KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                   KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
                    NOMOR 33 TAHUN 1986

                        TENTANG

        KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI BAGI PEJABAT NEGARA, 
         PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, 
                DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN DAERAH

                          PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta 
dicabutnya Ordonansi Pajak Kekayaan Tahun 1982, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 
1985 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan pajak-pajak Pribadi Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, 
Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, perlu 
ditinjau kembali;

Mengingat :

1.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 
    1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3.  Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
    Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
4.  Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 
    Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);
5.  Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 
    1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
    (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

                         MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN PAJAK-PAJAK 
PRIBADI BAGI PEJABAT  NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK 
INDONESIA, DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN DAERAH.


                        Pasal 1

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/
BUMD), pegawai bank milik Negara/Daerah, yaitu :
a.  Menteri, Jaksa Agung, Panglima ABRI, dan Gubernur Bank Indonesia;
b.  Pimpinan Kesekretariatan Jenderal pada Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Ketua atau Kepala 
    Lembaga Pemerintah Non Departemen;
c.  Kepala Staf Angkatan/Kapolri;
d.  Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Pejabat-pejabat yang bertanggung 
    jawab langsung dan berada di bawah Menteri, Jaksa Agung, Panglima ABRI, dan Gubernur Bank 
    Indonesia;
e.  Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
f.  Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
g.  Pejabat yang memegang jabatan setingkat di bawah pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud pada 
    huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f;
h.  Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
i.  Semua Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) di lingkungan ABRI lainnya yang tidak 
    termasuk pada huruf a sampai dengan huruf h;
j.  Semua Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a PGPS-1968 ke atas dan Anggota ABRI yang setingkat 
    dengan Pegawai Negeri Sipil golongan III/a PGPS-1968 keatas dan yang tidak termasuk dalam huruf 
    h, termasuk camat dan lurah, sepanjang jumlah penghasilan setahun yang diterima atau diperoleh 
    baik dari pekerjaan maupun di luar pekerjaan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
k.  Direktur Utama, Direktur, dan para pegawai lainnya sepanjang penghasilan setahun yang diterima 
    atau diperoleh baik dari pekerjaan maupun diluar pekerjaan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak 
    (PTKP), dilingkungan BUMN , BUMD, Bank Milik Negara dan Milik Daerah;

wajib menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi, disingkat LP2P, dan selanjutnya disebut Wajib LP2P, 
menurut bentuk yang contohnya terlampir pada Keputusan Presiden ini.


                        Pasal 2

Pajak-pajak pribadi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini adalah Pajak Penghasilan 
berdasarkan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3263) dan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312).


                        Pasal 3

(1) yang dilaporkan dalam LP2P adalah : 
    a.  Jumlah penghasilan, Pajak Penghasilan yang terhutang dan Pajak Penghasilan yang telah 
        dibayar , menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ;
    b.  Jumlah Pajak Bumi dan bangunan yang terhutang dan yang telah dibayar menurut Surat 
        Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan/atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).

(2) Dalam hal wanita kawin Wajib LP2P yang suaminya wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan 
    Tahunan Pajak Penghasilan maka yang dilaporkan dalam LP2P adalah :
    a.  Jumlah penghasilan, Pajak Penghasilan yang terhutang dan Pajak Penghasilan yang telah 
        dibayar semata-mata sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya;
    b.  Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang dan yang telah dibayar berdasarkan Surat 
        Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan/atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).

(3) Dalam hal wanita kawin wajib LP2P yang suaminya tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan 
    Pajak Penghasilan maka yang dilaporkan dalam LP2P adalah :
    a.  Jumlah penghasilan, Pajak Penghasilan yang terhutang, dan Pajak Penghasilan yang telah 
        dibayar, menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wanita kawin yang 
        bersangkutan;
    b.  Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang dan yang telah dibayar menurut Surat 
        Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) dan/atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).


