KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                                                     13 Juni 2008

               SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
                    NOMOR SE - 25/BC/2008

                        TENTANG

          PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYEDIAAN / PEMESANAN PITA
        CUKAI HASIL TEMBAKAU, PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU,
        PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI, BUKU PERSEDIAAN HASIL TEMBAKAU DAN
                     PELAPORAN PERSEDIAAN PITA CUKAI

                     DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Dalam rangka peningkatan pengawasan terhadap pengusaha Barang Kena Cukai, dengan ini diminta perhatian 
Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:
1.  Melakukan penelitian atau pemeriksaan secara lebih seksama terhadap pengusaha Barang Kena Cukai 
    (BKC) terkait:
        a.      permohonan penyediaan/ pemesanan pita cukai;
        b.  permohonan penetapan harga jual eceran hasil tembakau;
        c.  permohonan penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai hasil tembakau;
        d.  buku persediaan dan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat.
2.  Terkait dengan penyediaan/pemesanan pita cukai hasil tembakau, agar diperhatikan:
        a.      pengajuan P3CT izin Direktur Jenderal, khusus untuk hasil tembakau jenis SKT dalam hal lebih 
        dari 100% dari pengajuan P3C pada periode yang sama agar dilakukan penelitian yang 
        mendalam. Penelitian antara lain: membandingkan jumlah yang dimohonkan dalam P3CT izin 
        Direktur Jenderal dengan CK-4 dan realisasi CK-1 selama 6 (enam) bulan terakhir;
        b.  Terhadap pemesanan pita cukai agar dilakukan penelitian lapangan secara acak (post spot 
        check) atas penggunaan pita cukai khususnya hasil tembakau jenis SKT dan SPT, setelah 
        pengusaha yang bersangkutan menerima pita cukai.
3.  Terkait dengan penetapan Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau, agar diperhatikan:
        a.      desain kemasan dan merek yang diajukan, sebagai upaya mencegah usaha untuk menghindari 
        kenaikan golongan, dimana pengusaha hasil tembakau mempergunakan desain dan merek 
        yang memiliki unsur kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya atau kemiripan 
        dengan desain/merek lainnya;
        b.  penetapan HJE hasil tembakau jenis SPT, agar dilakukan pengawasan fisik dan administratif 
        terhadap pengusaha pabrik yang mengajukan permohonan.
4.  Terkait dengan persetujuan pemberian penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai, agar 
    diperhatikan :
        a.      Pemberian penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai ditetapkan dengan rincian 
        untuk jenis SKM/SPM dan jenis selain SKM/SPM;
            Contoh:
            a.1.    Data pemesanan rata-rata per bulan dalam 6 bulan terakhir a.n PR.A di X
                -   Jenis SKM sebesar Rp. 3.332.027.650,00.
                -   Jenis SKT sebesar Rp. 1.057.200.000,00.
            a.2.    Data pemesanan rata-rata per bulan dalam 3 bulan terakhir a.n PR.A di X
                -   Jenis SKM sebesar Rp. 4.474.880.300,00.
                -   Jenis SKT sebesar Rp. 1.016.800.000,00.
            a.3.    Berdasarkan rata-rata 3 bulan terakhir, perhitungan plafon penundaan maksimum:
                SKM = (2 x Rp. 4.474.880.300,00) x 150 % = Rp. 13.424.640.900,00
                SKT  = (3 x Rp. 1.016.800.000,00) x 150 % = Rp. 4.575.600.000,00
                Plafon penundaan maksimun yang dapat diberikan = Rp.18.000.240.900,00
            Dalam hal PR. A di X diberikan fasilitas penundaan maksimum, maka dalam keputusan 
        pemberian penundaan pembayaran cukai ditetapkan:
                Kepada PR.A di X diberikan fasilitas penundaan pembayaran cukai atas pemesanan 
            pita cukai hasil tembakau sebesar Rp. 18.000.240.900,00 (delapan belas milyar dua 
            ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
                -   untuk jenis SKM sebesar Rp. 13.424.640.900,00 (tiga belas milyar empat ratus 
                dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah).
                -   untuk jenis SKT sebesar Rp. 4.575.600.000,00 (empat milyar lima ratus tujuh 
                puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
        b.  Jumlah nilai pemberian penundaan cukai tidak harus diberikan seluruhnya (maksimum) sesuai 
        penjumlahan perhitungan besarnya penundaan (kredit maksimum + cadangan 50%). Jumlah 
        nilai penundaan cukai yang diberikan harus juga mempertimbangkan prinsip kehatihatian dan 
        mempertimbangkan tingkat kepatuhan atau profile pengusaha yang bersangkutan;
        c.  Kegiatan monitoring dan evaluasi atas penggunaan fasilitas penundaan cukai atas pemesanan 
        pita cukai, dimana ada kecenderungan bahwa pengusaha mengajukan permohonan 
        penambahan/pembaharuan batas kredit yang telah diberikan. Bahwa persetujuan pemberian 
        penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai diberikan untuk jangka waktu paling 
        lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya.
5.  Terkait dengan buku persediaan hasil tembakau dan pemberitahuan BKC yang selesai dibuat, agar 
    diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 245/KMK.05/1996 
    tanggal 1 April 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 712/KMK.05/1996 tanggal 31 Desember 
    1996, yaitu antara lain :
        a.      Pengusaha pabrik hasil tembakau wajib mencatat hasil tembakau yang telah selesai dibuat, 
        dimasukkan ke, dikeluarkan dari, dan sisa yang ada di dalam pabrik ke dalam buku persediaan 
        hasil tembakau (BCK-01, BCK-1, BCK-1A, BCK-1B dan BCK-1C);
        b.  Pengusaha pabrik hasil tembakau wajib mencatat pita cukai yang diterima, dipergunakan, 
        dikembalikan dan sisa yang ada di dalam pabrik ke dalam buku persediaan pita cukai (BCK-4);
        c.  Sebelum digunakan, buku persediaan hasil tembakau dan buku persediaan pita cukai wajib 
        disahkan oleh Kepala Kantor c.q Bendaharawan penerima;
        d.  Pengusaha pabrik hasil tembakau wajib membuat surat pemberitahuan BKC selesai dibuat 
        (CK-4) setiap hari dan setiap bulan wajib diserahkan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang 
        mengawasi selambat-lambatnya pada hari kerja kedua bulan berikutnya.
6.  Terkait dengan pelaporan pita cukai, Kepala Kantor tidak perlu lagi menyampaikan Laporan Persediaan 
    Pita Cukai (LPPC) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sehubungan dengan telah dicabutnya Keputusan 
    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-113/BC/2004 dan KEP-68/BC/1997.
7.  Untuk mengetahui kepatuhan pengusaha dan memastikan kewajiban di bidang cukai telah dilaksanakan 
    sesuai ketentuan, diminta Saudara melakukan penelitian administratif secara lebih seksama dan 
    melakukan pemeriksaan di lapangan secara periodik.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2008
Direktur Jenderal,

ttd,-

Anwar Suprijadi
NIP. 120050332


Tembusan :
1.  Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2.  Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat DJBC;
3.  Para Kepala Kantor Wilayah DJBC di seluruh Indonesia.
</code>