KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg}}

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


----


 

 

12 Januari 2000

\\
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR SE-01/PJ.41/2000\\
\\
TENTANG\\
\\
  PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR FISKAL LUAR NEGERI BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK\\
      KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN YANG MENERUSKAN\\
             PENERBANGAN KE LUAR NEGERI\\
 

 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
 

 

 

Mengingat masih banyaknya pertanyaan dan sinyalemen adanya penyimpangan yang berkaitan dengan  pengecualian dari pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri dalam  kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 

1.

Bagi Orang Pribadi penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di daerah-daerah tertentu yang bertolak ke luar negeri dalam kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN dibebaskan/ dikecualikan dari pembayaran Fiskal Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=698d51a19d8a121ce581499d7b701668|**46 TAHUN 1994**]] yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb|**78 TAHUN 1999**]] tanggal 22 September 1999, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : [[view.php?id=7143d7fbadfa4693b9eec507d9d37443|**400/KMK.04/1999**]] tanggal 11 Agustus 1999 dan terakhir dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-43/PJ.41/1999 tanggal 4 Oktober 1999.

2.

Bagi Orang Pribadi sebagaimana tersebut pada angka 1 yang kemudian meneruskan perjalanannya  ke negara lain di luar kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN tetap dikecualikan/ dibebaskan dari pembayaran Fiskal Luar Negeri.

3.

Dalam rangka pemberian pelayanan yang baik kepada anggota masyarakat, diharapkan Saudara  segera menjelaskan ketentuan tersebut kepada instansi/petugas Imigrasi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat setempat.

 

 

 

Demikian untuk dilaksanakan semestinya.

 

 

 

 

 

 

DIREKTUR JENDERAL,

 

 

 

 

 

ttd

 

 

 

 

 

A. ANSHARI RITONGA