

 

 

3b.

Hasil pengujian yang memenuhi persyaratan SNI 06-1903-2000 atau revisinya terhadap sekurang-kurangnya 60 contoh SIR yang diambil dari 12 hari berturut-turut (sekurang-kurangnya 5 contoh SIR perhari); dan

 

 

 

 

3c.

Rekomendasi teknis yang diterbitkan dan ditandatangani oleh penanggungjawab LPK dalam hal ini Laboratorium Penguji SIR.

 

 

 

4.

Surat keterangan sebagai anggota GAPKINDO; dan

 

 

 

5.

Surat pernyataan kesediaan Produsen SIR untuk memperoleh SPPT SNI untuk SIR dari LPK dengan lingkup SIR dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan TPP.

 

 

c.

Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

 

 

d.

Contoh surat pernyataan kesediaan Produsen SIR sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

 

 

 

 

 

 

Pasal 6

 

 

(1)

Untuk memastikan kebenaran dokumen yang diajukan oleh pemohon, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, melakukan pemeriksaan dokumen.

 

 

(2)

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang menerbitkan TPP jika permohonan memenuhi persyaratan atau surat penolakan permohonan TPP paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap.

 

 

(3)

Penerbitan TPP atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Produsen SIR dengan tembusan kepada Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan.

 

 

(4)

Contoh TPP dan surat penolakan permohonan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-a dan Lampiran IV-b Peraturan ini.

 

 

 

 

 

 

Pasal 7

 

 

(1)

TPP yang diterbitkan terdiri dari tiga huruf, dengan huruf pertama menunjukkan kode daerah Produsen yaitu :

 

 

 

a.

S untuk daerah Sumatera;

 

 

 

b.

D untuk daerah Jawa dan Bali;

 

 

 

c.

K untuk daerah Kalimantan;

 

 

 

d.

C untuk daerah Sulawesi;

 

 

 

e.

M untuk daerah Maluku dan Nusa Tenggara; dan

 

 

 

f.

P untuk daerah Papua.

 

 

(2)

Huruf kedua dan ketiga menunjukan identitas Produsen berdasarkan alphabet menurut urutan perusahaan penerima TPP.

 

 

 

 

 

 

Pasal 8

 

 

Masa berlaku kemilikan TPP adalah selama Produsen SIR masih melakukan kegiatan produksi.

 

 

 

 

 

Pasal 9

 

 

(1)

Produsen SIR yang telah memperoleh TPP wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan dan produksi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dengan tembusan kepada Direktur Eksekutif GAPKINDO.

 

 

(2)

Contoh Laporan realisasi penjualan dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

 

 

 

 

 

 

Pasal 10

 

 

(1)

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang melakukan evaluasi kegiatan produksi Produsen SIR setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan laporan realisasi penjualan dan produksi.

 

 

(2)

Jika ada pengaduan mengenai ketidakpastian kinerja Produsen SIR yang telah mendapat TPP, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang bersama dengan Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan dalam hal ini Pusat Standardisasi dan GAPKINDO dapat melakukan verifikasi.

 

 

(3)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk masa berlaku kemilikan TPP.

 

 

 

 

 

 

Pasal 11

 

 

(1)

Dalam hal terjadi perubahan kemilikan, nama perusahaan atau badan hukum, Produsen SIR yang baru dapat memperoleh TPP dengan identitas yang lama dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

 

 

 

a.

Fotokopi akte perubahan perusahaan;

 

 

 

b.

Fotokopi Ijin Usaha Industri atau Ijin Usaha Tetap yang baru;

 

 

 

c.

Fotokopi SPPT SNI yang berlaku;

 

 

 

d.

Fotokopi TPP yang lama;

 

 

 

e.

Fotokopi TPP yang lama;

 

 

 

f.

Rekomendasi teknis dari Laboratorium Penguji SIR dalam hal Produsen SIR yang baru belum mempunyai SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

 

 

(2)

Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

 

 

 

 

 

 

Pasal 12

 

 

(1)

TPP dan Lambang SIR hanya dapat dicantumkan pada produk yang dihasilkan oleh Produsen SIR yang telah memiliki TPP dan memenuhi persyaratan SNI 06-1903-2000 atau revisinya.

 

 

(2)

Ketentuan mengenai huruf dan penandaan TPP, Lambang SIR dan Kemasan SIR mengikuti ketentuan SNI 06-1903-2000 atau revisinya.

 

 

 

 

 

 

Pasal 13

 

 

(1)

Produsen SIR yang telah memiliki TPP tetapi SPPT SNI-nya dibatalkan oleh LPK atau yang habis masa berlakunya, harus memperoleh kembali SPPT SNI dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pembatalan atau tanggal habis masa berlakunya.

 

 

(2)

Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen SIR belum mendapatkan SPPT SNI, maka TPP-nya dibatalkan.

