KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                   13 Maret 2006

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                          NOMOR S - 68/PJ.42/2006

                             TENTANG

                 JAWABAN ATAS PERMOHONAN FASILITAS PAJAK

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxx tanggal 13 Februari 2006 perihal Tarif Pajak Penghasilan Badan, 
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa :
    a.  PT ABC merupakan perusahaan PMA yang bergerak dalam bidang manufaktur peralatan
        elektronik;
    b.  Dengan mengacu pada Pasal 31A UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 148/2000 dan
        Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.04/2000, ABC mengajukan permohonan fasilitas 
        Pajak Penghasilan dalam bentuk pengurangan tarif Pajak Penghasilan Badan dan tarif tertinggi 
        yaitu 30% menjadi 25%.

2.  Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
    telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, antara lain diatur hal-hal
    sebagai berikut :

    Pasal 17
    -   Ayat (1) huruf b, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak 
        badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Lapisan Penghasilan Kena Pajak                  Tarif Pajak
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)        10% (sepuluh persen)
        di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)   s.d.       15% (lima belas persen)
        Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
        di atas Rp. 100.000.000 (seratus    30% juta rupiah)        (tiga puluh persen)
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    -   Ayat (2), dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
        huruf b dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
        Dalam penjelasan ayat ini dijelaskan bahwa perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam 
        ayat ini akan diberlakukan secara nasional, dimulai per 1 (satu) Januari dan diumumkan 
        selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tarif baru itu berlaku efektif, serta dikemukakan 
        oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk dibahas dalam 
        rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    Pasal 31A
    -   Ayat (1), kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha 
        tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam 
        bentuk :
        a.  pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
            penanaman yang dilakukan;
        b.  penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
        c.  kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dan 10 (sepuluh) tahun; dan
        d.  pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
            sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apablia tarif menurut perjanjian perpajakan 
            yang berlaku menetapkan lebih rendah.
    -   Ayat (2), fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
        Peraturan Pemerintah.

3.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
    a.  Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UU PPh, tarif pajak tertinggi yang diterapkan atas Penghasilan 
        Kena Pajak dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% hanya melalui Peraturan Pemerintah. 
        Dalam hal terjadi penurunan tarif, perubahan ini akan diberlakukan secara nasional dan bukan 
        merupakan fasilitas pajak bagi Wajib Pajak tertentu;
    b.  Fasilitas pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A UU PPh hanya terbatas pada
        pengurangan penghasilan neto, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi 
        kerugian yang lebih lama, serta pengenaan PPh Pasal 26 atas deviden dengan tarif yang lebih 
        rendah. Dalam UU PPh tidak terdapat fasilitas pajak berupa pengurangan tarif PPh Badan 
        seperti yang Saudara ajukan. Semua fasilitas pajak sebagaimana disebutkan di atas 
        ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini, Peraturan Pemerintah yang ada 
        hanya mengatur pemberian fasilitas pajak untuk Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha 
        di dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET);
    c.  Mengingat hal-hal tersebut pada butir a dan butir b di atas, permohonan Saudara atas fasilitas 
        Pajak Penghasilan dalam bentuk pengurangan tarif Pajak Penghasilan Badan dan tarif 
        tertinggi yaitu 30% menjadi 25% tidak dapat dikabulkan.

Demikian penegasan kami harap maklum.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur,

ttd.

Sumihar Petrus Tambunan
NIP. 060055232


Tembusan :
1.  Direktur Jenderal Pajak;
2.  Direktur Peraturan Perpajakan;
3.  Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar;
4.  Kepala KPP WP Besar Dua.
</code>