KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 602/KMK.03/2006

                        TENTANG 

               PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
           PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN BARAT I

                       MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang Pajak Bumi dan 
    Bangunan tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa 
    Bagian Barat I, yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain;
b.  bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, dipandang perlu menghapus 
    piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dari tata usaha piutang pajak sesuai 
    dengan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan 
    Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
    Undang Nomor 16 TAHUN 2000;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 
    Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor 
    Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat I;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan (Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
    Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2.  Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 1994 tentang Perubahan 
    Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.  Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
4.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak 
    Dan Penetapan Besarnya Penghapusan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 
    Keuangan Nomor 539/KMK.03/2002;

                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA 
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN BARAT I.


PERTAMA :   Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 
            di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat I sebesar 
            Rp. 3.469.805.998,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan 
            ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), sebagaimana 
            ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.


KEDUA       :   Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan rincian atas 
            besarnya penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud 
            dalam Diktum PERTAMA.

KETIGA      :   Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

            Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :
            1.  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
            2.  Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
            3.  Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
            4.  Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
            5.  Direktur Jenderal Pajak;
            6.  Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
            7.  Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, Direktorat 
                Jenderal Pajak;
            8.  Direktur Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
                Bangunan, Direktorat Jenderal Pajak;
            9.  Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat I.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 September 2006
Menteri Keuangan,

ttd.

Sri Mulyani Indrawati
</code>