KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                     NOMOR 390/KM.1/2001

                        TENTANG 

     NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA 
   DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU 
             UNTUK TANGGAL 13 SAMPAI DENGAN 19 AGUSTUS 2001

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
    Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang 
    Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 
    Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus 
    terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
b.  bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Nilai 
    Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
    Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 
    sampai dengan 19 Agustus 2001;

Mengingat :

1.  Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
    telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2.  Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
    Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; 
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir 
    dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
    Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1995 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
4.  Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
    1995 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
5.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 567/KMK.017/1999 tentang Penetapan 
    Besarnya Tarip Pajak Ekspor atas Beberapa Komoditi Tertentu;
6.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/KMK.017/2001 tentang Penetapan 
    Besarnya Tarip Pajak Ekspor Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya;

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN 
PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 SAMPAI DENGAN 19 AGUSTUS 2001.


                        Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 sampai dengan 19 
Agustus 2001, ditetapkan sebagai berikut :

1.  Rp.   9.110,00  Untuk dolar Amerika Serikat (USD)       1,-
2.  Rp.   4.663,41  Untuk dolar Australia (AUD)         1,-
3.  Rp.      580,81 Untuk schilling Austria (ATS)           1,-
4.  Rp.      198,12 Untuk franc Belgia (BEF)                1,-
5.  Rp.   5.920,58  Untuk dolar Canada (CAD)            1,-
6.  Rp.   1.076,02  Untuk kroner Denmark (DKK)          1,-
7.  Rp.   4.089,05  Untuk mark Jerman (DEM)         1,-
8.  Rp.   1.218,39  Untuk franc Perancis (FRF)          1,-
9.  Rp.   1.168,04  Untuk dolar Hongkong (HKD)          1,-
10. Rp.      412,76 Untuk lire Itali (ITL)              100,-
11. Rp.   2.397,68  Untuk ringgit Malaysia (MYR)            1,-
12. Rp.   3.626,72  Untuk guilder Belanda (NLG)         1,-
13. Rp.   3.808,89  Untuk dolar Selandia Baru (NZD)         1,-
14. Rp.   1.006,65  Untuk kroner Norwegia (NOK)         1,-
15. Rp. 12.896,12   Untuk poundsterling Inggris (GBP)       1,-
16. Rp.   5.114,24  Untuk dolar Singapura (SGD)         1,-
17. Rp.      873,28 Untuk kroner Swedia (SEK)           1,-
18. Rp.   5.304,53  Untuk franc Swiss (CHF)             1,-
19. Rp.   7.354,48  Untuk yen Jepang (JPY)              100,-
20. Rp.   1.352,03  Untuk kyat Burma (BUK)              1,-
21. Rp.      193,36 Untuk rupee India (INR)             1,-
22. Rp. 29.683,93   Untuk dinar Kuwait (KWD)            1,-
23. Rp.      142,23 Untuk rupee Pakistan (PKR)          1,-
24. Rp.      171,24 Untuk peso Philipina (PHP)          1,-
25. Rp.        39,87    Untuk escudo Portugis (PTE)         1,-
26. Rp.   2.429,07  Untuk riyal Saudi Arabia (SAR)          1,-
27. Rp.   4.803,41  Untuk peseta Spanyol (ESP)          100,-
28. Rp.      101,26 Untuk rupee Sri Lanka (LKR)         1,-
29. Rp.      200,48 Untuk baht Thailand (THB)           1,-
30. Rp.   5.107,93  Untuk dolar Brunei Darussalam (BND)     1,-
31. Rp.   7.992,20  Untuk EURO (EUR)                1,-


                        Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai 
dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar 
Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar 
Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.


                        Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku 13 Agustus 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2001
A.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

WIDJANARKO
</code>