KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
              KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                      NOMOR 36/KMK.05/1998

                        TENTANG 

   PENYEMPURNAAN PASAL 7 AYAT (1) DAN AYAT (4) KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
              NOMOR 243/KMK.05/1996 TENTANG PEMBEBASAN CUKAI

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, 
    ditegaskan bahwa salah satu alasan pengenaan cukai terhadap suatu barang adalah karena sifat dan 
    karakteristik barang tersebut, antara lain pemakaian barang tersebut perlu dibatasi dan diawasi;
b.  bahwa fasilitas pembebasan cukai bagi pelintas batas dipandang sangat rawan untuk terjadinya 
    penyalahgunaan, sehingga tidak sesuai dengan jiwa pengenaan cukai;
c.  bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan Keputusan Menteri 
    Keuangan Nomor : 243/KMK.05/1996 tentang Pembebasan Cukai;

Mengingat :

1.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, 
    Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
2.  Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, 
    Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
3.  Keputusan Menteri keuangan Nomor : 243/KMK.05/1996 tentang Pembebasan Cukai;
4.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 490/KMK.05/1996 tentang Tata Laksana Impor Barang 
    Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos, Dan Kiriman Melalui Perusahaan 
    Jasa Titipan;

                         MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN PASAL 7 AYAT (1) DAN 
AYAT (4) KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN CUKAI.


                        Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 243/KMK.05/1996 
tentang Pembebasan Cukai sehingga berbunyi :

                        "Pasal 7

    (1) Pembebasan cukai dapat diberikan atas minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil 
        tembakau yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau kiriman dari luar 
        negeri.

    (4) Dalam hal jumlah Barang Kena Cukai yang dibawa oleh penumpang, awak sarana 
        pengangkut, atau kiriman dari luar negeri melebihi jumlah yang ditetapkan pada ayat (2) atau 
        ayat (3), atas kelebihannya harus dimusnahkan oleh Kepala Kantor Inspeksi Direktorat 
        Jenderal Bea dan Cukai."


                        Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Februari 1998
MENTERI KEUANGAN

ttd

MAR'IE MUHAMMAD
</code>