KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                       KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR KEP - 32/PJ./1995

                              TENTANG

    TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 
          ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI

                         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan kendaraan 
bermotor oleh industri otomotif, dipandang perlu untuk menetapkan tarif dan tata cara pemungutan, 
penyetoran serta pelaporannya.

Mengingat :

1.  Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
    undang Nomor 10 TAHUN 1994;
2.  Pasal 1 huruf c Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 599/KMK.04/1994 tanggal 
    21 Desember 1994 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat, dan Besarnya 
    Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya;
3.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 606/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 
    1994 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat 
    Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara 
    Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, 
SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF
DI DALAM NEGERI.


                        Pasal 1

(1) Badan Usaha yang bergerak dibidang industri otomotif ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas 
    penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri.

(2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan bagi badan usaha yang 
    bergerak di bidang industri otomotif yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, sebagai pemungut Pajak 
    Penghasilan Pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor, dengan menggunakan formulir Penunjukan 
    Wajib Pajak Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 
    sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994.


                        Pasal 2

(1) Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang Wajib dipungut atas penjualan semua jenis kendaraan 
    bermotor dimaksud pada Pasal 1 adalah 0,45% dari dasar pengenaan pajak (DPP) PPN.

(2) Dikecualikan dari pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjualan kendaraan bermotor 
    kepada :
    a.  Instansi Pemerintah;
    b.  Corps Diplomatik;
    c.  bukan Subjek pajak.


                        Pasal 3 

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan diatur sebagai berikut :

1.  Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor dipungut oleh Pemungut Pajak 
    dimaksud pada Pasal 1, pada saat penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;

2.  Atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada angka 1, pemungut pajak 
    wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) 
    yaitu :
    -   lembar pertama  :   untuk Wajib pajak (pembeli);
    -   lembar kedua    :   disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada SPT 
                    Masa PPh Pasal 22);
    -   lembar ketiga   :   untuk arsip pemungut pajak.

3.  Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut harus disetor oleh pemungut pajak selambat-
    lambatnya 7 (tujuh) hari setelah masa pajak berakhir, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke 
    Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

4.  Atas pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dimaksud pada angka 1, pemungut 
    pajak setiap bulan wajib menyampaikan laporan kepada Kantor Pelayanan Pajak ditempat kedudukan 
    pemungut pajak, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir, dengan 
    menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22 (oleh badan usaha Industri) yang dilampiri 
    Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 lembar kedua dan Surat Setoran Pajak lembar ketiga dimaksud pada 
    angka 2 dan 3.


                        Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1995.




Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 20 April 1995
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

FUAD BAWAZIER
</code>