                        Pasal 4

(1) LP2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disampaikan tiap tahun selambat-lambatnya tanggal 
    10 September setelah tahun Pajak berakhir.

(2) LP2P dibuat dalam dua rangkap, lembar kedua wajib disimpan oleh wajib LP2P dan lembar pertama 
    disampaikan kepada : 
    a.  Presiden, sepanjang mengenai LP2P Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Anggota ABRI 
        sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf f;
    b.  Menteri, Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia, Pimpinan Kesekretariatan Jenderal pada 
        Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Ketua atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen 
        yang bersangkutan sepanjang mengenai LP2P Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota 
        ABRI, Pegawai bank milik Negara yang dibawahinya;
    c.  Panglima ABRI dan para Kepala Staf Angkatan/Kapolri, sepanjang mengenai LP2P anggota 
        ABRI selain mereka yang berdasarkan Keputusan Presiden ini wajib menyampaikan LP2P 
        mereka kepada Presiden dan Menteri serta pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
        huruf a dan huruf b, yang penentuan pangkat dan jabatan serta tata cara penyampaiannya 
        diatur lebih lanjut oleh panglima ABRI;
    d.  Menteri tehnis yang bersangkutan, sepanjang mengenai LP2P Direktur Utama, para Direktur 
        dan pegawai lainnya dilingkungan BUMN;
    e.  Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenal LP2P Pegawai Negeri Sipil golongan III/a yang 
        diperbantukan Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah, Pegawai Negeri Sipil golongan 
        III/a pada Pemerintah Daerah, Anggota ABRI setingkat yang dikaryakan pada Pemerintah 
        Daerah, Camat, Lurah dan Pegawai lainnya yang setingkat dilingkungan BUMD dan bank milik 
        Daerah.


                        Pasal 5

Presiden dan Pejabat yang menerima LP2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2):
a.  melakukan penelitian dan penilaian LP2P yang diterimanya, dan apabila dipandang perlu wajib LP2P 
    yang bersangkutan dapat diminta keterangan atau penjelasan lebih lanjut mengenai isi LP2P yang 
    disusunnya;
b.  menyimpan LP2P sebagai dokumen dalam berkas khusus sehingga dapat dijamin ketertiban 
    administrasi, keamanan, dan kerahasiaannya.


                        Pasal 6

(1) Dalam melakukan penelitian dan penilaian LP2P, Presiden dibantu oleh suatu Tim yang terdiri dari 
    beberapa petugas yang khusus ditunjuk oleh Presiden untuk tugas-tugas dimaksud.
(2) Para Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam melakukan penelitian dan 
    penilaian LP2P dibantu oleh Tim yang terdiri dari beberapa petugas yang khusus ditunjuknya untuk 
    tugas-tugas dimaksud.
(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Presiden, dan dalam hal 
    oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e laporan tersebut disampaikan 
    melalui Menteri Dalam Negeri.


                        Pasal 7

LP2P wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dan dilarang memperlihatkan, meminjamkan atau memberitahukan kepada siapapun kecuali atas Izin tertulis 
dari wajib LP2P yang bersangkutan, atau Presiden, atau Pejabat yang menerima LP2P.


                        Pasal 8

(1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang tidak melaksanakan kewajiban LP2P 
    sebagaimana mestinya dapat dikenakan sanksi administrasi kepegawaian menurut ketentuan 
    peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Semua petugas yang diwajibkan merahasiakan isi LP2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang 
    karena kealpaan atau kesengajaan mengakibatkan terjadinya kebocoran terhadap kerahasiaan LP2P, 
    dikenakan sanksi administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
    undangan yang berlaku.


                        Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1985 tentang Kewajiban 
Penyampaian LP2P bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Pegawai BUMN dan BUMD, 
dinyatakan tidak berlaku lagi.


                        Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan pertama kalinya diberlakukan untuk LP2P 
Tahun 1986.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO
</code>