KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
**{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}**\\
\\
**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
NOMOR 421/KM.1/2007\\
\\
TENTANG\\
\\
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA\\
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU\\
UNTUK TANGGAL 25 JUNI SAMPAI DENGAN 1 JULI 2007

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang : 

a. 

bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;

 

b. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli 2007.

 

 

 

Mengingat : 

 1.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c|**17 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

 

2.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3|**18 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

 

3.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=a159b2e2c6b3cb7bf0e92eb43fe27bdd|**10 TAHUN 1995**]] tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

 

4.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=a1d4643376bf11b37c51f5c76fcaff79|**11 TAHUN 1995**]] tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

 

5.

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

 

6.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;\\
 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DANPAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 JUNI SAMPAI DENGAN 1 JULI 2007.

 

PASAL 1

 

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli 2007, ditetapkan sebagai berikut :

 

|1. |Rp.|   8.950,00| |Untuk dolar Amerika Serikat (USD)  |1,-  |
|2. |Rp.|   7.567,94| |Untuk dolar Australia (AUD)        |1,-  |
|3. |Rp.|   8.366,99| |Untuk dolar Canada (CAD)           |1,-  |
|4. |Rp.|   1.609,31| |Untuk kroner Denmark (DKK)         |1,-  |
|5. |Rp.|   1.145,20| |Untuk dolar Hongkong (HKD)         |1,-  |
|6. |Rp.|   2.602,35| |Untuk ringgit Malaysia (MYR)       |1,-  |
|7. |Rp.|   6.800,03| |Untuk dolar Selandia Baru (NZD)    |1,-  |
|8. |Rp.|   1.498,74| |Untuk kroner Norwegia (NOK)        |1,-  |
|9. |Rp.|  17.809,61| |Untuk poundsterling Inggris (GBP)  |1,-  |
|10.|Rp.|   5.824,70| |Untuk dolar Singapura (SGD)        |1,-  |
|11.|Rp.|   1.297,89| |Untuk kroner Swedia (SEK)          |1,-  |
|12.|Rp.|   7.213,55| |Untuk franc Swiss (CHF)            |1,-  |
|13.|Rp.|   7.238,76| |Untuk yen Jepang (JPY)             |100,-|
|14.|Rp.|   1.394,08| |Untuk kyat Burma (BUK)             |1,-  |
|15.|Rp.|     220,88| |Untuk rupee India (INR)            |1,-  |
|16.|Rp.|  31.065,60| |Untuk dinar Kuwait (KWD)           |1,-  |
|17.|Rp.|     146,84| |Untuk rupee Pakistan (PKR)         |1,-  |
|18.|Rp.|     194,52| |Untuk peso Philipina (PHP)         |1,-  |
|19.|Rp.|   2.386,35| |Untuk riyal Saudi Arabia (SAR)     |1,-  |
|20.|Rp.|      80,69| |Untuk rupee Sri Lanka (LKR)        |1,-  |
|21.|Rp.|     276,75| |Untuk baht Thailand (THB)          |1,-  |
|22.|Rp.|   5.823,23| |Untuk dolar Brunei Darussalam (BND)|1,-  |
|23.|Rp.|  11.996,76| |Untuk EURO (EUR)                   |1,-  |
|24.|Rp.|   1.174,29| |Untuk yuan China (CNY)             |1,-  |
|25.|Rp.|       9,66| |Untuk won Korea (KRW)              |1,-  |

 

PASAL 2

 

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

 

PASAL 3

 

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2007.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
Pada tanggal 25 Juni 2007

\\
\\
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
SEKRETARIS JENDERAL,\\


ttd.

MULIA P. NASUTION\\
NIP 060046519