KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
               KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR KEP - 112/PJ./2007

                            TENTANG

                PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA 
                KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, 
                  PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN 
             KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN, 
                KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I, 
             DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT II

                    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.  bahwa sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan 
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
    Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
    Nomor 55/PMK.01/2007, perlu diatur penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya 
    Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di
    Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
    Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak    Jawa Barat II;
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
    Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai 
    Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi 
    Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat
    Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II;

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
55/PMK.01/2007;

                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI 
BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN  
KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN, 
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT 
JENDERAL PAJAK JAWA BARAT II. 


PERTAMA :

Menerapkan organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Pelayanan, 
Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 di lingkungan :
1.  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten,
2.  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan
3.  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II.


KEDUA :

Saat mulai beroperasinya KPP Pratama dan KP2KP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
Jawa Barat II adalah sebagai berikut :

1.  Tanggal 14 Agustus 2007 meliputi :
    a.  KPP Pratama Cibinong
    b.  KPP Pratama Cileungsi
    c.  KPP Pratama Ciawi
    d.  KPP Pratama Bekasi Utara
    e.  KPP Pratama Bekasi Selatan
    f.  KPP Pratama Cikarang Utara
    g.  KPP Pratama Bogor
    h.  KPP Pratama Kuningan KPP Pratama Cibitung
    j.  KPP Pratama Cikarang Selatan
    k.  KPP Pratama Cirebon
    l.  KPP Pratama Depok
    m.  KPP Pratama Indramayu
    n.  KPP Pratama Karawang Utara
    o.  KPP Pratama Karawang Selatan
    p.  KPP Pratama Subang
    q.  KP2KP Majalengka
    r.  KP2KP Sumber

2.  Tanggal 28 Agustus 2007 meliputi :
    a.  KPP Pratama Cilegon
    b.  KPP Pratama Serang
    c.  KPP Pratama Serpong
    d.  KPP Pratama Kosambi
    e.  KPP Pratama Tangerang Timur
    f.  KPP Pratama Tangerang Barat
    g.  KPP Pratama Bandung Bojonagara
    h.  KPP Pratama Bandung Cibeunying
    i.  KPP Pratama Bandung Cicadas
    j.  KPP Pratama Bandung Karees
    k.  KPP Pratama Bandung Tegallega
    l.  KPP Pratama Ciamis
    m.  KPP Pratama Cianjur
    n.  KPP Pratama Cimahi
    o.  KPP Pratama Purwakarta
    p.  KPP Pratama Soreang
    q.  KPP Pratama Majalaya
    r.  KPP Pratama Sukabumi
    s.  KPP Pratama Sumedang
    t.  KPP Pratama Tasikmalaya
    u.  KPP Pratama Garut
    v.  KP2KP Banjar
    w.  KP2KP Pelabuhan Ratu

3.  Tanggal 6 Nopember 2007 meliputi :
    a.  KPP Pratama Pandeglang
    b.  KPP Pratama Tigaraksa
    c.  KP2KP Rangkas Bitung


KETIGA  :   

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :
1.  Sekretaris Direktorat Jenderal;
2.  Para Direktur;
3.  Para Tenaga Pengkaji;
4.  Para Kepala Kantor Wilayah;
5.  Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
6.  Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
7.  Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
8.  Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan;
di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Agustus 2007
Direktur Jenderal Pajak,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098
</code>