KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                   18 September 2000

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 405/PJ.332/2000

                            TENTANG

              PENGADUAN KEBERATAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 26 Juli 2000 perihal dimaksud pada pokok surat,
dengan ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat tersebut Saudara mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan, yaitu :
    a.  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21 Tahun 1998;
    b.  SKPKB PPh Badan Tahun 1998;
    c.  SKPKB PPN Masa Januari-Desember 1997;
    d.  SKPKB PPN Masa Januari-Desember 1998;
    e.  SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 1998;
    f.  SKPKB PPh Pasal 26 Tahun 1998.

2.  Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
    Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 (UU KUP) antara 
    lain mengatur :
    a.  Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala 
        KPP setempat atas suatu SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan Pemotongan/pemungutan oleh 
        pihak ketiga.
    b.  Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah 
        pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
    c.  Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan 
        pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
        dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
    d.  Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf 
        c tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
    e.  Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan 
        pajak.

3.  Selanjutnya dalam Pasal 27 UU KUP antara lain diatur bahwa :
    a.  Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap 
        keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
    b.  Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang 
        jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat 
        keputusan tersebut.
    c.  Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan 
        penagihan pajak.

4.  Pasal 27A UU KUP mengatur bahwa apabila pengajuan keberatan atau banding diterima sebagian atau 
    seluruhnya, maka atas kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 
    2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan.

5.  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan :
    a.  Saudara dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan kepada 
        Kepala KPP Jakarta Pulo Gadung, dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang 
        menurut Saudara disertai alasan-alasan yang jelas. Terhadap satu surat keberatan hanya 
        untuk satu ketetapan pajak dan harus Saudara ajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
        sejak tanggal surat ketetapan pajak tersebut diterbitkan.
    b.  Apabila Saudara tidak puas dengan hasil surat keputusan keberatan, maka Saudara diberi 
        kesempatan untuk mengajukan banding kepada badan peradilan pajak yaitu Badan 
        Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat 
        keputusan keberatan diterima, dan dilampiri dengan salinan dari surat keputusan keberatan.
    c.  Perlu kami ingatkan proses bahwa proses keberatan maupun banding tidak menunda 
        kewajiban dalam membayar pajak dan pelaksanaan penagihan.

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR JENDERAL

ttd

MACHFUD SIDIK
</code>