KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               21 Februari 2005

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 143/PJ.312/2005

                             TENTANG

               PERMOHONAN PENDAFTARAN THE NATURE CONSERVANCY (TNC) 
             SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL BUKAN SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 20 April 2004 perihal tersebut di atas, dengan ini 
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Surat tersebut menyusuli surat sebelumnya Nomor XXX tanggal 2 Juli 2003 perihal Permohonan 
    Pendaftaran TNC Untuk Mendapatkan Fasilitas Kepabeanan dan Perpajakan dan menindaklanjuti 
    hasil rapat di Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan tanggal 18 Maret 2004, 
    Sekretariat Negara mengajukan kembali permohonan pendaftaran TNC untuk dapat ditetapkan 
    sebagai Organisasi Internasional Bukan Subjek Pajak Penghasilan.

2.  Dalam surat Nomor XXX tanggal 2 Juli 2003 perihal Permohonan Pendaftaran TNC Untuk Mendapatkan
    Fasilitas Kepabeanan dan Perpajakan, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
    a.  TNC adalah organisasi nirlaba dari Amerika Serikat yang telah aktif di Indonesia sejak tahun 
        1991. TNC mengadakan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan 
        Konservasi Alam (PHKA), Departemen Kehutanan dalam bidang konservasi keanekaragaman
        hayati di Indonesia, khususnya pengembangan di Taman Nasional   Komodo dan Lore Lindu. 
        Kerja sama tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang 
        ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2001 dan 20 April 1998;
    b.  Pada tanggal 11 November 2002 di Jakarta telah ditandatangani MoU baru antara Direktorat 
        Jenderal PHKA, Departemen Kehutanan dengan TNC dan telah mendapatkan persetujuan Biro
        Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara sesuai Surat Persetujuan Nomor XXX 
        tanggal 27 Juni 2003;
    c.  Dalam Pasal 3 MoU dimaksud, Direktorat Jenderal PHKA, Departemen Kehutanan akan 
        memberikan fasilitas kerja sama teknik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
        berlaku.

3.  Dalam Article 5 huruf g Memorandum of Understanding between the Directorate General of  Forestry 
    Protection and Nature Conservation of the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia and the 
    Nature Conservancy concerning the Collaborative Program on Conservation of Biological Diversity and
    the Management of Conservation Areas in Indonesia, disebutkan bahwa in accordance with the laws, 
    regulations, procedures and policies in effect in Indonesia, PHKA shall provide assist in the arranging 
    of duty and tax-free importation from other countries of equipment and materials necessary to carry 
    out the activities under this MoU.

4.  Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang 
    Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000 
    (UU PPh), diatur bahwa tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
    a.  organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, 
        dengan syarat:
        1)  Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
        2)  tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari 
            Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari 
            iuran para anggota;
    b.  pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan 
        Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan 
        usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

5.  Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang 
    Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara 
    Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri 
    Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003, antara lain diatur sebagai berikut:
    a.  Ayat (1) huruf b angka 2), dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah 
        impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai, 
        yaitu barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah 
        Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia     dan tidak memegang paspor 
        Indonesia;
    b.  Ayat (3), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan oleh 
        Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
        berlaku.

6.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disampaikan penegasan sebagai berikut:
    a.  Mengingat bahwa fasilitas yang diminta sesuai bunyi perjanjian antara Direktorat Jenderal 
        Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan dan Direktur The 
        Nature Conservancy (TNC) adalah pembebasan pajak atas impor peralatan dan barang-
        barang yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas TNC yang disebutkan dalam MoU, 
        maka menurut hemat kami pemberian status organisasi internasional sebagai non Subjek 
        Pajak Penghasilan kepada TNC tidak dapat diberikan sesuai dengan UU PPh;
    b.  Fasilitas Pajak Penghasilan yang dapat diberikan kepada TNC adalah fasilitas pembebasan 
        Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor peralatan dan barang-barang yang dibutuhkan untuk 
        melaksanakan aktivitas TNC yang disebutkan dalam MoU, sepanjang Bea Masuk 
        dan atau Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL,
    
ttd

HADI POERNOMO
</code>