KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
\\
{{/tkb/admin/user_images/images/National_emblem_of_Indonesia_Gar%0A%0Auda_Pancasila123.png}}\\
MENTERI KEUANGAN\\
REPUBLIK INDONESIA

----


PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83/PMK.03/2021

\\
TENTANG\\
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=42daeb06e6c27e536d07f9acddb8d1f9|**239/PMK.03/2020**]] TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI //CORONA VIRUS DISEASE// 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR [[view.php?id=86d3d62e1c57e5ebed8576f74b5ebbf8|**29 TAHUN 2020**]] TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN //CORONA VIRUS DISEASE// 2019 (COVID-19) \\


 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA\\
\\
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,\\
 

Menimbang

:

a.

bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan COVID-19 berupa produksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga, pemberian sumbangan, penyediaan tenaga sumber daya manusia di bidang kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk penanganan COVID-19, perlu memberikan perpanjangan jangka waktu pemberian fasilitas Pajak Penghasilan atas industri alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga, sumbangan, sumber daya manusia di bidang kesehatan, dan harta yang digunakan dalam rangka penanganan COVID-19; 

 

 

b.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=42daeb06e6c27e536d07f9acddb8d1f9|**239/PMK.03/2020**]] tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi //Corona Virus Disease// 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=86d3d62e1c57e5ebed8576f74b5ebbf8|**29 TAHUN 2020**]] tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan //Corona Virus Disease// 2019 (COVID-19) hanya memberikan fasilitas Pajak Penghasilan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 hingga 30 Juni 2021 sehingga perlu diubah; 

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=42daeb06e6c27e536d07f9acddb8d1f9|**239/PMK.03/2020**]] tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi //Corona Virus Disease// 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=86d3d62e1c57e5ebed8576f74b5ebbf8|**29 TAHUN 2020**]] tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan //Corona Virus Disease// 2019 (COVID-19); 

Mengingat

:

1.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

 

2.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e|**36 TAHUN 2008**]] tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

 

 

4.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=fc0fef626c330003179e5377ee02750f|**17 TAHUN 2003**]] tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

 

5.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=12f6de45d4efe308cfeeca3f1d0bc3af|**24 TAHUN 2007**]] tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

 

 

6.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=7fb15019103809d7311d26d2e8bb47ed|**39 TAHUN 2008**]] tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

 

 

7.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=9fc14d103064494b6a2be4dbd1dcdf32|**11 TAHUN 2020**]] tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

 

 

8.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=86d3d62e1c57e5ebed8576f74b5ebbf8|**29 TAHUN 2020**]] tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan //Corona Virus Disease// 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6526); 

 

 

9.

Peraturan Presiden Nomor [[view.php?id=9dfe163fd649f3b985fa8efd30a54391|**57 TAHUN 2020**]] tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

 

 

10.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi //Corona Virus Disease// 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227); 

 

 

11.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); 

 

 

12.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=f851e694bea503ae3c50e49f013d47f6|**188/PMK.04/2020**]] tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi //Corona Virus Disease// 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1393);

 

 

13.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=42daeb06e6c27e536d07f9acddb8d1f9|**239/PMK.03/2020**]] tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi //Corona Virus Disease// 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=86d3d62e1c57e5ebed8576f74b5ebbf8|**29 TAHUN 2020**]] tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan //Corona Virus Disease// 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1754); 

\\
MEMUTUSKAN:\\
 

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=42daeb06e6c27e536d07f9acddb8d1f9|**239/PMK.03/2020**]] TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DAI.AM RANGKA PENANGANAN PANDEMI //CORONA VIRUS DISEASE// 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR [[view.php?id=86d3d62e1c57e5ebed8576f74b5ebbf8|**29 TAHUN 2020**]] TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DAI.AM RANGKA PENANGANAN //CORONA VIRUS DISEASE// 2019 (COVID-19). 

 

 

 

 

 

Pasal I

 

 

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=42daeb06e6c27e536d07f9acddb8d1f9|**239/PMK.03/2020**]] tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi //Corona Virus Disease// 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=86d3d62e1c57e5ebed8576f74b5ebbf8|**29 TAHUN 2020**]] tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan //Corona Virus Disease// 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1754) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Pasal 11

 

 

(1)

Fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=86d3d62e1c57e5ebed8576f74b5ebbf8|**29 TAHUN 2020**]] tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan //Corona Virus Disease// 2019 (COVID19), berupa: 

 

 

 

a.

tambahan pengurangan penghasilan neto bagi Wajib Pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga; 

 

 

 

b.

sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;

 

 

 

c.

pengenaan tarif PPh sebesar 0% (nol persen) dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan; dan

 

 

 

d.

pengenaan tarif PPh sebesar 0% (nol persen) dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta, 

 

 

 

berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. 

 

 

(2)

Pemberlakuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

 

 

 

 

 

 

Pasal II

 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 1 Juli 2021\\
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
ttd.\\
\\
SRI MULYANI  INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta\\
pada tanggal 1 Juli 2021\\
\\
KEPALA BADAN

PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
ttd.\\
\\
WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 744