KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
  MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  

PERATURAN MENTERI KEUANGAN\\
NOMOR   28 / PMK.011 / 2007\\
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=533d2891bb1b332f3845f7bfd09b78ef|**61/PMK.010/2006**]]\\
TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN\\
MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN\\
COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN\\
ANGKUTAN KOMERSIAL\\
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang




   :

   a.

bahwa dalam   rangka memenuhi   kebutuhan sarana   angkutan   umum   serta   mendorong industri   perakitan di dalam      negeri,   dipandang      perlu   memberikan   fasilitas   kepabeanan   berupa   keringanan      Bea     Masuk      atas      impor      Chassis   Bus   dengan       mesin   terpasang      untuk   pembuatan   bus   angkutan   umum dan  // Completely Knock Down (CKD) //  untuk pembuatan angkutan  komersial;

 

 

    b.

bahwa   berdasarkan   ketentuan   peralihan   Undang    -   Undang   Nomor   17   tahun   2006   tentang      perubahan   atas   Undang    -    Undang   Nomor   10   tahun      1995      tentang      Kepabeanan,   peraturan      pelaksanaan      yang   telah    ada   di   bidang kepabeanan tetap berlaku   sepanjang tidak   bertentang     pelaksanaan   yang telah ada   di   bidang   kepabeanan tetap berlaku       sepanjang      tidak   bertentangan      dan / atau     belum     diatur   dengan      peraturan      pelaksanaan    yang    baru     berdasarkan     Undang-Undang    ini   dan   urusan    Kepabeanan   yang    pada       saat      berlakunya Undang         Undang       ini      yang      belum       dapat        diselesaikan, penyelesaiannya      dilakukan    berdasarkan      ketentuan perundang-undangan   yang   meringankan   setiap    orang;

 

 

     c.

bahwa      berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud   dalam   huruf   a dan b, perlu   menetapkan Peraturan Menteri   Keuangan tentang       Perubahan       Peraturan   Menteri  Keuangan   Nomor [[view.php?id=533d2891bb1b332f3845f7bfd09b78ef|**61/PMK.010/2006**]] tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Chassis Bus   Dengan    Mesin      Terpasang   Untuk   Pembuatan   Bus    Angkutan Umum      dan  //    Completely      Knock   Down   (CKD ) //  untuk      Pembuatan   Angkutan Komersial;

Mengingat

    :

  1.

Undang-undang Nomor      10   Tahun   1995   tentang Kepabeanan   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);   sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=887c5a2b0d1bcf5b169ac8d63806bd13|**17 TAHUN 2006**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006   Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4661);

 

 

     2.

Keputusan Presiden   Nomor   20/P Tahun 2005;

 

 

   3.

Peraturan Menteri  Keuangan Nomor [[view.php?id=533d2891bb1b332f3845f7bfd09b78ef|**61/PMK.010/2006**]]  tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Chassis Bus dengan   Mesin Terpasang untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum dan  // Completely Knock Down (CKD) //  untuk Pembuatan Angkutan   Komersial;

 

 

MEMUTUSKAN   :

Menetapkan

   :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN   PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=533d2891bb1b332f3845f7bfd09b78ef|**61/PMK.010/2006**]]   TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS   BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS   ANGKUTAN UMUM DAN  // COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) //  UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL

 

 

Pasal I

 

 

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=533d2891bb1b332f3845f7bfd09b78ef|**61/PMK.010/2006**]] tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor  Chassis Bus dengan Mesin Terpasang untuk Pembuatan Bus   Angkutan Umum dan  // Completely Knock Down (CKD) //  untuk   Pembuatan Angkutan Komersial diubah sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut :

 

 

Pasal I

 

 

    (1) 

Atas impor chassis bus dengan mesin terpasang untuk pengangkutan   lebih dengan mesin piston   pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi   diesel)   atau mesin piston pembakaran dalam cetus api untuk   pembuatan bus angkutan umum sebanyak 3.000 (tiga ribu) unit,   diberikan keringanan Bea Masuk sehingga tarif   akhir Bea   Masuknya menjadi 5% (lima perseratus).

 

 

    (2) 

Atas impor kendaraan untuk pengangkutan 16 (enam belas)   orang atau lebih dalam keadaan  // Completely Knock Down (CKD) //  HS. Ex 8702.10 dan HS. 8702.90 untuk pembuatan kendaraan angkutan komersial, diberikan keringanan Bea Masuk sehingga   tarif akhir Bea Masuk menjadi 5% (lima perseratus).

 

 

    (3) 

Atas impor kendaraan untuk pengangkutan barang dalam   keadaan  //Completely Knock Down (CKD) //  HS. Ex 8704.10, Ex   8704.21, Ex 8704.22, Ex 8704.23, Ex 8704.32 dan Ex 8704.90 untuk   pembuatan   kendaraan   angkutan komersial,   diberikan keringanan Bea Masuk sehingga tarif akhir Bea Masuk menjadi   5% (lima perseratus).

 

 

 

                                     Pasal II

 

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal   ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal   10 Maret 2006.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengumuman   Peraturan Menteri Keuangan ini   dengan penempatannya dalam   Berita Negara Republik   Indonesia.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di   Jakarta

 

 

 

 

 

pada tanggal 9 Maret 2007

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRI   MULYANI   INDRAWATI