KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                   16 Maret 1998

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 618/PJ.54/1998

                            TENTANG

   PENYERAHAN BARANG DARI PABRIK UNTUK DI EKSPOR KE KANTOR PUSAT DENGAN TARIF PPN 0% (PET)

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :XXX tanggal 2 Januari 1998 dan surat nomor : XXX tanggal 
10 Pebruari 1998 perihal tersebut pada pokok surat, antara lain menjelaskan permasalahan sebagai berikut :

a.  PT. XYZ adalah perusahaan berstatus PET, mempunyai Kantor Pusat di Gedung GDN Jl. A Jakarta. 
    Berkenaan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 548/KMK.04/1997 tanggal 3 Nopember 
    1997, apakah penyewaan Gedung GDN tersebut PT. XYZ mendapat fasilitas 0%.

b.  Untuk keperluan Ekspor, PT. XYZ mengirimkan barang jadi dari lokasi pabrik di Purwakarta 
    ke Pelabuhan dengan menggunakan NPWP Kantor Pusat, karena di Purwakarta belum ada Bank 
    Devisa. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah penyerahan barang yang akan diekspor dari lokasi 
    pabrik ke Kantor Pusat tersebut dikenakan tarif 10% ataukah diperlakukan sesuai dengan ketentuan 
    dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 548/KMK.04/1997.

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang ada, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

a.  Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 548/KMK.04/1997 tanggal 3 Nopember 
    1997 Pasal 2 ayat 1 huruf b jo. SE-34/PJ.54/1997 tanggal 9 Desember 1997 bahwa jasa menurut 
    ketentuan ini adalah Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi Barang 
    Kena Pajak yang diekspor, sehingga atas penyewaan Gedung GDN yang dipergunakan untuk Kantor 
    Pusat PT. XYZ tidak termasuk pengertian jasa yang dimaksud ketentuan tersebut, dan fasilitas tarif 
    PPN 0% tidak dikenakan untuk jasa persewaan gedung tersebut, sehingga atas penyewaan Gedung 
    GDN tersebut terutang PPN.

b.  Sesuai dengan surat Direktur PPN & PTLL Nomor : S-1854/PJ.54/1997 tanggal 4 Juli 1997 telah 
    dikemukakan bahwa sesuai dengan Pasal 1 huruf d 1) f UU No. 8 TAHUN 1983 sebagaimana telah 
    diubah dengan UU No. 11 TAHUN 1994, penyerahan BKP/JKP dari cabang ke pusat atau sebaliknya 
    terutang PPN.

    Perusahaan Saudara berstatus sebagai PET dan berlaku baik di pusat maupun di cabangnya. 
    Pengenaan tarif PPN 0% sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 
    548/KMK.04/1997 dapat dilakukan atas penyerahan dari pabrik ke kantor pusat untuk tujuan ekspor, 
    sepanjang Barang Kena Pajak yang diserahkan dari pabrik di Purwakarta ke pelabuhan adalah 
    merupakan Barang Kena Pajak yang benar-benar untuk tujuan ekspor dan mekanisme penerbitan 
    faktur pajak atas penyerahan dari pabrik ke Kantor Pusat tetap Saudara laksanakan sesuai dengan     
    ketentuan yang berlaku.

Demikian, agar Saudara maklum.




A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

A. SJARIFUDDIN ALSAH
</code>