KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/249~PMK.03~2008Per_files/image002.jpg?82x87}}

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
\\
NOMOR 297/KMK.03/2003

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=760abe2f7ea403a5c8ac329f72e4d42e|**439/KMK.03/1996**]]\\
 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO)

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang

:

bahwa dalam rangka menunggu kesiapan teknis pelaksanaan pembayaran setoran pajak dengan menggunakan sistem on-line pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, dan PT. Pos Indonesia dan mengingat kondisi geografis masih terdapat wilayah tertentu yang belum terjangkau jaringan sistem informasi secara on-line antara Kantor Pusat PT. Pos Indonesia dengan Unit Pelaksana Teknis, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=760abe2f7ea403a5c8ac329f72e4d42e|**439/KMK.03/1996**]] tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Melalui PT. Pos Indonesia (Persero);

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

Undang-undang Perbendaharaan Negara (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860);

 

 

2.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

 

 

3.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c|**17 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

 

 

4.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3|**18 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

 

 

5.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39|**12 TAHUN 1985**]] tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23|**12 TAHUN 1994**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

 

 

6.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

 

 

7.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

 

 

8.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

 

9.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6|**143 TAHUN 2000**]] tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3|**18 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061);

 

 

10.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

 

 

11.

Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

 

 

12.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=161c5c5ad51fcc884157890511b3c8b0|**5/KMK.01/1993**]] tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=ee6e910d8a25e34748decf784fe5e6a2|**536/KMK.03/2002**]];

 

 

13.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=760abe2f7ea403a5c8ac329f72e4d42e|**439/KMK.03/1996**]] tentang Pengelolaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=2c29d89cc56cdb191c60db2f0bae796b|**538/KMK.03/2002**]];

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=760abe2f7ea403a5c8ac329f72e4d42e|**439/KMK.03/1996**]] TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO).\\
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal I

 

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=760abe2f7ea403a5c8ac329f72e4d42e|**439/KMK.03/1996**]] tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=2c29d89cc56cdb191c60db2f0bae796b|**538/KMK.03/2002**]], diubah sebagai berikut:

 

1.

Ketentuan Pasal 2A ayat (1) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga keseluruhan Pasal 2A menjadi berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Pasal 2A

 

 

(1)

Untuk dapat menerima setoran penerimaan pajak, PT. Pos Indonesia (Persero) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

 

 

 

a.

memiliki jaringan sistem informasi yang terhubung langsung secara on-line antara kantor pusat dan seluruh atau sebagian Unit Pelaksana Teknis di daerah.

 

 

 

b.

memiliki sistem informasi yang dapat dihubungkan secara on-line dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran; dan

 

 

 

c.

mendapatkan pertimbangan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak.

 

 

(2)

Dalam hal PT. Pos Indonesia (Persero) belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PT. Pos Indonesia (Persero) tetap dapat menerima setoran penerimaan pajak sampai dengan tanggal 30 Juni 2003.

 

 

(3)

Unit Pelaksana Teknis PT. Pos Indonesia (Persero) yang telah dapat melakukan administrasi penerimaan pajak secara on-line wajib menerima setoran penerimaan pajak secara on-line.

 

 

(4)

Unit Pelaksana Teknis PT. Pos Indonesia (Persero) yang belum dapat melakukan administrasi penerimaan pajak secara on-line tetap dapat menerima setoran penerimaan pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 sepanjang Kantor Pusat dan atau sebagian Kantor Cabang PT. Pos Indonesia (Persero) tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 2A ayat (1).

 

 

(5)

Dalam hal antara Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis PT. Pos Indonesia (Persero) pada suatu daerah yang belum terjangkau sistem informasi secara on-line dikarenakan kondisi geografis dan atau tidak tersedianya fasilitas teknologi yang mengakibatkan Unit Pelaksana Teknis PT. Pos Indonesia (Persero) tersebut tidak dapat mengadministrasikan penerimaan pajak secara on-line, maka akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Diantara Pasal 6A dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 6B yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Pasal 6B

 

 

(1)

PT. Pos Indonesia (Persero) selama jam buka kas wajib menerima setiap setoran pajak dari Wajib Pajak tanpa melihat jumlah pembayaran.

 

 

(2)

Dalam hal Wajib Pajak membayar pajak melalui Teller, PT. Pos Indonesia (Persero) tidak dibenarkan mengenakan biaya transaksi atas pembayaran pajak.

 

 

(3)

Dalam hal PT. Pos Indonesia (Persero) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat diatas, Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran memberikan peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahan yang dilakukan.

 

 

(4)

Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali dan belum diindahkan, maka Menteri Keuangan dapat mencabut penunjukan PT. Pos Indonesia (Persero) untuk menerima setoran penerimaan pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal II

 

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.\\
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 30 Juni 2003\\
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
ttd\\
\\
BOEDIONO