KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20PP.bmp?144x118}}\\
 


----

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA\\
NOMOR 77 TAHUN 2019\\
\\
TENTANG\\
\\
PENGESAHAN //MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING// (KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA)\\
\\
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA\\
\\
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


 

Menimbang

:

a.

bahwa untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda dalam rangka mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba secara serentak, tersinkronisasi dan efisien, diperlukan suatu instrumen yang bersifat multilateral;

 

 

b.

bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani //Multilateral Conuention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting// (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba) di Paris, Prancis, pada tanggal 7 Juni 2017;

 

 

c.

bahwa Konvensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disahkan sebagai dasar pemberlakuannya sehingga pasal-pasal yang diadopsi dalam Konvensi dapat diberlakukan terhadap persetujuan penghindaran Pajak berganda yang tercakup dalam persyaratan (//reservations//);

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan //Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting// (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba);

Mengingat

:

1.

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

\\
MEMUTUSKAN:\\
 

Menetapkan

:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN //MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING// (KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA).

 

 

 

Pasal 1

 

 

(1)

Mengesahkan //Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Proftt Shifiing// (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba) yang telah ditandatangani di Paris, Prancis, pada tanggal 7 Juni 2017 dengan pensyaratan (//reservations//).

 

 

(2)

Salinan naskah asli Konvensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa Prancis dan bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia dengan pensyaratan (//reservations//) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Presiden ini.

 

 

(3)

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah asli Konvensi dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis, yang berlaku adalatr salinan naskah asli Konvensi dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis.

 

 

 

 

 

 

Pasal 2

 

 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
Pada tanggal 12 November 2019\\
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
ttd.\\
\\
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta\\
Pada tanggal 13 November 2019\\
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\\
REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
ttd.\\
\\
YASONNA H. LAOLY

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 216