KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                  3 Januari 1996

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                          NOMOR S - 02/PJ.33/1996

                            TENTANG

        PENJELASAN TENTANG PERLAKUAN PPh DAN PPN ATAS PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH 
                       SEBAGAI PENGGANTI SAHAM

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 11 Desember 1995 perihal tersebut diatas, saudara 
mengemukakan bahwa :

1.  PT. XYZ pada tanggal 10 Mei 1993 telah mengalihkan hak atas tanah berupa hibah kepada Yayasan 
    DEF tanah seluas 2.400 M2 yang terletak di Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru - Jakarta.

2.  PT. XYZ telah mengadakan perjanjian Tukar Menukar dengan PT. ABC dan PT. PQR dengan Akta 
    Notaris Nomor 26 tanggal 8 Desember 1993 yang intinya :

    a.  PT. XYZ menyerahkan tanah hasil pembebasan berdasarkan Surat-Surat Melepaskan Hak 
        Atas Tanah seluas kurang lebih 3.600 m2 yang terletak di Kelurahan Senayan, Kecamatan 
        Kebayoran Kebayoran Baru - Jakarta, kepada PT. ABC dan PT. PQR, sehingga masing-masing 
        memperoleh tanah seluas 1.800 m2.

    b.  PT. ABC dan PT. PQR menyerahkan tanah hasil pembebasan berdasarkan Surat-Surat 
        Melepaskan Hak Atas Tanah seluas kurang lebih 4.406 m2 yang terletak di Kelurahan 
        Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru - Jakarta, kepada PT. XYZ.

3.  Pada tanggal 15 Desember 1993, telah dilakukan penyerahan tanah kepada PT. GHI Graha sebagai 
    pengganti penyetoran modal dari :

    -   Yayasan DEF     seluas 2.400 M2
    -   PT. ABC         seluas 1.800 M2
    -   PT. PQR         seluas 1.800 M2
                    -------------------
                    Jumlah 6.000 M2

4   Mengingat tanah yang diserahkan pada butir 3 sertifikatnya masih atas nama PT. XYZ Arthatama 
    maka dalam tahun 1995 dibuat akta jual beli antara PT. XYZ dengan PT. GHI.

    Akta tersebut dimaksudkan untuk kepentingan balik nama langsung dari PT. XYZ kepada PT. GHI.

5.  Saudara minta penegasan tentang pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, 
    terhadap pemindahan hak atas tanah tersebut.


Berdasarkan ketentuan perpajakan yang ada, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

A.  Pajak Penghasilan

    1.  Penyerahan Hak Atas Tanah dari PT. XYZ kepada :
        a.  Yayasan DEF
        b.  PT. ABC, dan
        c.  PT. PQR

        karena di lakukan pada tahun 1993 dan belum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 
        1994 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 48 TAHUN 1994 maka penghasilan atas pengalihan 
        hak atas tanah tersebut harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 
        Penghasilan Tahun 1993 oleh PT. XYZ.

    2.  Penyerahan tanah seluas 4.406 M2 dari PT ABC dan PT PQR kepada PT XYZ juga harus 
        dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun 1993 oleh 
        PT. ABC dan PT. PQR.

    3.  Penyerahan hak atas tanah dari Yayasan DEF, PT. ABC, PT. PQR kepada PT. GHI pada tanggal 
        15 Desember 1993 yang pelaksanaannya baru dibuatkan akta pengalihan hak atas tanah dari 
        PT. XYZ kepada PT. DEF pada tahun 1995, maka sesuai dengan Pasal 11 Peraturan 
        Pemerintah Nomor 48 TAHUN 1994 terutang Pajak Penghasilan Pasal 25 sebesar 5% dari 
        jumlah bruto nilai pengalihannya yaitu nilai tertinggi antara nilai transaksi dengan Nilai Jual 
        Objek Pajak (NJOP).

        Penyetoran Pajak Penghasilan tersebut menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama 
        P.T. XYZ, qq Yayasan Kartika Eka Paksi, qq PT ABC, dan qq PT PQR dan dilaporkan di masing-
        masing SPT Tahunan PPh tahun bersangkutan.

B.  Pajak Pertambahan Nilai

    1.  Penyerahan atau perpindahan hak atas tanah tersebut secara nyata telah terjadi pada saat 
        ditandatanganinya perjanjian-perjanjian tersebut, sedangkan proses pengalihan/perubahan/
        pemecahan sertifikat dengan menggunakan akte jual-beli hanyalah merupakan proses 
        pemindahan hak secara hukum.

    2.  Atas penyerahan-penyerahan tanah tersebut,
        2.1 Tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang :
            -   tanah tersebut belum merupakan tanah matang atau belum merupakan tanah 
                siap bangun (developed land), atau sepanjang di atas tanah tersebut belum 
                dibangun/dibuatkan fasilitas atau prasarana; dan
            -   yang melakukan penyerahan adalah bukan Pengusaha Kena Pajak atau 
                Penyerahan tersebut dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau 
                pekerjaannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

        2.2 Terutang Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang :
            -   tanah tersebut telah merupakan tanah matang atau merupakan tanah siap 
                bangun (developed land), atau sepanjang di atas tanah tersebut telah 
                dibangun/dibuatkan fasilitas atau prasarana.
            -   penyerahan atas tanah tersebut dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau 
                pekerjaannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN

ttd

ABRONI NASUTION
</code>