KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg}}\\

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

----



 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-08/PJ/2018\\
\\
TENTANG

\\

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR [[view.php?id=96204ac6fec932a7ead15ce6b279cbba|**PER-21/PJ/2015**]] TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKSI EKSTENSIFIKASI DAN PENYULUHAN


\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
 




Menimbang

:

a.

bahwa ketentuan mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=96204ac6fec932a7ead15ce6b279cbba|**PER-21/PJ/2015**]] tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;

 

 

b.

bahwa untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=96204ac6fec932a7ead15ce6b279cbba|**PER-21/PJ/2015**]] tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.\\
 

Mengingat

:

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=756b7e381866fa63122100dd87543d6c|**210/PMK.01/2017**]] tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktoral Jenderal Pajak; 

 

 

2.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=85040c47172a95869f1a82c180ae7701|**559/KM.1/2015**]] tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; 

 

 

3.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188/KMK.1/2017 tentang Uraian Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pajak. 

\\
MEMUTUSKAN:\\
 

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK [[view.php?id=96204ac6fec932a7ead15ce6b279cbba|**PER-21/PJ/2015**]] TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKSI EKSTENSIFIKASI DAN PENYULUHAN 

 

 

\\
Pasal I

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=96204ac6fec932a7ead15ce6b279cbba|**PER-21/PJ/2015**]] tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 4, sehingga Pasal 1 angka 4 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

\\
Pasal 1

 

 

 

4

Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya yang selanjutnya disebut Penatausahaan PBB P3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pendaftaran dan pengadministrasian objek pajak, penilaian, perhitungan Nilai Jual Objek Pajak, dan penetapan PBB. 

 

 

 

 

 

 

2.

Menghapus Pasal 2 huruf e, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

\\
Pasal 2

 

 

 

Tugas dan fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan meliputi:

 

 

 

a.

Pelaksanaan Ekstensifikasi;

 

 

 

b.

Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Baru;

 

 

 

c.

Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan; dan

 

 

 

d.

Penatausahaan PBB P3.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Menambahkan ayat (3) pada Pasal 4, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

\\
Pasal 4

 

 

 

(1)

Pengawasan Wajib Pajak Baru dilakukan atas Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang terdiri dari:

 

 

 

 

a.

Wajib Pajak terdaftar pada tahun berjalan dan Wajib Pajak terdaftar sejak tahun sebelumnya; dan

 

 

 

 

b.

Wajib Pajak yang belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan belum pernah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak untuk pertama kali sejak terdaftar,

 

 

 

 

pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

(2)

Pengawasan Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dilakukan atas Wajib Pajak baru yang sudah dikukuhkan sebagai PKP maupun yang belum/tidak dikukuhkan sebagai PKP. 

 

 

 

(3)

Pengawasan Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) meliputi kewajiban perpajakan untuk semua jenis pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Mengubah Pasal 7 ayat (1) dan (2), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 7

 

 

 

(1)

Terhadap Wajib Pajak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan //Assignment// kepada //Account Representative// yang ditempatkan pada Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. 

 

 

 

(2)

//Assignment// atas Wajib Pajak baru kepada //Account Representative// yang ditempatkan pada Seksi Ekstensifikasi  dan Penyuluhan dilakukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 

 

 

 

(3)

Tata cara //Assignment// sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2015. 

 

 

 

(4)

Dalam hal batas waktu //Assignment// sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2015 terlewati, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan //Assignment// secara mandiri. 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 dihapus.

 

 

 

 

 

 

Pasal II

 

 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

| |Ditetapkan di Jakarta\\ \\ pada tanggal 20 Maret 2018                      |
| |DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\ \\ \\  \\ \\ ttd.\\ \\ \\  \\ \\ ROBERT PAKPAHAN|
| |//@//liendza_timtkb, 07/03/2018                                            |