KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}



MENTERI KEUANGAN 

 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN\\
NOMOR 29/PMK.01/2007\\
 

PEDOMAN PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL\\
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN, 

Menimbang


  :

    a. 

bahwa dalam rangka mewujudkan aparat pemerintah yang bersih,   berwibawa   dan   bertanggungjawab serta   untuk   meningkatkan kompetensi, transparansi dan integritas diperlukan peningkatan disiplin Pegawai   Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan;

 

 

     b. 

bahwa sebagai upaya peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan tersebut, diperlukan Pedoman   Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen   Keuangan; 

 

 

     c. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam   huruf a dan b, perlu   menetapkan Peraturan Menteri Keuangan   tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di   Lingkungan Departemen Keuangan; 

Mengingat 

  :

    1.   

Undang-undang Nomor   8   Tahun   1974   tentang Pokok-pokok   Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974   Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43   Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   3890);  

 

 

    2.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan   Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 

 

 

    3.  

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang   Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

 

 

    4. 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa    Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

 

 

    5. 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.011/UP.6/1985 tentang   Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada PegawaiDalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia;

 

 

    6. 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.1 /2003 tentang Pedoman   Teknis Pelaksanaan Peningkatan Efesiensi dan Disiplin Kerja   Aparatur Negara di Lingkungan Departemen Keuangan;

 

 

    7.

Keputusan Menteri   Keuangan Nomor   30/KMK.01/2007   tentang   Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan; 

 

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 

   : 

PERATURAN MENTERI   KEUANGAN   TENTANG PEDOMAN   PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN   DEPARTEMEN KEUANGAN.

 

 

 

Pasal 1

 

 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan  :  

 

 

   1. 

Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil  dan Pegawai   Negeri Sipil Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud dalam   Undang-undang   Nomor  8   Tahun   1974 tentang   Pokok-pokok   Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang   Nomor 43 Tahun 1999.

 

 

   2. 

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik   adalah pedoman sikap, tingkah laku  dan perbuatan Pegawai Negeri   Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan   hidup sehari-hari pada setiap unit Eselon I.

 

 

   3. 

Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya  disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural yang bertugas  melakukan penegakan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran  Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

 

 

   4. 

Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan   Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan Kode Etik.

 

 

   5. 

Pejabat yang berwenang adalah Menteri Keuangan atau Pejabat lain   yang ditunjuk.

 

 

 

Pasal 2

 

 

   (1) 

 

Setiap unit Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan diwajibkan   menyusun Kode Etik.

 

 

 (2)  

Pimpinan unit Eselon I atas nama Menteri Keuangan menetapkan   Kode Etik  dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.  

 

 

 (3)   

Dalam menyusun Kode Etik menggunakan prinsip dasar sebagai   berikut :

 

 

 

   a. 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

 

 

 

   b 

disusun dalam bahasa yang mudah dipahami  dan   diingat;  dan

 

 

 

   c. 

dijabarkan sesuai dengan kondisi  dan karakteristik masingmasing unit Eselon I  .

 

 

 

Pasal 3 

 

 

 

Kode Etik sekurang-kurangnya memuat   :  

 

 

 

   a. 

tujuan; 

 

 

 

   b. 

kewajiban dan larangan; dan 

 

 

 

   c. 

sanksi. 

 

 

 

Pasal 4

 

 

 

Tujuan meliputi : 

 

 

 

   a. 

meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil;  

 

 

 

   b. 

menjamin terpeliharanya tata tertib; 

 

 

 

   c. 

menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kondusif;

 

 

 

   d. 

menciptakan dan memelihara kondisi kerja  profesional; dan 

 

 

 

   e. 

meningkatkan citra dan kinerja Pegawai Negeri Sipil. 

 

 

 

Pasal 5

 

 

 

   (1)  

Kewajiban sekurang-kurangnya memuat : 

 

 

 

 

a.   

kepatuhan terhadap aturan mengenai tatalaksana tugas unit   Eselon I; 

 

 

 

 

b. 

kepatuhan terhadap tata tertib mengenai jam masuk, istirahat,   pulang kantor dan pemanfaatan jam kerja sesuai ketentuan yang   berlaku;

 

 

 

 

c. 

hubungan antar Pegawai Negeri Sipil baik vertikal maupun   horisontal;

 

 

 

 

d. 

hubungan   Pegawai   Negeri Sipil   dengan   pihak-pihak yang   mempunyai kepentingan   secara kedinasan; dan   

 

 

 

 

e. 

kesopanan dalam berpenampilan dan bertutur kata. 

 

 

 

(2)   

Larangan sekurang-kurangnya memuat: 

 

 

 

 

a. 

larangan bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;   

 

 

 

 

b. 

larangan menjadi   anggota atau simpatisan aktif partai politik;   

 

 

 

 

c. 

larangan menyalahgunakan wewenang; 

 

 

 

 

d. 

larangan menerima segala pemberian yang berkaitan dengan   jabatan dan kewenangannya

 

 

 

 

e. 

larangan membocorkan informasi yang bersifat rahasia;

 

 

 

 

f. 

larangan melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan   dengan norma kesusilaan; dan

 

 

 

 

g. 

larangan melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama   baik Departemen Keuangan. 

 

 

 

 

Pasal 6 

 

 

 

(1)   

Pegawai Negeri Sipil wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode   Etik.

 

 

 

(2)   

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi   sanksi.

 

 

 

 

Pasal 7

 

 

 

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berupa:   

 

 

 

a. 

sanksi moral; dan/atau 

 

 

 

b. 

hukuman   disiplin   atau   tindakan   administratif   lainnya   atas   rekomendasi Majelis Kode Etik. 

 

 

 

 

Pasal 8 

 

 

 

(1)

 

Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf  a dilakukan oleh Pejabat yang berwenang secara tertulis dan   disampaikan secara tertutup. 

 

 

 

(2)   

Dalam penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal  7 huruf a harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang   dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. 

 

 

 

(3)

 

Penjatuhan hukuman disiplin atau tindakan administratif sebagaimana    dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan sesuai ketentuan   sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun   1980.

 

 

 

 

Pasal 9 

 

 

 

(1)   

Majelis Kode Etik dibentuk di tingkat Departemen Keuangan dan unit   Eselon I. 

 

 

 

(2)   

Pembentukan Majelis Kode Etik akan diatur lebih lanjut dalam   Peraturan Menteri Keuangan. 

 

 

 

 

Pasal 10 

 

 

 

(1)   

Penyusunan Kode Etik bagi unit Eselon I sebagaimana dimaksud   dalam Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan paling lambat bulan   Juni 2007.

 

 

 

(2)   

Kode Etik yang saat ini telah ada dan berlaku pada unit Eselon I di   lingkungan   Departemen   Keuangan   agar disesuaikan   dengan   Peraturan Menteri Keuangan ini, paling lambat bulan Juni 2007. 

 

 

 

(3)   

Setiap unit Eselon I wajib membuat Kode Etik sebagaimana dimaksud   dalam ayat (1) dan (3) dalam sebuah buku saku untuk disampaikan   kepada setiap Pegawai Negeri Sipil. 

 

 

 

 

Pasal 11 

 

 

 

Pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) huruf b menggunakan sistem absensi   elektronik yang pengadaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran unit Eselon I masing-masing. 

 

 

 

 

Pasal 12 

 

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

Agar   setiap   orang  mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

 

pada tanggal ****  13 Maret 2007

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI