KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 52/PMK.02/2008

TENTANG\\
\\
TATA CARA PENYEDIAAN, PELAKSANAAN PENCAIRAN, DAN\\
PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN ASURANSI KESEHATAN DAN TUNJANGAN PEMELIHARAAN KESEHATAN VETERAN NON TUNJANGAN  VETERAN\\
TAHUN ANGGARAN 2008\\
\\
MENTERI KEUANGAN,

 

Menimbang


:

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun;

 

 

b.

bahwa mengingat jasa para Veteran dan Perintis Kemerdekaan dalam memperjuangkan dan membela serta mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya;

 

 

c.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Pemerintah berkewajiban untuk memberikan subsidi dan iuran dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan dan pemeliharaan kesehatan kepada veteran Non Tunjangan Veteran (Tuvet);

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan Pencairan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tuvet Tahun Anggaran 2008;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 7);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

 

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 

 

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

 

 

6.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);

 

 

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);

 

 

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);

 

 

9.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

 

 

10.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

11.

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2007 tentang Rincian  Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008;

 

 

12.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2005 tentang Pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;

 

 

13.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

 

 

14.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  54/ PMK.01 / 2007;

 

 

15.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008;

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PELAKSANAAN PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN ASURANSI KESEHATAN DAN TUNJANGAN PEMELIHARAAN KESEHATAN VETERAN NON TUNJANGAN VETERAN TAHUN ANGGARAN 2008.

 

 

BAB I\\
KETENTUAN UMUM

 

 

Pasal 1

 

 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

 

 

1.

Iuran Asuransi Kesehatan adalah kontribusi dana yang diberikan oleh pemerintah setiap bulan untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun.

 

 

2.

Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran, yang selanjutnya disebut Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tuvet, adalah iuran yang dibayar pemerintah kepada Badan Penyelenggara untuk pemeliharaan kesehatan Veteran beserta keluarganya yang belum memperoleh Tunjangan Veteran, termasuk didalamnya janda/duda/anak yatim piatu dari Veteran Non Tuvet.

 

 

3.

PT ASKES (Persero) adalah Badan Penyelenggara yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, dan pemeliharaan kesehatan bagi Veteran penerima Tunjangan Veteran dan Veteran Non Tuvet.

 

 

4.

Tim Monitoring adalah tim yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang anggotanya terdiri dari Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Departemen Pertahanan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, PT ASKES (Persero) dan Instansi terkait yang dianggap perlu dalam rangka monitoring dan evaluasi penggunaan dana.

 

 

BAB II

PENYEDIAAN DANA IURAN ASURANSI KESEHATAN\\
DAN TUNJANGAN PEMELIHARAAN KESEHATAN\\
VETERAN NON TUVET

 

 

Pasal 2

 

 

(1)

Alokasi dana luran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tuvet ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2008.

 

 

(2)

Direktur Pengelolaan Kas Negara-Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

 

 

(3)

Atas dasar alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Pengelolaan Kas Negara-Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permintaan penyediaan dana luran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tuvet kepada Direktur Jenderal Anggaran.

 

 

(4)

Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Pengelolaan Kas Negara-Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK) sebagai dasar penerbitan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.

 

 

(5)

SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

 

 

(6)

DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sebagai dasar pencairan dana.

 

 

BAB III

PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA

 

 

Pasal 3

 

 

(1)

Dalam rangka pembayaran Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tuvet, Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan :

 

 

 

a.

Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/ pembuat komitmen, selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan

 

 

 

b.

Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, selanjutnya disebut Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM).

 

 

(2)

Tembusan surat keputusan penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara.

 

 

(3)

PT ASKES (Persero) menyampaikan surat tagihan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah dana yang disediakan dalam DIPA kepada Kuasa Pengguna Anggaran cq. PPK, sesuai format surat tagihan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

 

(4)

Berdasarkan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

 

 

(5)

Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pejabat penerbit SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan menyampaikan kepada KPPN Jakarta II.

 

 

(6)

Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPPN Jakarta II menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk untung PT ASKES (Persero) pada rekening bank yang ditunjuk.

 

 

(7)

PT ASKES (Persero) bertanggungjawab atas penggunaan dana luran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tuvet yang dialokasikan tahun anggaran 2008.

 

 

BAB IV

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

 

 

Pasal 4

 

 

(1)

PT ASKES (Persero) menyampaikan laporan realisasi pencairan dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tuvet setiap triwulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran c.q Direktur Anggaran III.

 

 

(2)

PT ASKES (Persero) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bagi PNS, Penerima Pensiun dan Veteran Non Tuvet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

(3)

Terhadap penggunaan dana iuran asuransi kesehatan bagi PNS, Penerima Pensiun dan tunjangan pemeliharaan kesehatan veteran Non Tuvet dapat dilakukan audit oleh auditor sesuai ketentuan yang berlaku

 

 

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

 

 

Pasal 5

 

 

(1)

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bagi PNS, Penerima Pensiun dan tunjangan pemeliharaan kesehatan veteran Non Tunjangan Veteran beserta keluarganya dibentuk Tim Monitoring yang secara periodik melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Asuransi Kesehatan.

 

 

(2)

Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan masukan dalam pengusulan alokasi dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tuvet pada APBN tahun anggaran berikutnya, dengan memperhatikan data Veteran Non Tuvet dari Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Departemen Pertahanan.

 

 

BAB VI\\
KETENTUAN PERALIHAN

 

 

Pasal 6

 

 

Dalam hal Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tuvet masih dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Peraturan Menteri Keuangan ini masih berlaku sampai dengan ditetapkannya pengganti Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

 

BAB VII\\
KETENTUAN PENUTUP

 

 

Pasal 7

 

 

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka:

 

 

1.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 378/KMK.02/2003 tentang Subsidi dan luran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini; dan

 

 

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 / PMK.02/ 2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana luran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

Pasal 8

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  dan  mempunyai  daya  laku  surut  sejak   tanggal  1  Januari 2008.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

pada tanggal 17 April 2008

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI