KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 118/KMK.04/2004

                        TENTANG 

    TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 
                YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan 
    Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan, telah ditetapkan tarif atas jenis PNBP 
    yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
b.  bahwa sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai tata laksana pembayaran dan 
    penyetoran PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan 
    Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara 
    Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Mengingat :

1.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1995 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2.  Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
    1995 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3.  Undang-undang Nomor 20 TAHUN 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    3687);
4.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 TAHUN 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan 
    Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 
    Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
7.  Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara 
    Bukan Pajak yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
    1999 Nomor 136 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
8.  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
    yang Berlaku pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
    95 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);
9.  Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
    Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 dan Tambahan 
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean, yang telah 
    beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.04/2003;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana 
    Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas 
    Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri;

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN 
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.


                        Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
1.  Pembayaran berkala adalah pembayaran satu jenis PNBP yang dilakukan pada akhir periode tertentu.
2.  Pembayaran kemudian adalah pembayaran PNBP yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja 
    sejak timbulnya kewajiban membayar.
3.  Kompensasi adalah kelebihan pembayaran yang diperhitungkan sebagai pembayaran di muka.
4.  Surat Setoran Bukan Pajak yang selanjutnya disebut SSBP adalah bukti setor bukan pajak dalam hal 
    pembayaran dilakukan pada Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi/PT. Pos Indonesia.
5.  SSPCP adalah Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor.
6.  SSCP adalah Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam 
    Negeri.
7.  Bukti Pembayaran Bukan Pajak yang selanjutnya disebut BPBP adalah bukti pembayaran bukan pajak 
    pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pembayaran dilakukan pada Bendaharawan 
    Penerima PNBP Bea dan Cukai.


                        Pasal 2

Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 adalah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.


                        Pasal 3

Wajib Bayar atas PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi atau badan yang:
a.  mengajukan pemberitahuan/permohonan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 
    atau
b.  bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban kepabeanan dan cukai menurut peraturan perundang-
    undangan yang berlaku.


                        Pasal 4

(1) Pembayaran PNBP atas jasa pelayanan penyelesaian pemberitahuan barang impor dilakukan 
    bersamaan dengan Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.

(2) Pembayaran PNBP atas jasa pelayanan pemesanan pita cukai (CK-1) dan pelayanan pengeluaran Etil 
    Alkohol atau MMEA dengan membayar cukai (CK-14) dilakukan bersamaan dengan pembayaran 
    cukainya.

(3) Pembayaran PNBP atas jasa pelayanan pemusnahan Barang Kena Cukai/perusakan Pita Cukai dan 
    pengeluaran Etil Alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai (CK-10) dilakukan pada saat diterbitkan 
    surat persetujuan.

(4) Pembayaran PNBP atas jasa pelayanan ekspor (PEB) dilakukan paling lambat pada saat pendaftaran 
    di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC).

(5) Pembayaran PNBP atas jasa pelayanan Kawasan Berikat dengan menggunakan dokumen BC 2.3 
    impor dilakukan paling lambat pada saat pendaftaran di KPBC.

(6) Pembayaran PNBP atas jasa pelayanan Manifest dilakukan paling lambat pada saat penyerahan/
    penyampaian manifest di KPBC.

(7) Pembayaran biaya atas penyampaian Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dilakukan 
    pada saat penagihan/pemberitahuan atau bersama-sama dengan pelunasan pokok tagihan.

(8) Pembayaran jasa pengujian laboratorium Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) dilakukan 
    paling lambat pada saat penyerahan hasil pengujian.

(9) Pembayaran sewa penggunaan auditorium dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum hari 
    penggunaan.

(10)    Pembayaran jasa penyajian data kepabeanan dan cukai dilakukan pada saat penyajian data impor 
    dan ekspor/cukai diberikan.

(11)    Pembayaran biaya pengumuman lelang dan pembatalan lelang serta biaya pencacahan barang lelang 
    dilakukan pada saat pembayaran harga lelang.


                        Pasal 5

(1) Tempat penyetoran atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) ke 
    kas negara dilakukan melalui Bank Devisa Persepsi atau Bank Persepsi yang sekota/sewilayah kerja 
    dengan KPBC tempat pemenuhan kewajiban Pabean dan/atau Cukai.

(2) Dalam hal tidak terdapat Bank Devisa Persepsi atau Bank Persepsi di kota/wilayah kerja KPBC tempat 
    pemenuhan kewajiban Pabean dan/atau Cukai, pembayaran PNBP dapat dilakukan melalui 
    Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai pada KPBC.


                        Pasal 6

Tempat penyetoran atau pembayaran atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat 
(4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) dapat dilakukan di Bank Devisa 
Persepsi, Bank Persepsi, PT. Pos Indonesia atau Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai.


                        Pasal 7

(1) Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menggunakan formulir SSPCP.

(2) Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menggunakan formulir SSCP.

(3) Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat 
    (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) menggunakan formulir SSBP.

(4) Pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat 
    (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) melalui Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai 
    diberikan tanda terima berupa BPBP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Menteri 
    Keuangan ini.

                        Pasal 8

(1) Tata Laksana Penatausahaan dan Penyetoran PNBP dengan bukti pelunasan SSPCP dan SSCP 
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana diatur dalam 
    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan 
    Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena 
    Cukai Buatan Dalam Negeri.

(2) Tata Laksana Penatausahaan dan Penyetoran PNBP dengan bukti pelunasan SSBP sebagaimana 
    dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan 
    Menteri Keuangan ini.

(3) Tata Laksana Penatausahaan, Pembayaran dan Penyetoran PNBP dengan bukti pembayaran BPBP 
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV 
    Keputusan Menteri Keuangan ini.


                        Pasal 9

(1) Kepala KPBC/BPIB setempat dapat memberikan persetujuan pembayaran berkala untuk pengusaha 
    yang frekuensi kegiatannya sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dalam sebulan.

(2) Untuk mendapatkan persetujuan pembayaran berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
    Pengusaha wajib menyerahkan Surat Sanggup Bayar (SSB).


                        Pasal 10

(1) Kepala KPBC setempat dapat memberikan persetujuan pembayaran kemudian terhadap:
    a.  Pelayanan pada hari Sabtu/Minggu/hari libur/di luar jam kerja;
    b.  Pelayanan kegiatan yang peka waktu;
    c.  Pelayanan lain atas pertimbangan Kepala Kantor,
    dengan pertimbangan agar tidak terjadi hambatan pelayanan.

(2) Untuk mendapatkan persetujuan pembayaran kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
    Pengusaha wajib menyerahkan Pernyataan Sanggup Bayar (PSB).


                        Pasal 11

Dalam hal terjadi pembatalan pelayanan, maka PNBP yang telah dilunasi dikompensasikan pada pelayanan 
atau biaya kegiatan berikutnya.


                        Pasal 12

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut oleh 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan baik 
secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.


                        Pasal 13

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2004
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO
</code>