KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
            KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 252/KMK.03/2002

                        TENTANG

              PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 553/KMK.04/2000 
      TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK 
           YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN 
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
        MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :

bahwa untuk memberikan kepastian hukum khususnya mengenai penghitungan Pajak Pertambahan Nilai 
bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, perlu menetapkan 
Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.04/2000
tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan 
Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 Memilih dikenakan Pajak Penghasilan dengan Menggunakan Norma 
Penghitungan Penghasilan Neto;

Mengingat   :

1.  Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
    telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    3985);

2.  Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
    Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali 
    diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
    1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
    2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Nomor 4199);

4.  Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

5.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan 
    Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan UU Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak 
    Penghasilan Sebagaimana Telah beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 17 
    Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
553/KMK.04/2000 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA 
KENA PAJAK YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN 
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 
2000 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO


                        Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.04/2000 tentang Pedoman 
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan Undang-undang 
Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-
undang Nomor 17 TAHUN 2000 memilih dikenakan Pajak dengan menggunakan Norma Penghitungan 
Penghasilan Netto, diubah sebagai berikut:

1.  Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

                        "Pasal 1

    Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

    1.  Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak yang memilih dikenakan Pajak 
        Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto berdasarkan Pasal 
        14 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
        beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000,

    2.  Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah 
        Pengusaha Orang Pribadi dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 
        1 (satu) tahun buku tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dalam 
        kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya adalah melakukan usaha perdagangan dengan cara 
        sebagai berikut:

        a.  Menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, 
            kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, 
            atau dengan cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke rumah;

        b.  Menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran 
            tersebut; dan

        c.  Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran 
            tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, 
            dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa 
            Barang Kena Pajak yang dibelinya.


2.  Ketentuan Pasal 3 huruf c, diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

                        "Pasal 3

    Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan adalah sebagai berikut:

    a.  Pajak Keluaran dihitung dengan cara mengalikan nilai peredaran bruto dan atau penerimaan 
        bruto yang terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang bersangkutan dengan 
        tarif Pajak Pertambahan Nilai.

    b.  Nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak 
        termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

    c.  Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan ditetapkan sebagai berikut:

        1.  Untuk penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pedagang Eceran dengan Norma 
            Penghitungan Penghasilan Neto, sebesar 80% (delapan puluh persen) dikalikan 
            dengan Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

        2.  Untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak selain 
            Pedagang Eceran, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran 
            sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

        3.  Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak, sebesar 40% (empat puluh persen) dikalikan 
            dengan Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a."

3.  Ketentuan Pasal 6 dihapus.


                        Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO
</code>