 

 

(3)

Contoh surat pembatalan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

 

 

 

 

 

 

Pasal 14

 

 

(1)

TPP yang sudah diberikan dapat dibatalkan apabila Produsen SIR :

 

 

 

a.

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

 

 

 

b.

tidak melakukan kegiatan produksi selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

 

 

 

c.

menggunakan TPP untuk produk SIR yang bukan dihasilkan Produsen yang bersangkutan;

 

 

 

d.

Mengalihgunakan TPP kepada perusahaan lain yang menyewa fasilitas pengolahan/produksinya;

 

 

 

e.

tidak memperoleh SPPT SNI selama 2 (dua) tahun terhitung sejak TPP diterbitkan khususnya bagi Produsen SIR yang belum memiliki SPPT SNI;

 

 

 

f.

tidak menyampaikan laporan realisasi penjualan dan produksi selama 2 (dua) tahun berturut-turut; atau

 

 

 

g.

tidak lagi menjadi anggota GAPKINDO.

 

 

(2)

Pembatalan TPP dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dengan tembusan kepada Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

 

 

(3)

Contoh surat pembatalan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

 

 

 

 

 

 

Pasal 15

 

 

Untuk dapat melakukan penilaian kesesuaian kepada Produsen SIR, LPK harus diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SIR dan terdaftar pada Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan dalam hal ini Pusat Standardisasi.

 

 

 

 

 

Pasal 16

 

 

(1)

Pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan dalam hal ini Kepala Pusat Standardisasi dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran.

 

 

(2)

Formulir permohonan pendaftaran dilampiri dengan :

 

 

 

a.

Fotokopi sertifikat akreditasi KAN dengan ruang lingkup SIR; dan

 

 

 

b.

Surat Pernyataan memiliki Tenaga Ahli/teknis yang mempunyai kompetensi di bidang SIR untuk laboratorium penguji.

 

 

(3)

Contoh formulir permohonan pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

 

 

 

 

 

 

Pasal 17

 

 

(1)

Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan dalam hal ini Kepala Pusat Standardisasi menerbitkan Keputusan Pendaftaran atau surat penolakan permohonan pendaftaran LPK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap.

 

 

(2)

Masa berlaku Keputusan Pendaftaran LPK adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

 

 

(3)

Contoh Keputusan Pendaftaran LPK dan surat Penolakan Pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII-a dan Lampiran VIII-b Peraturan ini.

 

 

 

 

 

 

Pasal 18

 

 

(1)

Untuk memperpanjang masa berlaku Keputusan Pendaftaran LPK, LPK yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan dalam hal ini Kepala Pusat Standardisasi dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran ulang dan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

 

 

(2)

Contoh formulir permohonan pendaftaran ulang LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

 

 

 

 

 

 

Pasal 19

 

 

LPK yang terdaftar wajib menyampaikan laporan sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan dalam hal ini Kepala Pusat Standardisasi dengan melampirkan :

 

 

a.

Fotokopi Sertifikat Kesesuaian yang diterbitkan, penundaan, perpanjangan atau pencabutan status sertifikasi; dan

 

 

b.

Fotokopi hasil pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Produsen SIR yang telah memperoleh SPPT SNI.

 

 

 

 

 

 

Pasal 20

 

 

Jika ada pengaduan mengenai kinerja LPK yang telah mendapat Keputusan Pendaftaran, Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan dalam hal ini Pusat Standardisasi bersama dengan KAN dapat melakukan verifikasi.

 

 

 

 

 

Pasal 21

 

 

(1)

Keputusan Pendaftaran LPK dapat dibatalkan apabila :

 

 

 

a.

Status akreditasi LPK dicabut atau tidak diperpanjang;

 

 

 

b.

Hasil verifikasi terhadap LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak memenuhi syarat; atau

 

 

 

c.

LPK tidak menyampaikan laporan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, selama 1 (satu) tahun berturut-turut kepada Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan dalam hal ini Pusat Standardisasi.

 

 

(2)

SPPT SNI yang dikeluarkan oleh LPK berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dalam hal LPK penerbit SPPT SNI dimaksud dibatalkan pendaftarannya dan pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan dalam hal ini Pusat Standardisasi.

 

 

(3)

Contoh surat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.

 

 

 

 

 

 

Pasal 22

 

 

Pengawasan terhadap SIR yang diperdagangkan ke luar negeri dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktorat Pengawasan dan Pegendalian Mutu Barang.

 

 

 

 

 

Pasal 23

 

 

SIR yang diperdagangkan ke luar negeri, harus berasal dari Produsen SIR yang memiliki TPP.

 

 

 

 

 

Pasal 24

 

 

Untuk dapat memperdagangkan SIR ke luar negeri, Produsen SIR harus memiliki TPP dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

 

 

a.

Produsen SIR yang telah memiliki SPPT SNI harus mencantumkan nomor SPPT SNI dalam dokumen PEB untuk setiap partai barang yang di ekspor;

 

 

b.

