KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               21 Februari 2003

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                          NOMOR S - 56/PJ.43/2003

                            TENTANG

            PERMOHONAN MENGENAI TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 23 UU NO. 17/2000

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Ref : XXX tanggal 1 Oktober 2002 perihal sebagaimana tersebut di atas, 
dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1.  Dalam surat tersebut dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:
    a.  PT. XYZ adalah perusahaan PMA yang memberikan jasa konstruksi, jasa pengelolaan 
        pertambangan, jasa engineering dan jasa-jasa lain yang berhubungan dengan itu. Sesuai 
        Pasal 23 Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu 
        KEP - 170/PJ./2002, maka penghasilan yang diterima atas pelaksanaan jasa-jasa tersebut 
        dipotong PPh Pasal 23 sebagai berikut:
        -   Jasa pelaksanaan konstruksi             2%
        -   Jasa perencanaan konstruksi             4%
        -   Jasa pengelolaan pertambangan/jasa penunjang
            bidang pertambangan/jasa manajemen          6%

    b.  Salah satu pelanggan adalah perusahaan batubara yang beroperasi berdasarkan perjanjian 
        batubara yang lazimnya disebut Coal Contract of Work (CCOW) dengan pemerintah Indonesia 
        yang ditandatangani pada tahun 1982. Dalam CCOW diatur hak dan kewajiban perusahaan 
        pertambangan tersebut, termasuk kewajiban untuk memotong (withhold) pajak sesuai dengan 
        peraturan yang berlaku.

    c.  Tarif 10% yang diterapkan atas CCOW menurut Saudara terlalu tinggi dibandingkan dengan 
        tarif yang berlaku sekarang. Adapun latar belakang penentuan tarif 10% tersebut adalah 
        sebagai fasilitas yang diberikan kepada kontraktor perusahaan pertambangan yang 
        beroperasi di daerah terpencil (remote area). CCOW yang menetapkan tarif 10% 
        ditandatangani sebelum berlakunya UU Pajak Penghasilan No. 7/1983 yang mana ketentuan 
        withholding tax (pemotongan) diatur oleh UU Pajak, Bunga, Deviden, dan Royalty (PBDR) 
        tahun 1970 dengan tarif 20%, dalam pengertian royalty termasuk jasa teknik dan jasa 
        manajemen.

    d.  Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 yang memberikan fasilitas pengurangan 
        tarif pemotongan sebesar 50%, dengan demikian supplier/vendor/rekanan yang memberikan 
        jasa kepada perusahaan pertambangan yang berlokasi di daerah terpencil atas 
        penghasilannya dari jasa teknik hanya dikenakan 10% (50% x 20%). Atas dasar pemahaman 
        tersebut menurut Saudara seharusnya tarif pemotongan yang harus dilakukan oleh 
        perusahaan pertambangan adalah 50% dari tarif menurut ketentuan umum yang berlaku.

2.  Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak 
    Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, antara 
    lain diatur bahwa atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, 
    jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang 
    dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah. Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara 
    kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak 
    dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 
    15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto.

3.  Berdasarkan Pasal 33A ayat (4) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan 
    sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, antara lain diatur 
    bahwa atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas     bumi, 
    pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau 
    perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-
    undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau 
    perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau 
    perjanjian kerjasama dimaksud.

4.  Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 
    tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) 
    Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir 
    dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, antara lain diatur bahwa:
    a.  Jenis jasa lain tersebut antara lain adalah jasa pelaksanaan konstruksi, jasa perencanaan 
        konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/
        perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, 
        sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang 
        konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
    b.  Besarnya perkiraan penghasilan neto sehubungan jenis jasa tersebut antara lain:
        -   jasa pelaksanaan konstruksi adalah sebesar 13 1/3 %;
        -   jasa perencanaan konstruksi adalah sebesar 26 2/3 %;
        -   jasa pengawasan konstruksi adalah sebesar 26 2/3 %;
            dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
    c.  Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

5.  Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa dalam hal Kontrak Karya 
    sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengatur kewajiban memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 
    berdasarkan Coal Contract of Work (CCOW) dengan tarif pajak tertentu, maka atas imbalan jasa 
    pelaksanaan konstruksi, perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi yang dibayarkan oleh 
    Perusahaan Batubara dimaksud kepada PT XYZ wajib dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebagaimana 
    ditentukan dalam Kontrak Karya tersebut.

Demikian agar Saudara maklum.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,

ttd

SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN
</code>