KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 316/KMK.06/2001

                        TENTANG

               TATACARA PENGENAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN PERIKANAN

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu 
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tatacara Pengenaan, dan Penyetoran Pungutan Perikanan.

Mengingat   :

1.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara 
    Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    3260);

2.  Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
    1985 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.  Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan lndonesia (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 1996 Nomor 73,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

4.  Undang-undang Nomor 20 TAHUN 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun l997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    3687);

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3408 
    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Nomor 4058);

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 TAHUN 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan 
    Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Nomor 3694 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 
    Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas  Jenis Penerimaan Negara Bukan 
    Pajak Yang Berlaku Pada  Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4059);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
    Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATACARA PENGENAAN DAN PENYETORAN 
PUNGUTAN PERIKANAN.


                        BAB I
                      KETENTUAN UMUM

                        Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

a.  Pungutan Perikanan adalah pungutan atas hasil penangkapan ikan yang harus dibayar kepada 
    Pemerintah oleh nelayan, perusahaan perikanan nasional murni, perusahaan perikanan nasional 
    dengan fasilitas Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri yang harus memiliki Izin 
    Usaha Perikanan (IUP), Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA), Surat Penangkapan Ikan (SPI), 
    Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII), atau Surat Izin Penangkapan 
    lkan (SIPI) dari Pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan.

b.  Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau 
    membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk 
    tujuan komersiil.

c.  Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan  oleh 
    Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.

d.  Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

e.  Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dengan alat atau cara  apapun 
    termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk membuat, mengangkut, menyimpan, 
    mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersiil di perairan yang tidak 
    termasuk dalam kawasan pembudidayaan.

f.  Wajib Bayar adalah orang atau badan hukum yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah  
    Perikanan Republik Indonesia yang memperoleh lzin Usaha Perikanan (IUP), Persetujuan Penggunaan 
    Kapal Asing (PPKA) dan atau pemegang izin yang diberi kewenangan yang sama sebagai IUP dan 
    PPKA, Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia 
    (SIKPPII), atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah.

g.  Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang dibuka dan ditetapkan 
    oleh Menteri Keuangan.


                        BAB II
                      PENGENAAN DAN PENYETORAN

                        Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari usaha penangkapan ikan adalah berupa Pungutan 
Perikanan terdiri atas: 
a.  Pungutan Pengusahaan Perikanan. 
b.  Pungutan Hasil Perikanan.


                        Pasal 3

(1) Pungutan Pengusahaan Perikanan didasarkan atas jenis, ukuran, dan jumlah kapal, serta jenis alat 
    penangkap ikan yang dipergunakan.

(2) Besarnya pungutan pengusahaan perikanan ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per Gross Tonage 
    (GT) dikalikan ukuran kapal Gross Tonage (GT) menurut jenis alat penangkap ikan.

(3) Besarnya pungutan pengusahaan perikanan kapal penangkap ikan per GT sebagai berikut:
    a.  Long Line                       Rp.   27.154,-/per GT.
    b.  Pukat Udang                     Rp. 109.773,-/per GT.
    c.  Pukat Ikan                      Rp.   98.297,-/per GT.
    d.  Purse Seine Pelagis Kecil                   Rp.  11.250,-/per GT.
    e.  Purse Seine Pelagis Besar               Rp.  11.250.-/per GT.
    f.  Jaring Insang                       Rp.  30.469.-/per GT.
    g.  Pole and Line                       Rp.  20.391.-/per GT.
    h.  Squid Jigging                       Rp.  16.875,-/per GT.
    i.  Bubu                            Rp.  17.500,-/per GT.
    j.  Pancing Prawai Dasar                    Rp.  31.500,-/per GT.
    k.  Long Beach Set Net (Jaring Kantong Besar)       Rp.  10.000,-/per GT.


                        Pasal 4

(1) Pungutan Hasil Perikanan didasarkan atas jenis, ukuran, jumlah kapal, jenis alat penangkap ikan yang 
    dipergunakan, wilayah penangkap dan jumlah hasil produktivitas kapal serta Harga Patokan Ikan.

(2) Besarnya Pungutan Hasil Perikanan yang terutang ditetapkan berdasarkan rumusan 2,5% dikalikan 
    produktivitas dikalikan Harga Patokan Ikan.


                        Pasal 5

(1) Pungutan Pengusahaan Perikanan dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Perikanan (IUP) dan atau 
    Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) dan atau pemegang izin yang diberi kewenangan yang 
    sama sebagai Izin Usaha Perikanan (IUP) dan atau Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) 
    sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk melakukan usaha perikanan 
    dalam Wilayah Perikanan Republik Indonesia.