Produsen SIR yang belum memiliki SPPT SNI harus melampirkan Sertifikat Hasil Uji dari Laboratorium Penguji SIR yang memenuhi persyaratan SNI 06-1903-2000 atau revisinya, untuk setiap partai barang yang di ekspor;

 

 

c.

Produsen SIR yang SPPT SNI-nya dibatalkan dan sedang dalam masa proses sertifikasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan akan melakukan ekspor, sebelum mendapat SPPT SNI yang baru harus melampirkan Sertifikat Hasil Uji dari Laboratorium Penguji SIR dan memenuhi persyaratan SNI 06-1903-2000 atau revisinya, untuk setiap partai barang yang di ekspor;

 

 

d.

Produsen SIR yang SPPT SNI-nya habis masa berlakunya dan sedang dalam masa proses sertifikasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan akan melakukan ekspor, sebelum mendapat SPPT SNI yang baru dapat menggunakan SPPT SNI yang lama dengan melampirkan surat keterangan dari LPK.

 

 

 

 

 

 

Pasal 25

 

 

(1)

Pembinaan terhadap Produsen SIR yang telah memiliki TPP dan LPK terdaftar dilakukan oleh Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan dan Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan.

 

 

(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan teknis, penyuluhan, pelatihan dan konsultasi.

 

 

 

 

 

 

Pasal 26

 

 

(1)

Produsen SIR yang sudah memiliki TPP sebelum berlakunya Peraturan ini, wajib mengajukan permohonan ulang kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang untuk mendapatkan TPP dengan identitas sesuai TPP yang dimilikinya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Ini, dengan melampirkan :

 

 

 

a.

Fotokopi TPP lama atau Surat keterangan dari GAPKINDO apabila TPP yang dimiliki hilang,

 

 

 

b.

Fotokopi Ijin Usaha Industri atau Ijin Usaha Tetap;

 

 

 

c.

Daftar Peralatan Laboratorium dan Personel Laboratorium yang memadai sesuai kapasitas produksi pabrik, jumlah dan jenis peralatan minimal sesuai kapasitas produksi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini; dan

 

 

 

d.

Fotokopi SPPT SNI dari LPK bagi Produsen SIR yang telah memperoleh SPPT SNI, atau rekomendasi teknis dari LPK (Laboratorium Penguji SIR) disertai pernyataan kesediaan Produsen SIR untuk memperoleh SPPT SNI paling lambat dalam 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b butir 5 bagi Produsen SIR yang belum memiliki SPPT SNI.

 

 

(2)

Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

 

 

 

 

 

 

Pasal 27

 

 

Produsen SIR yang sudah memiliki TPP sebelum berlakunya Peraturan ini dan tidak mengajukan permohonan pendaftaran ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), TPP yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Pasal 28

 

 

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka :

 

 

a.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 143/Kp/VI/69 tentang Standard Indonesian Rubber /SIR;

 

 

b.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 339/Kp/XI/1969 tentang Lambang Standard Indonesian Rubber /SIR;

 

 

c.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 389/KP/XII/1969 tentang Peraturan Pelaksanaan Keputusan Menteri Perdagangan Mengenai SIR;

 

 

d.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 45/KP/III/71 tentang Tambahan dan Perubahan Keputusan Menteri Perdagangan Mengenai SIR (Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 143/KP/VI/69 dan Nomor 389/KP/XII/69);

 

 

e.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 365/KP/XI/71 tentang Pencabutan SIR 35 Sebagai Salah Satu Jenis Mutu dari SIR;

 

 

f.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 139A/KP/IV/72 tentang Pemakaian Pita Polythene Dengan Lambang SIR Pada Bandela-Bandela SIR;

 

 

g.

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 450/Kp/XI/80 tentang Berat Bandela, Jumlah Bandela Dalam Peti Pallet, Berat Pembungkus Bandela dan Pengemasan SIR dengan Shrink Wrapped;

 

 

h.

Ralat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 450/Kp/XI/80 Pada Diktum Ke Empat tentang Penandaan;

 

 

i.

Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian Nomor 38A/Kpb/I/1981 dan Nomor 81/Kpts/Um/I/1981 tentang Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpb/X/73 dan Nomor 518/Kpts/Um/10/1973 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Mutu SIR;

 

 

j.

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 39/Kp/I/81 tentang Pengawasan Mutu SIR;

 

 

k.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 321/Kp/VIII/83 tentang Perubahan Skema SIR;

 

 

l.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 184/Kp/VI/88 tentang Standard Indonesian Rubber /SIR;

 

 

m.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 164/MPP/Kep/6/1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib untuk Produk Ekspor Tertentu; pada klausula yang berkaitan dengan SIR;

 

 

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 29

 

 

Peraturan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

pada tanggal 8 April 2008

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ttd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARI ELKA PANGESTU