KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\\
NOMOR 16 TAHUN 2009\\
 

TENTANG\\
\\
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR [[view.php?id=6b18886bc278247582704943f5c66eb9|**5 TAHUN 2008**]]\\
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]]\\
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG\\
\\

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA\\
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

\\
Menimbang :\\
\\

  - bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
  - bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor [[view.php?id=423215dae3a7a243e300638262f9242d|**28 TAHUN 2007**]] tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
  - bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor [[view.php?id=423215dae3a7a243e300638262f9242d|**28 TAHUN 2007**]] tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor [[view.php?id=6b18886bc278247582704943f5c66eb9|**5 TAHUN 2008**]] tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor [[view.php?id=6b18886bc278247582704943f5c66eb9|**5 TAHUN 2008**]] tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

\\
Mengingat :\\
\\

  - Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=423215dae3a7a243e300638262f9242d|**28 TAHUN 2007**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

\\
\\

Dengan Persetujuan Bersama\\
\\
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA\\
dan\\
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA\\
\\
\\
MEMUTUSKAN:

\\
Menetapkan :\\
\\
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR [[view.php?id=6b18886bc278247582704943f5c66eb9|**5 TAHUN 2008**]] TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG.\\
\\
\\

Pasal 1

\\
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor [[view.php?id=6b18886bc278247582704943f5c66eb9|**5 TAHUN 2008**]] tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) ditetapkan menjadi  Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.\\
\\
\\

Pasal 2

\\
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\\
\\
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.\\
\\
\\
\\
\\

Disahkan di Jakarta\\
pada tanggal 25 Maret 2009\\
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
ttd\\
\\
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

\\
\\
\\
\\
Diundangkan di Jakarta\\
pada tanggal 25 Maret 2009\\
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\\
REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
ttd\\
\\
ANDI MATTALATTA\\
\\
\\

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 62\\
\\

\\
\\

PENJELASAN\\
ATAS\\
\\

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA\\
NOMOR 16 TAHUN 2009\\
 

TENTANG\\
\\
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR [[view.php?id=6b18886bc278247582704943f5c66eb9|**5 TAHUN 2008**]]\\
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]]\\
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG\\
\\
\\

  - UMUM

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=423215dae3a7a243e300638262f9242d|**28 TAHUN 2007**]] tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.\\
\\
Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor [[view.php?id=423215dae3a7a243e300638262f9242d|**28 TAHUN 2007**]] tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang telah lalu. Apabila Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor [[view.php?id=423215dae3a7a243e300638262f9242d|**28 TAHUN 2007**]] tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajaknya.\\
\\
Dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor [[view.php?id=423215dae3a7a243e300638262f9242d|**28 TAHUN 2007**]] tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional.\\
\\
Menjelang berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor [[view.php?id=423215dae3a7a243e300638262f9242d|**28 TAHUN 2007**]] tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas dimaksud, namun mengalami kendala kurangnya waktu dalam mempersiapkan penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.\\
\\
Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, perlu segera memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor [[view.php?id=423215dae3a7a243e300638262f9242d|**28 TAHUN 2007**]] tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.\\
\\
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor [[view.php?id=6b18886bc278247582704943f5c66eb9|**5 TAHUN 2008**]] tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.\\
\\
Berdasarkan amanat Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor [[view.php?id=6b18886bc278247582704943f5c66eb9|**5 TAHUN 2008**]] tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.\\
 

<HTML><ol start="2" style="list-style-type: upper-roman;"></HTML>
<HTML><li></HTML>PASAL DEMI PASAL<HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>

Pasal 1\\
\\

Cukup Jelas.

\\
Pasal 2\\
\\

Cukup Jelas.




\\
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4999