(2) Pungutan Hasil Perikanan dikenakan kepada pemegang Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan  atau Surat 
    Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) dan atau Surat lzin Penangkapan Ikan 
    (SIPI) sesuai dengan hasil produksi perikanan yang diperoleh dan dijual di dalam negeri dan atau di 
    luar negeri.

(3) Pungutan Perikanan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan terhadap Wajib 
    Bayar yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan bobot sama atau lebih besar dari 30 (tiga 
    puluh) Gross Tonage (GT), atau menggunakan mesin berkekuatan sama atau lebih dari 90 (sembilan 
    puluh) daya kuda, atau panjang keseluruhan kapal minimal 18  (delapan belas) meter dan beroperasi 
    di luar 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai  ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan 
    kepulauan.

(4) Pungutan perikanan bagi kapal berukuran 30 (tiga puluh) GT ke bawah dan atau menggunakan mesin 
    berkekuatan 90 (sembilan puluh) Daya Kuda ke bawah atau yang panjang keseluruhan kapal kurang 
    dari 18 (delapan belas) meter dan beroperasi di wilayah  laut propinsi atau kabupaten/kota, diatur oleh 
    Pemerintah Daerah setempat.


                        Pasal 6

(1) Pengenaan Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada saat  
    pemberian Izin Usaha Perikanan (IUP) dan atau Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA).

(2) Pengenaan Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada saat  
    memperoleh dan memperpanjang Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Penangkap dan 
    Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SlPl).


                        Pasal 7

(1) Pada saat perusahaan mengajukan permohonan Izin Usaha Perikanan dan atau Persetujuan  
    Penggunaan Kapal Asing, Departemen Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Surat Perintah  
    Pembayaran (SPP) Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dalam rangkap 4 (empat) masing-masing 
    disampaikan kepada :
    a.  Asli dan duplikat kepada perusahaan bersangkutan; 
    b.  Lembar ke 3 kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, c.q. Direktur Penerimaan Minyak 
        dan Bukan Pajak;
    c.  Pertinggal pada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

(2) Berdasarkan SPP-PPP perusahaan yang bersangkutan melakukan pembayaran Kepada Bank Indonesia 
    Pusat untuk untung Rekening Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran  Bukan Pajak (SSBP) 
    melalui Bank Persepsi.

(3) Setelah pembayaran dilakukan, Bank Indonesia Pusat menerbitkan bukti setor dalam rangkap  
    3 (tiga) masing-masing disampaikan kepada :
    a.  Lembar 1    :   Asli untuk pemohon/penyetor 
    b.  Lembar 2    :   Lembar ke 2 untuk Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
    c.  Lembar 3    :   Lembar ke 3 untuk Direktur Jenderal Lembaga Keuangan 
                    Departemen Keuangan


                        Pasal 8

(1) Berdasarkan Izin Usaha Perikanan dan atau Persetujuan Penggunaan Kapal Asing serta bukti 
    pembayaran Izin Usaha Perikanan dan atau Persetujuan Penggunaan Kapal Asing. Departemen 
    Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pungutan Hasil Perikanan 
    (PHP) dalam rangkap 4 (empat) masing-masing disampaikan  kepada:
    a.  Asli dan duplikat kepada perusahaan bersangkutan; 
    b.  Lembar ke 3 kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, c.q. Direktur Penerimaan Minyak 
        dan Bukan Pajak;
    c.  Pertinggal pada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

(2) Berdasarkan SPP-PHP perusahaan yang bersangkutan melakukan pembayaran kepada Bank Indonesia 
    untuk untung Rekening Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui 
    Bank Persepsi.

(3) Pungutan Hasil Perikanan wajib dibayar pada saat Wajib Bayar memperoleh dan atau memperpanjang 
    Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) 
    atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

(4) Setelah pembayaran dilakukan, Bank Indonesia Pusat menerbitkan bukti setor dalam rangkap 3 (tiga) 
    masing-masing disampaikan kepada :
    a.  Lembar 1    :   Asli untuk pemohon/penyetor;
    b.  Lembar 2    :   Lembar ke 2 untuk Direktur Jenderal Perikanan Tangkap:
    c.  Lembar 3    :   Lembar ke 3 untuk Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen 
                    Keuangan


                        BAB III
                      KETENTUAN PENUTUP

                        Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini segala ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan ini 
dinyatakan tidak berlaku lagi.


                        Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini, masih diperlukan ketentuan lebih lanjut, akan diatur 
oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.


                        Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei  2001
MENTERI KEUANGAN

ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO
</code>