KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                   PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
                     NOMOR 21 TAHUN 1997

                        TENTANG

                      PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

                       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :

bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam 
Peraturan Pemerintah.

Mengingat   :

1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.      Pasal 2 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 
    tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
    Lembaran Negara Nomor 3685);
3.      Peraturan Pemerintah Nomor 19 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 
    Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).

                                MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.


                        BAB I
                       KETENTUAN UMUM

                        Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.  Pajak adalah Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan 
     Retribusi Daerah;

2.  Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang 
     digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 
     berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor 
     yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat atau alat-alat besar;

3.  Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang yang digunakan untuk menggerakkan 
     kendaraan bermotor.


                        BAB II
            OBJEK, SUBJEK, DASAR PENGENAAN, DAN TARIF PAJAK
                BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

                        Pasal 2

(1) Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang 
    disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

(2) Bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bensin, solar, dan 
    gas.


                        Pasal 3

(1)     Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor;
(2)     Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.


                        Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah harga jual bahan bakar kendaraan bermotor.


                        Pasal 5

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5% (lima persen).


                        Pasal 6

Besarnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.


                        Pasal 7

(1) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Tingkat II 
    setelah dikurangi 10% (sepuluh persen) untuk Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

(2) Bagian Penerimaan Dati Tingkat II sebesar 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada 
    ayat (1) dibagikan kepada Daerah Tingkat II dengan pembagian sebagai berikut :
    a.  50% (lima puluh persen) berdasarkan panjang jalan pada Daerah Tingkat II yang 
        bersangkutan.
    b.  50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk seluruh Daerah Tingkat II.


                        Pasal 8

Tata cara pemungutan dan pembagian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.


                        Pasal 9

Ketentuan mengenai Peraturan Daerah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan sesuai 
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Pajak Daerah.


                        BAB III
                      KETENTUAN PENUTUP

                        Pasal 10

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.





                            Ditetapkan di Jakarta
                            pada tanggal 4 Juli 1997
                            PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                            ttd

                            SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOERDIONO



              LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 56






                           PENJELASAN
                         ATAS

                    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
                     NOMOR 21 TAHUN 1997

                        TENTANG

                      PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, 
pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya 
yang berasal dari pajak daerah, perlu ditingkatkan. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan 
pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan 
perekonomian daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin 
meningkat pula. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan 
dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan, dan penambahan jenis 
pajak, melalui Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah-
langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah serta 
meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat. Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami 
dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peraturan Pemerintah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan 
ketentuan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

    Cukup jelas.

Pasal 2

    Ayat (1)

        Yang dimaksud dengan dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bahan bakar 
        yang diperoleh melalui antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

    Ayat (2)

        Termasuk dalam pengertian bensin adalah premium dan premix.

Pasal 3

    Ayat (1)

        Cukup jelas.

    Ayat (2)

        Yang dimaksud dengan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen bahan 
        bakar kendaraan bermotor yaitu Pertamina dan atau produsen bahan bakar lainnya.

Pasal 4

    Yang dimaksud dengan harga jual adalah harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 5 s/d Pasal 10

    Cukup jelas.




               TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3693
</code>