KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 133/KMK.03/2001

                        TENTANG 

PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI 
          UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH 

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 TAHUN 2001 tentang Pemberian Keringanan 
Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus 
Yang Dibentuk Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Keringanan 
Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus 
Yang Dibentuk Pemerintah;

Mengingat :

1.  Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 
    2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Nomor 3984);
2.  Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
    telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 TAHUN 2001 tentang Pemberian Keringanan Pajak 
    Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus 
    Yang Dibentuk Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan 
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);
4.  Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB 
PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK 
PEMERINTAH.


                        Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan debitur adalah Wajib Pajak dalam negeri 
menurut ketentuan Undang-undang Perpajakan yang mempunyai utang usaha kepada kreditur, yang terdaftar 
di Satuan Tugas Prakarsa Jakarta, dan dinyatakan secara tertulis oleh Satuan Tugas Prakarsa Jakarta sebagai 
debitur yang memenuhi persyaratan dalam rangka restrukturisasi utang usaha


                        Pasal 2

Kepada debitur yang telah menyelesaikan restrukturisasi utang usaha dalam tahun 2000, 2001 atau 2002, 
dapat diberikan fasilitas keringanan Pajak Penghasilan yang bersifat terbatas berdasarkan rekomendasi Ketua 
Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).


                        Pasal 3

Berdasarkan rekomendasi Ketua KKSK, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan tentang 
Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan untuk dan atas nama debitur yang bersangkutan.


                        Pasal 4

Rekomendasi Ketua KKSK harus disertai dengan data dan informasi yang berkenaan dengan :
a.  Identitas lengkap debitur dan kreditur;
b.  Jumlah dan spesifikasi utang usaha yang direstrukturisasi;
c.  Bentuk dan rincian restrukturisasi utang usaha yang telah disetujui pihak-pihak yang berkepentingan; 
    dan
d.  Akte perjanjian restrukturisasi utang usaha yang telah disahkan oleh Notaris.


                        Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak.


                        Pasal 6

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2001
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO
</code>