KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
\\
{{/tkb/admin/user_images/images/National_emblem_of_Indonesia_Gar%0A%0Auda_Pancasila123.png}}\\
MENTERI KEUANGAN\\
REPUBLIK INDONESIA

----


PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45/PMK.01/2021

\\
TENTANG\\
 

//ACCOUNT REPRESENTATIVE// PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA\\
\\
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,\\
 

Menimbang

:

a.

bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk menggali potensi penerimaan negara di bidang perpajakan, telah dibentuk jabatan Account Representative pada Kantor Pelayanan Perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=c91b95cae675d1368cf88f9a3da58e01|**79/PMK.01/2015**]] tentang //Account Representative// pada Kantor Pelayanan Pajak;

 

 

b.

bahwa sehubungan dengan penataan organisasi dan tata kerja pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat J enderal Pajak serta guna meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas //Account Representative// pada Kantor Pelayanan Pajak, perlu menetapkan kembali ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, syarat, dan jumlah //Account Representative// pada Kantor Pelayanan Pajak;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang //Account Representative// pada Kantor Pelayanan Pajak;

Mengingat

:

1.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

 

2.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=7fb15019103809d7311d26d2e8bb47ed|**39 TAHUN 2008**]] tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

 

 

3.

Peraturan Presiden Nomor [[view.php?id=9dfe163fd649f3b985fa8efd30a54391|**57 TAHUN 2020**]] tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

 

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 /PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356);

 

 

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2018 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1734);

 

 

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

\\
MEMUTUSKAN:\\
 

Menetapkan

:

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG //ACCOUNT REPRESENTATIVE// PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK.

 

 

 

 

 

Pasal 1

 

 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

 

 

1.

//Account Representative// adalah jabatan pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

 

2.

Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

 

 

 

Pasal 2

 

 

//Account Representative// mempunyai tugas:

 

 

a.

melaksanakan analisis, penj abaran, dalam rangka memastikan wajib dan pengelolaan pajak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan serta pemetaan (//mapping//) subjek dan objek pajak;

 

 

b.

melaksanakan kegiatan penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak, dan penguasaan informasi;

 

 

c.

melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan;

 

 

d.

melaksanakan pengawasan perpajakan wajib pajak;

 

 

e.

menyusun konsep imbauan dan melaksanakan konseling kepada wajib pajak;

 

 

f.

melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada data surat pemberitahuan, data pihak ketiga, dan data pengampunan pajak; dan

 

 

g.

melaksanakan pengelolaan administrasi penetapan dan menyusun konsep penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

 

 

 

 

 

 

Pasal 3

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pegawai yang menduduki jabatan //Account Representative// bertanggung jawab kepada pejabat pengawas yang menjadi atasan langsungnya.

 

 

 

 

 

Pasal 4

 

 

(1)

Pembagian wajib pajak atau wilayah kerja yang menjadi ruang lingkup tugas //Account Representative// ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

 

 

(2)

Jumlah //Account Representative// pada Kantor Pelayanan Pajak ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak berkenaan sesuai ketersediaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, beban kerja, dan potensi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang berkenaan.

 

 

 

 

 

 

Pasal 5

 

 

//Account Representative// diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

Pasal 6

 

 

(1)

Pegawai yang dapat diangkat sebagai //Account Representative// harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

 

 

a.

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

 

 

 

b.

masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;

 

 

 

c.

pendidikan paling rendah Diploma III; dan

 

 

 

d.

pada saat diusulkan memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur (II/ c).

 

 

(2)

Pengangkatan sebagai //Account Representative// sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, beban kerja, dan potensi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang berkenaan.

 

 

 

 

 

 

Pasal 7

 

 

(1)

Jabatan dan peringkat jabatan bagi //Account Representative// mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

 

 

(2)

Jabatan dan peringkat jabatan bagi //Account Representative// sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang secara administratif membawahi Kantor Pelayanan Pajak berkenaan untuk dan atas nama pejabat pimpinan tinggi madya.

 

 

 

 

 

 

Pasal 8

 

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pegawai yang telah diangkat sebagai //Account Representative// sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap menjabat dan diakui sebagai //Account Representative// serta melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri ini sampai dengan yang bersangkutan diangkat pada Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak atau jabatan lainnya.

 

 

 

 

 

Pasal 9

 

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=c91b95cae675d1368cf88f9a3da58e01|**79/PMK.01/2015**]] tentang //Account Representative// pada Kantor Pelayanan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 561), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Pasal 10

 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 5 Mei 2021\\
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
ttd.\\
\\
SRI MULYANI  INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta\\
pada tanggal 5 Mei 2021\\
DIREKTUR JENDERAL\\
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN\\
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\\
REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
ttd.\\
\\
WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 483