KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 64/PMK.04/2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR [[view.php?id=644c87da09444b4942bef3299de94372|**144/KMK.05/1997**]] TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI

ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM,

AMAL, SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

MENTERI KEUANGAN,

 

Menimbang


:

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor  [[view.php?id=644c87da09444b4942bef3299de94372|**144/KMK.05/1997**]] tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah  Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri  Keuangan Nomor [[view.php?id=db00f1b7fdf48fd26b5fb5f309e9afaf|**67/PMK.04/2006**]], badan/lembaga yang  bergerak di bidang ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai badan/lembaga yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan Cukai atas impor barang untuk keperluan ibadah umum,  amal, sosial dan kebudayaan;

 

 

b.

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut huruf a  di atas, Yayasan Pondok Kasih dengan surat Nomor:  337/YPK/04/2006 tanggal 28 April 2006 hal Permohonan  Penetapan Yayasan Pondok Kasih Sebagai Badan Yang  Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai  Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=21f2a5c3244b531186b4e7f91d555861|**22/PMK.04/2006**]],  mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai  badan/lembaga yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea  masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor  144/ KMK.05/ 1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai  Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah  Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 67/ PMK.04/ 2006; 

 

 

c.

bahwa permohonan Yayasan Pondok Kasih telah memenuhi persyaratan secara administratif sebagaimana ditetapkan  dalam         Keputusan        Menteri           Keuangan        Nomor  [[view.php?id=644c87da09444b4942bef3299de94372|**144/KMK.05/1997**]] tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai  Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah  Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri   Keuangan Nomor [[view.php?id=db00f1b7fdf48fd26b5fb5f309e9afaf|**67/PMK.04/2006**]];

 

 

d.

bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihan Undang-Undang   Nomor [[view.php?id=887c5a2b0d1bcf5b169ac8d63806bd13|**17 TAHUN 2006**]] tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor   10   Tahun   1995  tentang Kepabeanan,   Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=644c87da09444b4942bef3299de94372|**144/KMK.05/1997**]]   tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor  Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum,  Amal, Sosial dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa   kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan   Nomor [[view.php?id=db00f1b7fdf48fd26b5fb5f309e9afaf|**67/PMK.04/2006**]] sebagai peraturan pelaksanaan dari   Undang-Undang Nomor [[view.php?id=a159b2e2c6b3cb7bf0e92eb43fe27bdd|**10 TAHUN 1995**]] tentang Kepabeanan   yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor   [[view.php?id=887c5a2b0d1bcf5b169ac8d63806bd13|**17 TAHUN 2006**]] tentang Perubahan Atas Undang-Undang   Nomor [[view.php?id=a159b2e2c6b3cb7bf0e92eb43fe27bdd|**10 TAHUN 1995**]] tentang Kepabeanan, tetap berlaku   sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan   peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan UndangUndang Nomor [[view.php?id=887c5a2b0d1bcf5b169ac8d63806bd13|**17 TAHUN 2006**]] tentang Perubahan Atas   Undang-Undang Nomor [[view.php?id=a159b2e2c6b3cb7bf0e92eb43fe27bdd|**10 TAHUN 1995**]] tentang Kepabeanan;

 

 

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas,  perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang   Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor   [[view.php?id=644c87da09444b4942bef3299de94372|**144/KMK.05/1997**]] tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai   Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah   Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=a159b2e2c6b3cb7bf0e92eb43fe27bdd|**10 TAHUN 1995**]] tentang Kepabeanan   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=887c5a2b0d1bcf5b169ac8d63806bd13|**17 TAHUN 2006**]] tentang Perubahan Atas UndangUndang   Nomor   10   Tahun   1995   tentang   Kepabeanan   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

 

 

2.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

3.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=644c87da09444b4942bef3299de94372|**144/KMK.05/1997**]]   tentang   Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai   Atas   Impor   Barang   Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum,   Amal, Sosial dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa   kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan   Nomor [[view.php?id=db00f1b7fdf48fd26b5fb5f309e9afaf|**67/PMK.04/2006**]]; 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  [[view.php?id=644c87da09444b4942bef3299de94372|**144/KMK.05/1997**]] TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN  CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN  IBADAH  UMUM,  AMAL, SOSIAL  DAN  KEBUDAYAAN.

Pasal I

 

 

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/ KMK.05/1997 sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  67/KMK.04/2006, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman  Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam  Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

pada tanggal 20 Juni 2007

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN,

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI